JURNALPOST.COM - Adanya pendataan Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disebut menjadi salah satu penyebab kacaunya data jumlah masyarakat miskin yang ada di daerah. Hal ini diungkapkan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Sinjai, Taiyeb A Mappasere.
"Orang cenderung mau miskin, ini karena adanya PBI untuk BPJS, sehingga masyarakat mendesak-desak kepala desanya untuk memberikan keterangan miskin," kata Taiyeb, yang ditemui disela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinkronisasi Data Kemiskinan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Kawasan Timur, yang berlangsung di Four Point By Sheraton, Jum'at (4/3).
Berdasarkan data PBI, presentase masyarakat miskin yang ada di daerahnya (Kabupaten Sinjai) saat ini mencapai 50 persen. Hal ini dikatakannya tidak logis.
"Masa masyarakat miskin sampai sebanyak itu? Tapi ini akibat dari adanya kebijakan PBI itu. Semua masyarakat menjadi ingin dikatakan miskin supaya bjsa mendapat program kesehatan gratis itu," ujarnya.
Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat juga dikatakannya harus memikirkan dampak psikologis yang dialami oleh masyarakat dari sebuah kebijakan yang dikeluarkannya.
"Negara jangan hanya pakai ratio-ration-an. Ada pengaruh psikologis di masyarakat yang harus dipikirkan. Bayangkan saja selama 10 tahun, utamanya tiga tahun terakhir kami memberikan kebijakan kesehatan gratis, benar-benar gratis kepada seluruh masyatakat kami. Tiba-tiba seperti sekarang itu dibatasi, pengaruh psikologisnya pada masyarakat sangat besar. Dan masyarakat tidak bisa disalahkan," ungkapnya.
Taiyeb juga mengaku sudah menyampaikan dan mengusulkan ke Komisi IX DPR dan Menteri Kesehatan agar negara bisa menanggung biaya kesehatan semua warga negara sampai kelas 3. Tanpa diskriminasi.
"Kalau itu dilakukan, saya yakin data masyarakat miskin baru bisa benar-benar divalidasi," ujarnya.
Taiyeb juga mempertanyakan kenapa negara tidak bisa menjamin biaya kesehatan seluruh warga negaranya, padahal Kabupaten kecil saja mampu melakukan hal itu.
"Kabupaten kami Kabupaten kecil, tapi bisa memberikan kesehatan gratis, kenapa negara tidak bisa. Kami bisa jadi contoh," ucapnya.
Solusinya menurut Taiyeb, seluruh pihak harus duduk bersama. Tetapi bukan hanya acara formalitas dengan duduk-duduk dan berpidato.
"Kacaunya data masyarakat miskin ini kan sejak PPLS 2011. Ini harus dibahas bersama dengan serius, bukan hanya dengan Kemensos tetapi secara lintas sektor," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPRI-RI, Saleh Partonan Daulay, yang ditemui usai menghadiri acara pembukaan Rakornas, mengatakan, hal ini hanya masalah sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Kita akan lihat dulu dampaknya seperti apa. Ini kan masih baru, nanti kita akan lakukan evaluasi terhadap penerapannya, agar subsidi program yang direncanakan bisa berjalan maksimal," ujarnya. (fo)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda