SIDOARJO, JurnalPost.com — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo melalui Bidang Pengendalian Penduduk menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pemaparan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memastikan pelaksanaan pembangunan kependudukan berjalan secara terarah, terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Melalui forum tersebut, DP3AKB bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait membahas perkembangan pelaksanaan program, capaian indikator, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan rencana aksi pembangunan kependudukan.
Evaluasi Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan
Peta Jalan Pembangunan Kependudukan merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan kependudukan secara terpadu.
Dokumen ini mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, administrasi kependudukan, pembangunan keluarga, hingga kondisi lingkungan.
Karena melibatkan banyak sektor, pelaksanaan PJPK membutuhkan koordinasi antarlembaga agar setiap program yang dijalankan memiliki arah dan sasaran yang selaras.
Monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting untuk mengetahui sejauh mana rencana aksi yang telah disusun dapat dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.
Proses tersebut tidak hanya berfokus pada pencapaian target, tetapi juga menilai kesesuaian antara program yang direncanakan, indikator kinerja, dan hasil pelaksanaan di lapangan.
Dalam kegiatan FGD, hasil monitoring dan evaluasi PJPK Tahun 2025–2029 dipaparkan sebagai bahan pembahasan bersama. Melalui pemaparan tersebut, peserta dapat mencermati perkembangan pelaksanaan rencana aksi sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan perbaikan.
FGD Jadi Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Antar-OPD
FGD yang diselenggarakan DP3AKB Kabupaten Sidoarjo turut menjadi ruang koordinasi bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan kependudukan.
Forum ini memberikan kesempatan kepada masing-masing OPD untuk membahas pelaksanaan rencana aksi, perkembangan indikator pembangunan kependudukan, serta kendala dalam proses pelaksanaan program dan pelaporan data.
Keterlibatan berbagai perangkat daerah dinilai penting karena persoalan kependudukan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan satu sektor saja.
Program di bidang kesehatan, misalnya, memiliki keterkaitan dengan peningkatan kualitas penduduk. Begitu pula dengan pendidikan, kesempatan kerja, pelayanan administrasi kependudukan, dan pembangunan keluarga.
Melalui pembahasan bersama, setiap perangkat daerah diharapkan dapat memahami keterkaitan tugas dan kewenangannya dengan sasaran pembangunan kependudukan Kabupaten Sidoarjo.
Selain menjadi sarana evaluasi, FGD juga diarahkan untuk memperkuat komunikasi lintas sektor agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri.
Koordinasi yang baik diperlukan untuk mengurangi potensi tumpang tindih kegiatan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap rencana aksi memberikan kontribusi terhadap target pembangunan yang telah ditetapkan.
Penguatan Data dan Indikator Jadi Perhatian
Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi PJPK adalah ketersediaan data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data menjadi dasar dalam mengukur perkembangan program sekaligus menentukan tingkat pencapaian indikator pembangunan kependudukan.
Oleh karena itu, kelengkapan pengisian rencana aksi dan indikator oleh masing-masing OPD menjadi perhatian dalam proses evaluasi.
Pelaporan yang tersusun secara sistematis akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi program yang telah berjalan sesuai target maupun kegiatan yang masih membutuhkan tindak lanjut.
Dalam mendukung proses tersebut, pemanfaatan Sistem Informasi SIPANDU PJPK menjadi salah satu langkah digitalisasi pengelolaan data pembangunan kependudukan.
Sistem ini diharapkan membantu proses pengumpulan, pengelolaan, pemantauan, dan analisis data secara lebih terstruktur.
Pemanfaatan teknologi informasi juga diharapkan dapat mempermudah koordinasi antara DP3AKB dan perangkat daerah terkait, terutama dalam penyampaian laporan perkembangan rencana aksi serta pemantauan indikator kinerja.
Dengan dukungan data yang lebih tertata, hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah.
Perkuat Sinergi untuk Pembangunan Kependudukan Berkelanjutan
Melalui pelaksanaan FGD ini, DP3AKB Kabupaten Sidoarjo mendorong penguatan sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mendukung keberhasilan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2029.
Pembangunan kependudukan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi memerlukan keterlibatan berbagai sektor sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Hasil monitoring dan evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan program, serta pengendalian pembangunan kependudukan pada periode berikutnya.
Selain itu, hasil diskusi dapat digunakan untuk menentukan langkah tindak lanjut terhadap rencana aksi dan indikator yang belum mencapai target.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program pembangunan kependudukan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas penduduk, kesejahteraan keluarga, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda