Penguatan Koperasi Merah Putih: Dari Desa, Kelurahan, Membangun Bangsa

Samarinda, JurnalPost.com – Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Koperasi Merah Putih di Indonesia”. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Kantor Pusjar SKPP LAN Samarinda dan dihadiri oleh perwakilan pengurus dan pengawas Koperasi Merah Putih (KMP) Kota Samarinda, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, serta Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Samarinda.

Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Agus Sudrajat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa gerakan Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

“Koperasi Merah Putih adalah jembatan menuju Ruhui Rahayu (sejalan dengan semboyan Kalimantan Timur “sejahtera bersama). Gerakan ini membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, memberdayakan ibu rumah tangga, serta mendorong anak desa untuk kembali membangun desanya. Dari desa, kita bangun negara; desa yang kuat, bangsa yang kokoh,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Pusjar SKPP LAN, Rahmat, menekankan pentingnya hasil FGD sebagai masukan kebijakan yang konstruktif bagi pemerintah dan pelaku koperasi merah putih. Ia berharap program Koperasi Merah Putih dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada perekonomian lokal. Secara definisi, Koperasi Merah Putih adalah gerakan nasional pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis koperasi desa yang mengusung semangat gotong royong dan kemandirian, demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia dari bawah.

Dari diskusi yang berlangsung, teridentifikasi sejumlah tantangan di lapangan. Pertama, terbatasnya modal dalam menjalankan usaha koperasi yang saat ini cukup sulit untuk didapatkan dari Bank Himbara karena berbagai persyaratan yang perlu dilengkapi pengurus Koperasi Merah Putih. Kedua, mitra BUMN (Pertamina, Bulog, dll) belum optimal dalam mendukung dan merangkul Koperasi Merah Putih sebagai partner usaha. Ketiga, penguatan Satgas Koperasi Merah Putih yang belum berjalan optimal dari tingkat Pusat, Provinsi, hingga Daerah.

Hambatan lain yang dirasakan oleh pengurus Koperasi Merah Putih adalah kapasitas pengurus yang masih memerlukan pembinaan optimal, khususnya dalam memetakan potensi unit usaha yang akan dijalankan, merancang business plan, hingga marketing bisnis ditengah keterbatasan modal yang dimiliki. Disisi yang lain, tenaga business assistance yang direkrut ternyata belum memiliki pengalaman dan kemampuan mumpuni dalam menjalankan perannya membantu pengembangan Koperasi Merah Putih. Atas kondisi ini, Pengurus Koperasi Merah Putih menyampaikan harapan agar pemerintah dapat memberikan pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas manajerial koperasi.

Koperasi

Sebagai tindak lanjut, Pusjar SKPP LAN Samarinda telah berencana untuk menjalankan program terobosan dengan tajuk Akademi Merah Putih yang akan berfokus pada penguatan kemampuan manajerial dan inovasi para pengurus Koperasi Merah Putih. FGD yang berjalan cair dan interaktif tersebut ditutup dengan sesi tanya jawab serta beberapa penguatan aksi bersama untuk memperkuat peran Koperasi Merah Putih sebagai gerakan nasional dalam membangun ekonomi rakyat yang mandiri dan sejahtera.