JurnalPost.com - Perkembangan teknologi dan media sosial membuat masyarakat semakin mudah terlibat dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Informasi mengenai kebijakan pemerintah, politik, maupun berbagai permasalahan publik kini dapat diperoleh dengan cepat. Masyarakat juga memiliki ruang yang semakin luas untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya.
Kondisi tersebut membuat kemampuan memahami informasi sekaligus menjalankan peran sebagai warga negara menjadi semakin penting. Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui suatu informasi, tetapi juga perlu mampu menilai kebenaran, konteks, dan dasar dari informasi tersebut sebelum memberikan tanggapan.
Konsep smart and good citizenship berkaitan dengan kemampuan warga negara dalam memahami persoalan, menggunakan informasi secara bijak, serta menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab (Wulan & Wahab, 2024).
Dalam konteks ini, Hukum Tata Negara (HTN) memiliki peranan penting karena membahas penyelenggaraan negara, lembaga-lembaga negara, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara negara dan warga negara (Asshiddiqie, 2006). Pemahaman tersebut dapat menjadi bekal bagi masyarakat untuk mengetahui posisi, hak, kewajiban, dan perannya dalam kehidupan bernegara.
Hukum Tata Negara dan Kemampuan Memahami Kebijakan
Kontribusi HTN dapat dilihat dari bagaimana masyarakat memahami kebijakan serta tindakan pemerintah. Ketika muncul suatu kebijakan yang menimbulkan perdebatan, masyarakat memiliki hak untuk memberikan tanggapan, kritik, maupun dukungan.
Namun, tanggapan tersebut akan lebih bermakna apabila didasarkan pada pemahaman mengenai dasar hukum, kewenangan lembaga, serta mekanisme ketatanegaraan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengikuti pendapat yang sedang ramai diperbincangkan, tetapi mampu menilai suatu persoalan berdasarkan informasi dan dasar yang jelas.
Kemampuan tersebut menjadi semakin penting di tengah perkembangan media sosial yang memungkinkan informasi menyebar dalam waktu sangat cepat. Tidak semua informasi yang beredar di ruang digital memiliki dasar yang benar dan lengkap.
Nasrullah (2017) menunjukkan bagaimana media sosial menjadi ruang penyebaran informasi yang sangat luas melalui komunikasi digital. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat dituntut memiliki kemampuan untuk memilah dan menilai informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya.
Kurangnya pemahaman terhadap persoalan ketatanegaraan dapat membuat masyarakat menerima suatu informasi tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap HTN dapat membantu membangun sikap yang lebih kritis dalam melihat berbagai informasi mengenai pemerintah, kebijakan publik, maupun kehidupan bernegara.
Membentuk Good Citizenship dalam Negara Demokrasi
HTN juga berkaitan erat dengan pembentukan good citizenship. Warga negara yang baik bukan berarti harus selalu menerima atau menyetujui setiap kebijakan yang dibuat pemerintah.
Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Hak tersebut dijamin dalam konstitusi. Namun, penggunaannya tetap perlu disertai dengan tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain serta menaati ketentuan hukum yang berlaku (Purba et al., 2025).
Hal tersebut dapat dilihat dalam penggunaan media sosial. Perbedaan pendapat mengenai kebijakan pemerintah atau persoalan politik tidak jarang berkembang menjadi perdebatan yang disertai saling menyerang.
Padahal, perbedaan pandangan merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Kebebasan berpendapat seharusnya digunakan dengan tetap memperhatikan etika, tanggung jawab, serta hak orang lain.
Budiardjo (2008) menjelaskan bahwa demokrasi tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara menjadi penting agar kebebasan yang dimiliki dapat digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.
HTN Bukan Sekadar Menghafal Pasal
Hukum Tata Negara masih sering dipahami sebatas materi mengenai pasal-pasal dalam konstitusi, lembaga negara, serta pembagian kekuasaan. Padahal, berbagai persoalan yang menjadi kajian HTN sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Pemilu, kebebasan berpendapat, kebijakan pemerintah, pembagian kewenangan antarlembaga negara, perlindungan hak warga negara, hingga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan contoh persoalan yang dapat dipahami melalui perspektif Hukum Tata Negara.
Karena itu, pembelajaran HTN sebaiknya tidak hanya menekankan pemahaman teori dan hafalan terhadap aturan. Mahasiswa perlu didorong untuk menghubungkan materi yang dipelajari dengan berbagai persoalan nyata yang terjadi di masyarakat.
Misalnya, mahasiswa dapat mempelajari bagaimana suatu kebijakan dibuat, lembaga mana yang memiliki kewenangan mengeluarkannya, bagaimana masyarakat dapat memberikan kritik, hingga mekanisme hukum yang tersedia apabila terdapat kebijakan yang dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Dengan pendekatan tersebut, pembelajaran Hukum Tata Negara menjadi lebih kontekstual. Mahasiswa tidak sekadar mengetahui teori, tetapi juga mampu menggunakannya untuk membaca dan menganalisis persoalan sosial maupun politik secara lebih kritis.
Mendorong Smart Citizenship di Era Digital
Konsep smart citizenship semakin relevan ketika kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari teknologi digital. Warga negara saat ini berhadapan dengan arus informasi yang sangat besar, mulai dari pemberitaan media, unggahan media sosial, pendapat tokoh publik, hingga berbagai konten yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Dalam situasi tersebut, kecerdasan warga negara tidak hanya diukur melalui kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut digunakan secara bertanggung jawab.
Warga negara yang cerdas perlu mampu membedakan antara fakta dan opini, memahami konteks suatu kebijakan, memeriksa sumber informasi, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
Pemahaman HTN dapat memberikan dasar bagi masyarakat dalam melakukan penilaian tersebut. Ketika mengetahui bagaimana lembaga negara bekerja, apa kewenangannya, serta bagaimana mekanisme pengambilan keputusan berlangsung, masyarakat akan memiliki landasan yang lebih kuat untuk menilai informasi mengenai persoalan kenegaraan.
Hal ini sekaligus dapat mengurangi kecenderungan untuk langsung mempercayai informasi yang viral tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.
Menjadi Warga Negara yang Kritis dan Bertanggung Jawab
Pada akhirnya, Hukum Tata Negara memiliki kontribusi penting dalam membentuk warga negara yang tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami hak dan kewajibannya serta mampu menggunakannya secara bertanggung jawab.
Smart citizenship membutuhkan kemampuan untuk berpikir kritis, memahami persoalan publik, dan menyaring informasi secara bijak. Sementara itu, good citizenship membutuhkan kesadaran untuk menjalankan hak dan kewajiban dengan tetap menghormati hukum serta hak orang lain.
Keduanya dapat diperkuat melalui pemahaman Hukum Tata Negara yang tidak berhenti pada teori, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara.
Dengan pemahaman HTN yang baik, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton dalam proses penyelenggaraan negara, melainkan mampu berpartisipasi secara kritis, cerdas, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Daftar Pustaka
Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Nasrullah, R. (2017). Blogger dan digital word of mouth: Getok tular digital ala blogger dalam komunikasi pemasaran di media sosial. Jurnal Sosioteknologi, 16(1), 1–16.
Purba, G. E., Siboro, S., Pasaribu, D. M., & Tampubolon, S. L. (2025). Hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif hukum dan sosial. Journal of Education, Cultural and Politics, 5(3), 549–559. https://doi.org/10.24036/jecco.v5i3.832
Wulan, B. A. C., & Wahab, A. (2024). Building smart and good citizens in the digital era through citizenship education in Indonesia. International Journal of Scientific Research, 1(01), 20–28. https://doi.org/10.62894/4b6bmz42
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda