Jakarta, Bimas Islam, JurnalPost.com — Kementerian Agama, kata Menteri Agama Nasaruddin Umar, berkomitmen untuk terus mendorong penguatan moderasi beragama sebagai agenda nasional. Hal ini dilakukan melalui berbagai program kolaboratif dengan ormas, lembaga pendidikan, dan komunitas lintas iman.
Dalam forum Dialog Nasional Ormas Islam dan OKP Islam yang digelar Direktorat Penerangan Agama Islam, Ditjen Bimas Islam di Auditorium HM. Rasjidi, Kemenag RI, Jakarta, Rabu (30/7/2025), Menag menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan gagasan dan membangun sinergi antar-elemen umat Islam dalam merespons dinamika kebangsaan.
“Tema dan kegiatan ini sangat bagus, serta menjadi momen kita duduk bersama, bersinergi dan berkolaborasi. Ormas Islam adalah mitra strategis Kemenag, tidak hanya menjadi penjaga moral, tapi juga pelopor solusi,” tandasnya.
Dalam arahannya, Menag menggarisbawahi pentingnya nasionalisme inklusif sebagai fondasi utama dalam merawat keberagaman bangsa, terlebih di tengah ketegangan geopolitik global yang kian kompleks. Menurutnya, nasionalisme yang terbuka dan menghargai perbedaan merupakan kekuatan khas Indonesia dalam menjaga harmoni antarumat beragama.
“Nasionalisme yang eksklusif hanya akan melahirkan segregasi. Kita butuh nasionalisme inklusif yang mampu mengintegrasikan keberagaman tanpa menegasikan identitas agama, budaya, maupun etnis,” ujar Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut.
Ia menekankan bahwa nasionalisme Indonesia berdiri di atas semangat Pancasila—bukan berbasis etnis maupun agama tertentu seperti di sejumlah negara lain—melainkan mengakomodasi seluruh elemen bangsa secara setara dan tanpa diskriminasi.
“Islam bukan dari Indonesia, Hindu bukan dari Indonesia, Kristen pun bukan. Tapi semua bisa tumbuh dalam konteks kebudayaan Indonesia. Di sinilah pentingnya proses indonesianisasi ajaran, bukan arabisasi, bukan indiaisasi, bukan westernisasi,” tegasnya.
Menag juga menyampaikan bahwa tantangan geopolitik saat ini menguji ketahanan nilai-nilai kebangsaan. Ketika banyak negara mengalami fragmentasi identitas, Indonesia justru mampu menjaga keutuhan berkat pendekatan inklusif yang mengedepankan moderasi dan dialog.
Ia mencontohkan bagaimana perempuan di Indonesia mendapat ruang partisipasi publik yang luas, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan keagamaan, yang mencerminkan wajah Islam yang kontekstual, bukan tekstual semata.
“Pasar-pasar tradisional kita, penjual dan pembelinya banyak perempuan. Masjid kita pun bisa diisi bersama. Ini tidak bisa dipaksakan dengan pendekatan tekstual yang kaku, tapi harus kontekstual,” katanya.
Dalam konteks global, ia menegaskan bahwa Islam Indonesia bukanlah “Islam pinggiran”, melainkan representasi Islam yang damai, demokratis, dan berperadaban. “Justru kita menjadi cahaya baru dari Timur yang berhasil mempertemukan iman, kebudayaan, dan kemanusiaan,” ucapnya.
Menutup paparannya, Menag menekankan bahwa kesadaran geopolitik dan geostrategis harus disandingkan dengan kekuatan geobudaya dan geodemografi. Indonesia sebagai bangsa dengan pluralitas yang tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola keberagaman dengan visi kebangsaan yang kuat.
“Nasionalisme inklusif bukan hanya tugas negara, tapi juga tanggung jawab umat. Agama harus menjadi energi positif untuk merawat persatuan, bukan alat politik identitas yang memecah belah,” pungkasnya.
Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang diwakili oleh Asisten Deputi Kesatuan Bangsa Cecep Agus Supriyanta, Wakil Menteri Agama Romo H. R Syafi'i, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi, Guru Besar UIN Jakarta Gun Gun Heryanto, Staf Khusus Menteri Agama Faried F Saenong, serta Direktur Penerangan Agama Islam Ahmad Zayadi dan Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda