JurnalPost.com - Pungutan liar atau pungli merupakan tindakan meminta uang atau sesuatu secara tidak resmi dan tanpa dasar hukum. Pungli merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas.
Pungli dapat terjadi di mana saja, seperti di jalanan, di perusahaan, di instansi pemerintah ataupun di sekolahan. Pungli sering disamakan dengan pemerasan, penipuan, atau korupsi.
Selain itu, Suap dan gratifikasi merupakan dua jenis tindak pidana korupsi yang melibatkan pemberian sesuatu sebagai imbalan. Hal ini kerap terjadi di sekolahan. Perbedaannya terletak pada ada atau tidaknya unsur janji dan tujuannya.
Suap dan gratifikasi di sekolah merupakan tindakan yang tercela dan dapat merusak integritas akademik. Suap dan gratifikasi dapat terjadi dalam bentuk pemberian uang, barang, atau layanan kepada guru atau petugas sekolah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko menekankan pentingnya komitmen, terhadap penerimaan murid baru yang bersih dari gratifikasi, pungutan liar, dan suap.
Hal itu disampaikannya pada sosialisasi kebijakan sistem penerimaan siswa baru, di Gedung Ratu Shima, Selasa (4/2/2025). Menurutnya, gratifikasi termasuk tindak pidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun, penerima gratifikasi dapat terbebas dari ancaman hukum, jika melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari kerja.
Untuk itu, dia meminta peserta sosialisasi untuk memahami aturan, agar dapat menghindari praktik pungutan liar. Setiap bentuk pungutan tanpa dasar hukum, dilarang dan berpotensi menimbulkan masalah hukum.
Dia juga mengajak kepala sekolah, untuk menjalankan penerimaan siswa sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun pelaksanaannya tidak mudah, hal itu menjadi satu-satunya langkah yang harus diambil.
“Kendalikan semuanya. Jangan sampai kita menjadi terlapor karena melanggar aturan. Jika sudah sesuai ketentuan, tidak ada yang perlu ditakuti. Justru, jika ada pihak yang mencoba memeras, bisa langsung dilaporkan ke Satuan Tugas Saber Pungli,” tegasnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kabupaten Jepara, Siswanto menyampaikan, sosialisasi tersebut tidak hanya diikuti kepala SMP, tetapi juga melibatkan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar, Koordinator Satkordikcam, Ketua Himpaudi, Ketua IGTKI, serta jajaran Disdikpora. Semua pihak diharapkan memahami dan menjalankan aturan agar proses penerimaan murid baru berjalan transparan dan bebas dari pelanggaran.
Di Kabupaten Jepara, lanjutnya, aturan mengenai pengendalian gratifikasi telah tertuang dalam Keputusan Bupati Jepara Nomor 700/331 Tahun 2021. Regulasi ini menjadi pedoman dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.***
Sumber: Diskominfo Jepara.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda