Dari Dana Petroleum Menuju Kemandirian Anggaran: Merancang Masa Depan Keuangan Publik Timor-Leste

JurnalPost.com - Republik Demokratik Timor-Leste kini memasuki salah satu periode paling menentukan dalam perjalanan ekonominya. Selama bertahun-tahun, pendapatan dari sektor minyak dan gas bumi memberikan ruang fiskal yang luas bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program sosial dan ekonomi.

Kekayaan tersebut kemudian dikelola melalui Petroleum Fund atau Dana Perminyakan, yang dibentuk pada 2005 untuk mengelola pendapatan minyak dan gas dengan mempertimbangkan kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Karena itu, Dana Perminyakan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai rekening kas negara, tetapi sebagai bagian penting dari strategi pengelolaan kekayaan nasional dan keberlanjutan fiskal Timor-Leste.

Besarnya sumber daya yang masih tersedia menunjukkan pentingnya instrumen tersebut. Pada akhir 2025, saldo Dana Perminyakan mencapai sekitar US$18,61 miliar. Sepanjang 2025, dana itu memperoleh imbal hasil investasi bersih sekitar US$1,75 miliar, sementara transfer ke rekening Treasury untuk membiayai anggaran negara mencapai sekitar US$1,45 miliar.

Angka tersebut menunjukkan bahwa Timor-Leste masih memiliki cadangan finansial yang sangat besar. Namun, besarnya saldo justru memunculkan pertanyaan yang lebih penting: apakah kekayaan hidrokarbon tersebut sedang berhasil diubah menjadi kapasitas ekonomi yang mampu bertahan ketika pendapatan minyak semakin terbatas?

Pertanyaan itu semakin relevan setelah produksi lapangan Bayu-Undan dihentikan secara permanen pada 4 Juni 2025. Autoridade Nacional do Petróleo (ANP) menjelaskan bahwa penghentian produksi antara lain dipengaruhi keterbatasan pasar gas di Northern Territory, Australia, serta tingginya biaya operasi akibat fasilitas yang semakin tua.

Berakhirnya produksi Bayu-Undan menandai perubahan besar. Persoalan Timor-Leste tidak lagi sekadar bagaimana mengelola pendapatan minyak, tetapi bagaimana membangun sumber pertumbuhan dan penerimaan baru ketika era produksi hidrokarbon lama mulai berakhir.

Dana Perminyakan sebagai Modal Transisi

Dalam pandangan saya, kondisi tersebut membutuhkan perubahan cara melihat Dana Perminyakan.

Pembahasan mengenai Timor-Leste sering berpusat pada dua hal, yakni ketergantungan terhadap minyak dan kekhawatiran bahwa Dana Perminyakan suatu saat akan habis. Kekhawatiran tersebut tentu memiliki dasar. Namun, apabila diskusi hanya berfokus pada berapa besar saldo dana dan berapa lama dana tersebut mampu bertahan, ada satu persoalan yang lebih penting yang dapat terabaikan: apa yang berhasil dibangun menggunakan kekayaan tersebut?

World Bank berulang kali mengingatkan bahwa belanja publik masih menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi Timor-Leste, sementara kapasitas sektor produktif dan investasi swasta masih relatif terbatas. Dalam laporan ekonominya pada 2025, World Bank menekankan perlunya mengalihkan pengeluaran dari program berpengaruh rendah menuju investasi yang mampu meningkatkan produktivitas, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan modal manusia.

Pemanfaatan Dana Perminyakan untuk pembangunan karena itu tidak dengan sendirinya merupakan sesuatu yang keliru.

Timor-Leste masih membutuhkan jalan, jembatan, listrik, air bersih, telekomunikasi, sekolah, fasilitas kesehatan, serta tenaga kerja terampil. Persoalannya terletak pada kualitas investasi.

Apabila dana yang ditarik hanya membiayai pengeluaran yang manfaat ekonominya cepat berakhir, ketergantungan terhadap Dana Perminyakan dapat terus berlanjut. Sebaliknya, apabila dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur produktif, meningkatkan kesehatan dan pendidikan masyarakat, memperkuat keterampilan tenaga kerja, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan perusahaan berkembang, kekayaan petroleum dapat berfungsi sebagai modal transisi.

Logikanya cukup sederhana.

Dana Perminyakan membiayai investasi publik berkualitas. Investasi tersebut membentuk infrastruktur dan modal manusia. Infrastruktur dan modal manusia meningkatkan produktivitas. Produktivitas mendorong aktivitas sektor swasta. Sektor swasta menciptakan lapangan kerja dan pendapatan. Ketika aktivitas ekonomi meluas, basis perpajakan dan penerimaan domestik juga meningkat.

Dengan mekanisme tersebut, kekayaan hidrokarbon yang sifatnya terbatas dapat dikonversi menjadi kemampuan ekonomi yang jauh lebih permanen.

Pertumbuhan Nonmigas dan Tantangan Produktivitas

Tanda-tanda pergerakan ekonomi nonhidrokarbon mulai terlihat.

World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Timor-Leste mencapai sekitar 4,5 persen pada 2025, setelah produksi minyak berakhir. Pertumbuhan tersebut antara lain didukung belanja publik dan pemulihan aktivitas ekonomi, termasuk sektor pariwisata.

Pemerintah Timor-Leste juga menggunakan asumsi pertumbuhan PDB nonmigas sekitar 4,5 persen dalam kerangka anggaran 2026, dengan konsumsi, investasi publik, dan aktivitas sektor swasta sebagai sejumlah faktor pendorongnya.

Pertumbuhan tersebut tentu menjadi perkembangan positif, tetapi angka pertumbuhan saja belum cukup.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan tersebut menghasilkan peningkatan produktivitas, perusahaan baru, ekspor yang lebih kuat, pekerjaan yang berkelanjutan, serta sumber penerimaan pemerintah yang semakin beragam.

Timor-Leste membutuhkan pertumbuhan yang secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah, bukan pertumbuhan yang terus membutuhkan ekspansi belanja pemerintah untuk mempertahankan aktivitas ekonomi.

Di sinilah kualitas investasi menjadi sangat penting.

Modal Manusia Sama Pentingnya dengan Infrastruktur

Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, dan jaringan telekomunikasi memang penting. Namun, infrastruktur fisik tidak akan menghasilkan produktivitas maksimal tanpa manusia yang mampu memanfaatkannya.

Modal manusia karena itu harus ditempatkan pada posisi yang sama strategisnya dengan pembangunan fisik.

Dalam wawancara dengan ANTARA pada 2024, Kuasa Usaha Ad Interim Timor-Leste untuk Indonesia, Domingos Savio, menjelaskan bahwa negaranya melakukan investasi besar dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah antara lain membangun jalan, jembatan, sekolah dan jaringan listrik, serta mendukung pendidikan pemuda Timor-Leste di berbagai negara.

Investasi tersebut penting, tetapi ukuran keberhasilannya seharusnya tidak berhenti pada jumlah sekolah, mahasiswa yang dikirim ke luar negeri, atau program pelatihan yang dilaksanakan.

Evaluasinya perlu masuk ke pertanyaan yang lebih konkret: apakah keterampilan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan kebutuhan transformasi ekonomi?

Salah satu contoh adalah Workforce Skills Development Project yang didukung Asian Development Bank (ADB). Pada Desember 2025, ADB dan Pemerintah Timor-Leste menandatangani kesepakatan hibah senilai US$3 juta untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan teknik dan vokasi atau TVET serta menyelaraskan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.

Dalam perspektif fiskal jangka panjang, investasi semacam ini memiliki arti besar.

Tenaga kerja yang lebih produktif mempunyai peluang memperoleh pendapatan lebih tinggi. Perusahaan yang memiliki akses terhadap tenaga terampil memiliki peluang berkembang lebih besar. Ketika pekerjaan formal, perusahaan, pendapatan, konsumsi, dan investasi berkembang, basis penerimaan negara juga dapat ikut meluas.

Hubungan antara pendidikan, keterampilan, produktivitas dan penerimaan negara memang tidak akan terlihat hanya dalam satu atau dua tahun anggaran. Justru karena itu Dana Perminyakan dibutuhkan sebagai instrumen transisi.

Negara memiliki kesempatan menggunakan sebagian kekayaan hari ini untuk membangun kapasitas yang memberikan hasil ekonomi selama puluhan tahun.

ASEAN Membuka Peluang Baru

Transformasi ekonomi Timor-Leste juga berlangsung bersamaan dengan perubahan posisi negara tersebut di kawasan.

Pada 26 Oktober 2025, Timor-Leste secara resmi diterima sebagai anggota ke-11 ASEAN dalam KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur.

Keanggotaan ASEAN tidak otomatis menyelesaikan persoalan ekonomi domestik. Namun, integrasi regional memberikan ruang yang lebih luas bagi perdagangan, investasi, transfer pengetahuan, konektivitas, dan mobilitas tenaga kerja.

World Bank dalam Timor-Leste Economic Report 2026 menyebut integrasi ASEAN sebagai kesempatan untuk mempercepat transformasi dari ekonomi yang bergantung pada minyak menuju ekonomi yang digerakkan oleh perusahaan produktif, ekspor dan tenaga kerja terampil.

Akan tetapi, manfaat ASEAN tidak akan muncul hanya karena status keanggotaan.

Perusahaan Timor-Leste perlu mempunyai kemampuan bersaing. Infrastruktur harus mampu mendukung perdagangan. Regulasi investasi harus memberikan kepastian. Tenaga kerja harus memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Produktivitas pertanian, pariwisata, manufaktur dan jasa perlu ditingkatkan.

Dengan kata lain, ASEAN menyediakan platform. Seberapa besar manfaat yang diperoleh tetap bergantung pada reformasi dan investasi domestik.

Dari Petroleum Revenue Menuju Domestic Revenue

Agenda fiskal Timor-Leste ke depan menurut saya perlu menghubungkan tiga hal yang sering dibicarakan secara terpisah, yaitu kualitas belanja publik, diversifikasi ekonomi, dan penguatan penerimaan domestik.

World Bank menekankan perlunya meningkatkan efisiensi belanja dan mengarahkan sumber daya ke sektor yang memberikan dampak produktivitas lebih tinggi. ADB, melalui kajian mengenai kapasitas perpajakan Timor-Leste, juga mendorong diversifikasi penerimaan domestik, termasuk melalui modernisasi pajak pertambahan nilai atau VAT dan reformasi administrasi perpajakan.

Namun, meningkatkan penerimaan domestik seharusnya tidak diterjemahkan hanya sebagai menaikkan tarif pajak.

Basis pajak yang sehat membutuhkan ekonomi yang sehat.

Perusahaan harus mampu tumbuh. Masyarakat perlu memiliki pekerjaan dan penghasilan. Aktivitas ekonomi formal harus berkembang. Investasi perlu meningkat. Produktivitas harus membaik.

Karena itu, kebijakan perpajakan dan kebijakan pertumbuhan pada dasarnya merupakan dua sisi dari proses yang sama.

Semakin kuat sektor produktif, semakin luas pula potensi basis penerimaan negara.

Menilai Penarikan Dana dari Hasil yang Diciptakan

Dalam anggaran 2026, Pemerintah Timor-Leste merencanakan penarikan sekitar US$1,7192 miliar dari Dana Perminyakan. Jumlah tersebut terdiri atas Estimated Sustainable Income (ESI) sekitar US$543,3 juta dan penarikan di atas ESI sekitar US$1,1759 miliar. Dokumen anggaran mengaitkan strategi fiskal tersebut dengan investasi nasional, pembangunan infrastruktur, modal manusia, dan transformasi ekonomi.

Menurut saya, persoalan paling penting bukan hanya apakah penarikan di atas ESI dilakukan.

Pertanyaan yang lebih substantif adalah: apa hasil ekonomi yang diciptakan oleh setiap dolar yang ditarik?

Jika penarikan besar hari ini menghasilkan jalan yang mempercepat distribusi barang, jaringan digital yang memperluas kegiatan usaha, irigasi yang meningkatkan produktivitas pertanian, pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja terampil, serta fasilitas kesehatan yang meningkatkan kualitas tenaga kerja, investasi tersebut dapat menciptakan manfaat yang bertahan jauh setelah dana dibelanjakan.

Sebaliknya, jika pengeluaran tidak menghasilkan kapasitas produktif baru, kebutuhan terhadap penarikan besar dapat terus berulang.

IMF dalam temuan awal misi Article IV 2026 juga menekankan perlunya moderasi belanja, peningkatan penerimaan domestik, penguatan public financial management, efisiensi sektor publik, perbaikan iklim usaha, serta diversifikasi ekonomi. Dalam skenario kebijakan saat ini tanpa reformasi lebih lanjut, staf IMF memperkirakan defisit fiskal dapat tetap besar dan Dana Perminyakan berisiko terkuras pada akhir dekade 2030-an.

Peringatan tersebut tidak harus dibaca semata-mata sebagai alasan untuk memangkas pembangunan.

Pesan yang lebih relevan adalah perlunya memastikan bahwa penggunaan kekayaan petroleum mempunyai pengembalian ekonomi dan sosial yang jelas.

Mengukur Kemandirian Fiskal dengan Cara Berbeda

Pada akhirnya, saya melihat kemandirian fiskal Timor-Leste bukan sebagai kondisi ketika pemerintah sama sekali tidak lagi menggunakan Dana Perminyakan.

Kemandirian fiskal lebih realistis dipahami sebagai kondisi ketika kebutuhan terhadap Dana Perminyakan secara bertahap berkurang karena kapasitas ekonomi dan penerimaan domestik semakin kuat.

Karena itu, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya saldo Dana Perminyakan atau banyaknya proyek yang berhasil diselesaikan.

Ukuran yang lebih penting adalah pertanyaan-pertanyaan berikut.

Apakah pembangunan infrastruktur meningkatkan produktivitas?

Apakah pendidikan menghasilkan keterampilan yang benar-benar diperlukan pasar tenaga kerja?

Apakah investasi pemerintah berhasil menarik investasi swasta?

Apakah perusahaan lokal tumbuh?

Apakah sektor pertanian, pariwisata, manufaktur dan jasa semakin produktif?

Apakah lapangan kerja formal bertambah?

Apakah basis penerimaan negara semakin luas?

Dan yang paling penting, apakah kebutuhan untuk menarik dana dari Petroleum Fund secara bertahap menjadi lebih kecil?

Jika rangkaian pertanyaan tersebut dapat dijawab secara positif, Dana Perminyakan telah menjalankan fungsi yang jauh lebih besar daripada sekadar membiayai anggaran tahunan.

Kekayaan petroleum yang bersifat sementara telah ditransformasikan menjadi kapasitas ekonomi yang lebih permanen.

Inilah alasan mengapa Dana Perminyakan menurut saya sebaiknya dipahami sebagai modal transisi: jembatan dari petroleum wealth menuju productive capacity, dari productive capacity menuju domestic revenue, dan pada akhirnya dari domestic revenue menuju fiscal sustainability.

Timor-Leste mempunyai sesuatu yang sangat berharga, yakni modal finansial dan ruang waktu untuk melakukan transformasi.

Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa modal tersebut tidak hanya membiayai pembangunan hari ini, tetapi juga menciptakan kemampuan bagi negara untuk membiayai pembangunan ketika pendapatan petroleum tidak lagi menjadi sumber utama.

Pada akhirnya, keberhasilan Dana Perminyakan bukan hanya ditentukan oleh berapa lama dana tersebut dapat bertahan, tetapi oleh apa yang berhasil dibangun sebelum ketergantungan terhadapnya semakin kecil.

Referensi

Asian Development Bank. (2024). Tax Effort and Tax Potential in Timor-Leste: Assessing Post-Pandemic Fiscal Challenges and Priorities.

Asian Development Bank. (2025). Workforce Skills Development Project, Timor-Leste.

Autoridade Nacional do Petróleo. (2025). Bayu-Undan Cessation of Production.

Banco Central de Timor-Leste. (2026). Petroleum Fund Quarterly Report, Fourth Quarter 2025.

ANTARA News. (2024). Timor Leste Kebut Pembangunan Infrastruktur dan Manusia.

ASEAN. (2025). Forging a New Era: Timor-Leste Admitted into ASEAN.

International Monetary Fund. (2026). IMF Staff Complete 2026 Article IV Mission to Timor-Leste.

Ministry of Finance, Democratic Republic of Timor-Leste. (2025). General State Budget 2026.

World Bank. (2025). Timor-Leste Economic Report: From Resources to Results—Transforming Public Spending to High Growth.

World Bank. (2026). Timor-Leste Economic Report: Leveling Up—How ASEAN Membership Can Support Timor-Leste’s Economic Transformation.