Bijak Memberikan Data Demi Masa Depan Ekonomi Bangsa

Oleh: Ahsan Anwar Basari

JurnalPost.com - Pada tahun 2026, Indonesia kembali melaksanakan Sensus Ekonomi setelah terakhir dilakukan pada tahun 2016. Kegiatan berskala nasional ini menjadi sangat penting di tengah perubahan pola usaha masyarakat yang begitu cepat dalam satu dekade terakhir. Cara masyarakat berdagang, berjualan, dan menjalankan usaha hari ini sudah sangat berbeda dibanding sepuluh tahun lalu. Perkembangan teknologi, media sosial, dan perdagangan daring telah mengubah wajah perekonomian hingga ke tingkat rumah tangga.

Karena itu, pemerintah memerlukan gambaran terbaru: bagaimana sebenarnya kondisi usaha masyarakat Indonesia saat ini?

Melalui Sensus Ekonomi 2026, upaya tersebut dilakukan untuk memperoleh potret terkini mengenai perkembangan usaha di seluruh wilayah Indonesia. Data yang dikumpulkan bukan sekadar angka, melainkan cerminan nyata dari aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Dari data inilah nantinya berbagai kebijakan ekonomi disusun agar lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Banyak masyarakat belum menyadari bahwa jawaban sederhana yang mereka berikan saat sensus memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi. Informasi tentang jenis usaha, skala usaha, jumlah tenaga kerja, hingga kendala yang dihadapi pelaku usaha menjadi dasar penting dalam merancang program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Namun, menjelang pelaksanaan sensus, masih sering muncul kekhawatiran dari sebagian masyarakat. Ada anggapan bahwa memberikan data usaha dapat berdampak pada urusan perpajakan atau pengawasan tertentu. Kekhawatiran ini membuat sebagian orang ragu untuk memberikan keterangan secara terbuka.

Padahal, data yang dikumpulkan dalam sensus murni digunakan untuk kepentingan statistik. Data tersebut diolah menjadi angka agregat untuk melihat gambaran umum kondisi ekonomi masyarakat, tanpa menampilkan identitas individu ataupun detail usaha tertentu kepada publik. Kerahasiaan data responden dilindungi penuh oleh undang-undang, dan petugas sensus terikat kewajiban hukum untuk menjaganya.

Pemahaman ini penting disampaikan agar masyarakat tidak memiliki persepsi yang keliru. Sensus Ekonomi bukanlah kegiatan pemeriksaan individu, melainkan upaya bersama untuk menyusun potret ekonomi nasional secara kolektif.

Sensus ini juga bukan sekadar kegiatan mencatat jumlah pelaku usaha. Di balik proses pendataan tersebut, pemerintah ingin mengetahui sektor usaha apa yang sedang berkembang, wilayah mana yang memiliki potensi ekonomi besar, serta tantangan apa yang paling sering dihadapi pelaku usaha di lapangan. Data inilah yang nantinya menjadi kompas dalam menyusun berbagai kebijakan stimulus ekonomi, program pemberdayaan usaha, hingga perencanaan pembangunan daerah.

Peran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam sensus ini menjadi sangat penting. Jumlah UMKM yang sangat besar di Indonesia menjadikan mereka tulang punggung perekonomian nasional. Jika data UMKM tidak tercatat dengan baik, maka keberadaan mereka juga tidak akan terlihat secara utuh dalam perencanaan pembangunan.

Akibatnya, program bantuan, pelatihan, pengembangan kapasitas usaha, hingga kebijakan ekonomi yang dirancang berisiko tidak tepat sasaran. Bukan karena pemerintah tidak ingin membantu, tetapi karena dasar datanya tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

Bagi pelaku usaha kecil, data yang akurat sebenarnya memberikan manfaat tidak langsung yang sangat besar. Ketika pemerintah mengetahui kondisi riil usaha masyarakat, maka kebijakan yang dibuat akan lebih sesuai kebutuhan. Misalnya, pemerintah tidak mungkin merancang program pemberdayaan usaha yang efektif tanpa mengetahui berapa jumlah usaha yang aktif, sektor apa yang paling berkembang, atau kendala apa yang paling sering dihadapi masyarakat. Semua itu membutuhkan data yang valid.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir berjalan sangat cepat. Banyak usaha yang sebelumnya bersifat konvensional kini beralih memanfaatkan platform digital. Usaha rumahan yang dulu hanya melayani lingkungan sekitar kini mampu menjangkau pembeli dari berbagai daerah melalui telepon genggam. Media sosial, marketplace, dan layanan pesan antar telah mengubah cara masyarakat menjalankan usahanya.

Perubahan masif ini membuat data lama tidak lagi relevan untuk menggambarkan kondisi saat ini. Pemerintah memerlukan data terbaru yang sesuai dengan perkembangan zaman agar kebijakan yang dihasilkan tetap adaptif dan tepat guna.

Karena itu, partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026 memegang peranan yang sangat penting. Jawaban yang diberikan secara jujur dan sesuai kondisi riil akan menghasilkan data yang berkualitas. Sebaliknya, jika masyarakat enggan memberikan informasi atau memberikan data yang tidak sesuai kenyataan, maka potret ekonomi yang dihasilkan akan bias dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Dalam pelaksanaannya nanti, petugas sensus akan datang langsung ke lokasi usaha dengan membawa identitas resmi, surat tugas, dan tanda pengenal. Proses pendataan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pengurus lingkungan setempat, seperti kepala dusun, ketua RT, RW, hingga aparat kecamatan, juga mengetahui keberadaan petugas yang ditugaskan di wilayahnya.

Masyarakat tidak perlu merasa cemas ketika menerima kedatangan petugas sensus resmi. Cukup memberikan keterangan sesuai kondisi sebenarnya, tanpa perlu khawatir data tersebut akan disalahgunakan.

Pada akhirnya, pembangunan ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat juga memiliki peran penting melalui kontribusi sederhana, salah satunya dengan memberikan data yang benar saat sensus berlangsung.

Data mungkin terlihat sederhana, hanya berupa jawaban dari beberapa pertanyaan. Namun, di balik data tersebut terdapat gambaran kehidupan usaha masyarakat Indonesia hari ini. Dari data itu pula dapat dilihat potensi ekonomi daerah, kebutuhan pelaku usaha, serta arah pembangunan ekonomi di masa depan.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, diharapkan potret ekonomi Indonesia dapat tergambar secara lebih akurat dan menyeluruh. Dengan data yang berkualitas, kebijakan yang dihasilkan akan menjadi lebih tepat sasaran, lebih efektif, dan lebih mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Semua itu bermula dari kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang jujur. Karena sejatinya, data yang diberikan hari ini akan menjadi dasar kebijakan yang dirasakan manfaatnya di masa mendatang.

Bijak dalam memberikan data bukan hanya membantu pemerintah, tetapi juga membantu menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih adil, lebih tepat, dan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.

Ahsan Anwar Basari Pegawai Badan Pusat Statistik