JurnalPost.com - Etika merupakan salah satu fondasi utama yang membedakan kehidupan manusia dari hukum rimba. Ia menjadi kompas moral yang mengarahkan hukum, kekuasaan, dan kehidupan sosial agar tetap berpijak pada nilai keadilan.
Namun, persoalan muncul ketika hukum hanya dipahami sebagai rangkaian prosedur dan kelengkapan administratif. Dalam keadaan seperti itu, kebenaran substantif berisiko tersisih oleh apa yang dianggap benar secara formal di atas kertas.
Di sinilah salah satu tantangan terbesar negara hukum muncul: ketika sesuatu dianggap sah hanya karena memenuhi persyaratan administratif, sementara rasa keadilan masyarakat justru terabaikan.
Keadilan tidak seharusnya berhenti pada stempel, tanda tangan, sertifikat, surat keputusan, maupun rangkaian dokumen hukum. Semua instrumen tersebut semestinya menjadi sarana untuk menemukan dan menegakkan kebenaran, bukan menggantikan kebenaran itu sendiri.
Ketika Prosedur Menjadi Tameng
Kepatuhan terhadap prosedur tentu merupakan bagian penting dalam penegakan hukum. Tanpa prosedur yang jelas, proses hukum dapat berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.
Namun, masalah timbul ketika prosedur justru dimanfaatkan untuk mengaburkan substansi persoalan.
Dalam sejumlah sengketa, misalnya, masyarakat yang merasa memiliki hak atas suatu tanah dapat berada pada posisi lemah ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki dokumen administratif lebih lengkap. Perkara kemudian berpotensi bergeser dari pertanyaan mengenai siapa yang secara nyata dan historis memiliki hak menjadi sekadar siapa yang mempunyai dokumen paling kuat.
Situasi semacam ini menunjukkan betapa pentingnya hakim dan aparat penegak hukum tidak hanya melihat bukti secara formal, tetapi juga menggali konteks serta fakta yang melatarbelakanginya.
Hal serupa dapat terjadi dalam perkara pidana maupun tindak pidana korupsi. Cacat prosedural dapat memengaruhi proses hukum, bahkan menentukan kelanjutan suatu perkara.
Pada satu sisi, aturan prosedural memang harus dihormati untuk melindungi hak setiap orang. Tetapi pada sisi lain, penegakan hukum juga harus memastikan bahwa prosedur tidak berubah menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban.
Persoalannya bukan pada keberadaan prosedur, melainkan ketika prosedur diperlakukan sebagai tujuan akhir.
Hukum Bukan Sekadar Administrasi
Hukum, peraturan, serta administrasi negara pada dasarnya merupakan instrumen untuk menciptakan ketertiban dan keadilan.
Karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak semestinya hanya diukur dari apakah seluruh berkas telah lengkap atau setiap tahapan administratif sudah dilewati.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah keputusan yang lahir dari proses tersebut benar-benar mencerminkan rasa keadilan?
Ketika jawaban terhadap pertanyaan itu mulai diragukan masyarakat, legitimasi sistem hukum ikut dipertaruhkan.
Manipulasi administratif menjadi berbahaya ketika dokumen atau mekanisme formal digunakan untuk memberikan kesan legal terhadap sesuatu yang secara substansi bermasalah.
Pada titik tersebut, hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat, melainkan berisiko menjadi instrumen yang memberikan legitimasi terhadap ketidakadilan.
Tanggung Jawab Etis Penegak Hukum
Hakim, jaksa, polisi, advokat, dan birokrat memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar menjalankan prosedur.
Setiap kewenangan yang mereka miliki melekat dengan tanggung jawab moral.
Seorang hakim memang terikat pada hukum. Jaksa dan polisi pun bekerja berdasarkan aturan serta hukum acara. Demikian pula birokrat yang harus menjalankan administrasi berdasarkan regulasi.
Namun, hukum tidak pernah benar-benar terpisah dari nilai.
Di balik setiap pasal terdapat tujuan yang hendak diwujudkan. Di balik setiap prosedur terdapat kepentingan yang hendak dilindungi. Dan di balik setiap keputusan hukum terdapat manusia yang akan menerima dampaknya.
Karena itu, ungkapan bahwa seseorang “hanya menjalankan aturan” tidak semestinya menjadi alasan untuk menutup mata terhadap akibat nyata dari sebuah keputusan.
Profesionalisme hukum justru membutuhkan kemampuan untuk memahami hubungan antara teks hukum, tujuan pembentukannya, dan rasa keadilan masyarakat.
Ancaman Hilangnya Kepercayaan Publik
Salah satu aset terpenting dalam negara hukum adalah kepercayaan masyarakat.
Pengadilan mungkin memiliki gedung yang megah, aparat memiliki kewenangan yang besar, dan regulasi dapat disusun sangat rinci. Namun semua itu akan kehilangan makna ketika masyarakat tidak lagi percaya bahwa sistem hukum mampu memberikan keadilan.
Krisis kepercayaan biasanya tidak terjadi dalam satu malam.
Ia tumbuh perlahan ketika masyarakat melihat ketimpangan dalam penegakan hukum, proses yang dianggap tidak transparan, ataupun keputusan yang dinilai jauh dari rasa keadilan.
Ketika kondisi tersebut berlangsung terlalu lama, masyarakat dapat mulai memandang hukum bukan lagi sebagai tempat mencari keadilan, tetapi sebagai arena yang lebih mudah dimenangkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan, akses, pengetahuan hukum, atau sumber daya ekonomi.
Pandangan semacam itu tentu berbahaya bagi keberlangsungan negara hukum.
Mengembalikan Ruh Keadilan
Sudah saatnya penegakan hukum kembali ditempatkan pada tujuan dasarnya: menghadirkan keadilan.
Kepastian hukum tetap penting. Prosedur tetap diperlukan. Administrasi tetap harus tertib. Namun semua itu tidak seharusnya berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan.
Hakim dan aparat penegak hukum perlu memiliki keberanian intelektual serta integritas untuk menggali fakta secara lebih dalam, memahami konteks sebuah perkara, dan tidak berhenti pada pembacaan formal terhadap dokumen.
Pendekatan hukum progresif juga penting untuk terus dikembangkan, selama tetap berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Sebab, hukum yang baik bukan hukum yang sekadar tertib secara administratif. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu melindungi hak, mencegah kesewenang-wenangan, sekaligus menghadirkan keadilan yang dapat dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, dokumen hanyalah alat. Pasal hanyalah instrumen. Administrasi hanyalah mekanisme.
Tujuan tertinggi dari semua itu tetaplah keadilan.
Jika suatu hari kebenaran dapat dikalahkan hanya karena permainan prosedur dan administrasi, maka yang terancam bukan hanya nasib satu perkara. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum itu sendiri.
Wallahu a’lam.
Penulis adalah Ketua Umum Pemuda ICMI.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda