JurnalPost.com – Kejujuran merupakan salah satu nilai moral yang menjadi dasar pembentukan karakter dan tanggung jawab seseorang. Nilai ini tidak hanya tercermin melalui perkataan, tetapi juga melalui tindakan sehari-hari, terutama ketika seseorang harus mengambil keputusan tanpa pengawasan langsung.
Dalam situasi tersebut, integritas menjadi landasan bagi seseorang untuk tetap bertindak sesuai dengan prinsip kejujuran, meskipun tidak ada pihak lain yang mengawasi.
Salah satu bentuk penerapan nilai tersebut dapat ditemukan melalui keberadaan Kantin Kejujuran di lingkungan perguruan tinggi.
Berbeda dengan kantin pada umumnya, Kantin Kejujuran menerapkan sistem transaksi mandiri. Mahasiswa diberikan kepercayaan untuk mengambil makanan, memeriksa harga, menghitung total belanja, hingga melakukan pembayaran tanpa bantuan petugas kasir.
Sistem ini memberikan kebebasan kepada pembeli sekaligus menempatkan tanggung jawab pembayaran pada kesadaran masing-masing individu.
Lebih dari sekadar tempat membeli makanan, Kantin Kejujuran dapat menjadi sarana pendidikan karakter dan pembiasaan nilai antikorupsi. Melalui kegiatan sederhana, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mempraktikkan kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain.
Namun, keberhasilan Kantin Kejujuran tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran individu. Fasilitas transaksi yang memadai, informasi harga yang jelas, serta sistem pengelolaan yang transparan juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungannya.
Tantangan Transaksi Mandiri di Kantin Kampus
Praktik transaksi mandiri di salah satu perguruan tinggi di Indonesia memberikan gambaran mengenai berbagai tantangan dalam membangun budaya integritas di lingkungan kampus.
Berdasarkan survei terbatas terhadap 53 mahasiswa yang pernah berbelanja di Kantin Kejujuran, sebanyak 40 responden atau 75,5 persen terbiasa menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran.
Sementara itu, 10 responden menggunakan kombinasi pembayaran tunai dan digital, sedangkan tiga responden lainnya terbiasa menggunakan pembayaran tunai.
Meskipun metode pembayaran digital cukup dominan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala.
Sebanyak 31 responden atau 58,5 persen mengaku pernah mengalami kesulitan ketika menghitung total belanja.
Dari jumlah tersebut, 13 responden menyebutkan bahwa rincian harga kurang jelas, 10 responden mengalami kesulitan karena tidak tersedia alat bantu hitung, sedangkan delapan responden kesulitan menghitung total pembelian dalam jumlah banyak.
Kendala lain ditemukan pada fasilitas pembayaran dan ketersediaan informasi produk.
Sebanyak 32 responden atau 60,4 persen menyebut ketidakstabilan jaringan internet sebagai salah satu kendala transaksi yang dialami atau diamati. Sementara itu, 25 responden atau 47,2 persen menyoroti daftar harga produk yang belum lengkap atau membingungkan.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi mandiri membutuhkan dukungan fasilitas pembayaran dan penyajian informasi yang memadai.
Di sisi lain, sebanyak 49 dari 53 responden atau sekitar 92,5 persen memberikan penilaian tinggi terhadap pentingnya membayar sesuai nominal meskipun tidak ada pengawasan langsung.
Hasil ini memperlihatkan bahwa sebagian besar responden memahami pentingnya tanggung jawab dalam transaksi mandiri. Namun, pemahaman mengenai nilai kejujuran belum tentu menghilangkan seluruh hambatan teknis ketika transaksi berlangsung.
Pengamatan terhadap 15 transaksi selama dua sesi observasi pada Oktober 2026 juga memberikan gambaran mengenai proses pembayaran di kantin tersebut.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 transaksi menggunakan QRIS dan satu transaksi menggunakan uang tunai.
Konfirmasi keberhasilan pembayaran dapat diamati pada 12 transaksi, sedangkan tiga transaksi lainnya tidak dapat diverifikasi secara visual oleh pengamat.
Meski demikian, tidak terlihatnya konfirmasi pembayaran bukan berarti transaksi tersebut gagal atau menunjukkan adanya ketidakjujuran pembeli.
Wawancara dengan pengelola turut mengungkapkan bahwa pernah ditemukan perbedaan antara keuntungan aktual dan keuntungan yang diperkirakan. Namun, nominal maupun frekuensi perbedaan tersebut belum diketahui secara pasti.
Pengelola sebenarnya telah melakukan pencatatan stok, modal operasional, dan hasil penjualan secara rutin. Hanya saja, pencatatan produk yang terjual belum dipisahkan berdasarkan metode pembayaran tunai dan QRIS.
Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya penguatan prosedur transaksi dan sistem pencatatan agar pengelolaan Kantin Kejujuran dapat berjalan lebih tertib dan mudah dievaluasi.
Kejujuran Perlu Didukung Sistem yang Memadai
Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Kantin Kejujuran tidak hanya ditentukan oleh karakter pembeli, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sistem transaksi yang tersedia.
Mahasiswa yang memiliki niat untuk membayar secara jujur tetap dapat mengalami kesulitan apabila informasi harga tidak lengkap, produk sulit dikenali, atau jaringan pembayaran mengalami gangguan.
Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh niat, tetapi juga oleh kondisi lingkungan dan kemampuannya untuk melakukan tindakan tertentu.
Pada praktik Kantin Kejujuran, keinginan mahasiswa untuk membayar sesuai harga perlu didukung oleh kemudahan mengenali produk, mengetahui nominal pembayaran, dan memahami prosedur transaksi.
Penggunaan QRIS, misalnya, memberikan kemudahan karena mahasiswa dapat membayar tanpa harus menyiapkan uang tunai.
Namun, sistem pembayaran digital tersebut tetap membutuhkan ketelitian ketika memasukkan nominal serta memastikan bahwa transaksi telah berhasil.
Kemudahan teknologi tidak secara otomatis menghilangkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses pembayaran.
Selain itu, informasi nama produk dan harga yang lengkap serta mudah dibaca menjadi kebutuhan penting dalam mendukung transaksi mandiri.
Tanpa informasi yang memadai, pembeli dapat mengalami kebingungan meskipun telah memahami prosedur pembayaran secara umum.
Karena itu, penguatan budaya kejujuran tidak cukup dilakukan melalui imbauan moral atau pemasangan pesan mengenai pentingnya membayar sesuai harga.
Pesan tersebut perlu dilengkapi dengan petunjuk teknis, informasi produk yang jelas, fasilitas pembayaran yang berfungsi dengan baik, serta mekanisme pencatatan yang tertib.
Dalam hal ini, mahasiswa dan pengelola memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi. Mahasiswa berkewajiban menyelesaikan pembayaran secara benar, sedangkan pengelola perlu menyediakan sistem yang memudahkan transaksi berjalan secara transparan.
GERAK JUJUR sebagai Upaya Membangun Budaya Antikorupsi
Berdasarkan permasalahan tersebut, salah satu alternatif perbaikan yang diusulkan adalah program GERAK JUJUR (Gerakan Transaksi Jujur Mahasiswa).
Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa sekaligus memperbaiki aspek teknis yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan transaksi mandiri.
GERAK JUJUR memiliki tiga kegiatan utama yang saling mendukung.
Pertama, penyusunan panduan alur pembelian dan pembayaran yang ditempatkan pada area rak makanan maupun titik pembayaran.
Panduan tersebut memuat tahapan transaksi, mulai dari memilih produk, memeriksa harga, menghitung total belanja, menentukan metode pembayaran, hingga memastikan transaksi berhasil diselesaikan.
Kehadiran panduan diharapkan membantu mahasiswa, terutama yang belum terbiasa menggunakan sistem transaksi tanpa kasir.
Kedua, pembuatan video edukasi mengenai tata cara transaksi yang benar menggunakan QRIS maupun pembayaran tunai.
Video tersebut dapat memperagakan cara menghitung total belanja, memasukkan nominal pembayaran, memeriksa status transaksi, serta menerapkan sikap jujur dan bertanggung jawab selama proses pembelian.
Penggunaan media audiovisual diharapkan membuat informasi lebih mudah dipahami sekaligus menarik perhatian mahasiswa.
Ketiga, penyusunan poster atau media informasi yang memuat daftar produk beserta harga secara lengkap.
Kegiatan ini ditujukan untuk mengatasi persoalan informasi harga yang belum selalu tersedia atau mudah dikenali.
Penyajian informasi yang jelas diharapkan dapat membantu mahasiswa menghitung total belanja secara lebih tepat dan mengurangi kemungkinan kesalahan pembayaran.
Selain ketiga kegiatan tersebut, pelaksanaan GERAK JUJUR juga memerlukan koordinasi antara mahasiswa dan pengelola kantin.
Pengelola perlu memperhatikan pembaruan informasi harga, ketersediaan fasilitas pembayaran, serta pemisahan pencatatan penerimaan tunai dan QRIS agar proses evaluasi lebih mudah dilakukan.
Panduan transaksi juga dapat dilengkapi dengan prosedur alternatif apabila jaringan internet mengalami gangguan.
Meski demikian, GERAK JUJUR saat ini masih berupa usulan yang membutuhkan persetujuan, pelaksanaan, dan evaluasi lebih lanjut.
Keberhasilan program nantinya dapat dinilai melalui pengamatan terhadap pemahaman mahasiswa, kemudahan memperoleh informasi harga, serta kelancaran transaksi setelah media edukasi diterapkan.
Menanamkan Integritas melalui Kebiasaan Sederhana
Upaya membangun budaya integritas di lingkungan perguruan tinggi memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila.
Kejujuran dan tanggung jawab merupakan bagian dari penerapan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.
Membayar sesuai harga mencerminkan penghormatan terhadap hak orang lain, sedangkan keterlibatan mahasiswa dan pengelola dalam menentukan langkah perbaikan menunjukkan pentingnya musyawarah dan kerja sama.
Gagasan tersebut juga sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Tujuan 16 mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.
Target 16.5 menekankan pentingnya pengurangan korupsi dan penyuapan, sementara target 16.6 berkaitan dengan pengembangan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan.
Meskipun Kantin Kejujuran bukan indikator langsung keberhasilan pemberantasan korupsi, praktik ini dapat menjadi ruang pembelajaran untuk menanamkan nilai integritas melalui tindakan yang dilakukan secara konsisten.
Peran mahasiswa dalam membangun budaya antikorupsi tidak harus selalu diwujudkan melalui kegiatan besar.
Kesediaan membayar sesuai harga, menghormati hak orang lain, dan menjaga kepercayaan merupakan bentuk tanggung jawab yang dapat dimulai dari lingkungan terdekat.
Melalui kebiasaan tersebut, mahasiswa dapat memahami bahwa nilai antikorupsi bukan sekadar materi perkuliahan, melainkan prinsip yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pada akhirnya, Kantin Kejujuran bukan hanya tempat membeli makanan tanpa penjaga. Keberadaannya dapat menjadi ruang pembelajaran mengenai kepercayaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain.
Kejujuran memang berawal dari kesadaran individu, tetapi keberlangsungannya membutuhkan lingkungan dan sistem yang mendukung.
Membangun budaya integritas bukan hanya tentang mengingatkan seseorang agar tidak melakukan kecurangan, melainkan juga menciptakan kondisi yang memudahkan setiap orang untuk melakukan tindakan yang benar.
Melalui praktik transaksi mandiri, mahasiswa memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa integritas bukan sekadar nilai yang diucapkan, melainkan tanggung jawab yang diwujudkan melalui tindakan nyata.
Referensi
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
Astuti, A. T., Anderson, I., & Candra, A. A. (2025). Kantin kejujuran sebagai media pendidikan anti korupsi membentuk karakter jujur pada siswa kelas VII SMP Negeri 7 Kota Jambi. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 9(1), 1–12. https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i1.7613
Bank Indonesia. (n.d.). Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qris/default.aspx
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008
DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9–30. https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748
Nirwasita, K. S., Jannah, R. K., Situmorang, A. T., & Nurwidya, R. P. (2024). Preferensi mahasiswa dalam penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran di kantin Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Accounting Student Research Journal, 3(1), 42–54. https://doi.org/10.62108/asrj.v3i1.7276
Pruckner, G. J., & Sausgruber, R. (2013). Honesty on the streets: A field study on newspaper purchasing. Journal of the European Economic Association, 11(3), 661–679. https://doi.org/10.1111/jeea.12016
United Nations. (n.d.). Goal 16: Peace, justice and strong institutions. https://sdgs.un.org/goals/goal16
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda