PHK Massal, ini Tanggapan Pekerja/buruh dan Perusahaan PT PP LONSUM Kab. Bulukumba

Bulukumba, Jurnalpost - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT PP London Sumatra (LONSUM) Tbk Perekebunan karet Kab. Bulukumba yang memakan korban 120 orang yang di PHK. Sehingga pekerja/buruh sudah berhenti kurang lebih 3 minggu, namun hak sebagai mendapatkan gaji masih jalan mulai diberhentikannya hingga tanggal 1 Mei 2017, jelas Haris Haru sebagai korban PHK State Balombessie.

Lanjut dia, PHK yang dikeluarkan oleh Perusahaan, ia mengaku, tidak ada perundingan antara pihak pekerja/buruh dengan perusahaan sebelum diberhentikan bekerja, langsung saja dipanggil oleh pihak perusahaan untuk bertanda tangan untuk PHK antara perusahaan dengan pekerja/buruh dan besoknya tidak dibiarkan lagi turun kerja, tuturnya.

Sementara itu, pihak perusahaan PT PP LONSUM State Balombessie Kab. Bulukumba Andi Rizal mengatakan, PHK yang dilakukan oleh perusahaan karena mempunyai dasar hukum karena ingin efesiensi menurut UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 164 (3) tentang Ketenagakerjaan. Dia anggap, pekerja/buruh yang di PHK adalah mengalami penurunan produktifitas, ungkap staf administrasi ini di Kantor PT LONSUM State Balombessie Rabu, (19/4).

Selain itu, Rusli menambahkan bahwa bahkan sebelum pekerja/buruh diberhentikan pernah melakukan perundingan antara perusahaan dengan pekerja/buruh dan juga hasil atau target perusahaan yang disepekati adalah menurun sehingga dikenakan PHK, jelasnya. “Kalau persoalan rugi tidaknya perusahaan tidak rugi, memang hanya produktifitasnya pekerja/buruh menurun” ungkap Rusli Humas PT LONSUM Kab. Bulukumba Wilayah Jawa Sulsel saat di temui di Kantornya Palanggisang, Rabu, (19/4/2017).

Nasir Lampe juga salah satu korban PHK PT LONSUM State Palanggisang, saat di konfirmasi dia membantah apa yang disampaikan oleh pihak perusahaan di atas, jangankan ada perundingan antara pekerja/buruh dengan perusahaan, diberitahu saja secara lisan sebelum ditanda tangani surat pemeberhentian itu tidak ada, jelasnya.

“Dan bahkan saya bertanya saat mau tanda tangan di lapangan, bahwa ini untuk apa namun respon dari pada mandur yang bawa berkas tanda tangan saat itu, dia bilang, ini hanya data mandur supaya kita ketahui anggota yang dibawahi mandur tersebut. Juga saya sebenarnya tidak mau tanda tangan, tapi mandur mengatakan saat itu, bahwa kalau ada nama kamu kemudian anda tidak mau tanda tangan, bisa-bisa kamu tidak terima gaji maka terpaksa saya tanda tangan” ungkap nasir.

Lebih lanjut dia, bahwa yang sangat saya sayangkan adalah “Riekna Surat Pernyataan kesepakatan, dan mainna kubaca seolah-olah nakke tojji baju surat” ungkapnya dalam bahasa Konjo yang artinya bahwa adanya Surat Pernyataan kesepakatan yang isinya seolah-olah saya sendiri yang buat surat tersebut, sementara dari pihak perusahaan sendiri. “Dengan adanya PHK yang dikeluarkan oleh Perusahaan, saya tidak terima PHK yang dikeluarkan Perusahaan, karena sangat merugikan dan juga tidak sesuai persyaratan tentang aturan yang berlaku dan Insya Allah saya akan menuntut kepada pihak yang terkait berupa aksi demonsran”, ungkapnya.

Ini isi Surat Pernyataannya, dalam poin ke 3 “Terhitung sejak tanggal 1 Mei 2017 tersebut saya baik sekarang maupun di kemudian hari dengan ini berjanji dan menyatakan bahwa baik langsung maupun tidak langsung, baik disenggaja maupun tidak disengaja, saya tidak akan melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat merugikan Perseroan, termasuk hal mengungkapkan, memberitahukan, menginformasikan, memberikan keterangan terkait rahasia Perseroan yang meliputi dokumentasi surat-surat, data dan informasi baik lisan maupun tulisan kepada siapapun dan pihak manapun juga”.

“Dengan adanya surat pernyataan di atas, saya sangat menolak karena bukan saya yang buat surat pernyataan, itupun saya yang bertanda tangan karena terpaksa, karena diancam, katanya, meskipun tidak saya tanda tangan surat tersebut, katanya saya tetap keluar bekerja dan tidak mendapat pesangon”tegas Nasir Lampe.

Muh. Basri Lampe Aktivis IMM Melaporkan dari Kab. Bulukumba