Ekonomi Timor-Leste Tumbuh. Mengapa Kemakmuran Masih Terasa Jauh bagi Banyak Warga?

Bayangkan dua anak muda memulai hari pada waktu yang sama.

Yang pertama tinggal di Dili. Di sekitarnya terdapat toko, proyek pembangunan, perusahaan, serta berbagai kegiatan ekonomi yang mungkin sedang membutuhkan pekerja. Yang kedua tinggal di daerah perdesaan. Untuk mengejar peluang yang sama, ia harus terlebih dahulu memperhitungkan ongkos perjalanan, tempat tinggal, hingga apakah keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan pekerjaan yang tersedia.

Keduanya tinggal di negara yang sama. Keduanya juga masuk dalam angka pertumbuhan ekonomi nasional yang sama. Namun, peluang mereka untuk benar-benar merasakan manfaat pertumbuhan dapat sangat berbeda.

Karena itu, menurut saya, pertanyaan mengenai ekonomi Timor-Leste tidak seharusnya berhenti pada satu hal: apakah ekonomi tumbuh?

Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang memperoleh pekerjaan ketika ekonomi tumbuh, siapa yang mendapatkan pendapatan lebih baik, dan siapa yang masih menunggu kesempatan itu datang.

Ada perkembangan positif yang tentu tidak boleh diabaikan. Berdasarkan estimasi awal yang dikutip Bank Dunia, ekonomi Timor-Leste tumbuh 4,5 persen pada 2025. IMF kemudian memproyeksikan pertumbuhan sekitar 4,0 persen pada 2026.

Di sisi lain, hasil Survei Standar Hidup Timor-Leste 2024 yang diumumkan pemerintah pada September 2026 menunjukkan bahwa sekitar 37 persen penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Angka tersebut memang membaik dibandingkan 41,8 persen pada 2014. Namun, dalam kurun sepuluh tahun, tingkat kemiskinan hanya berkurang sekitar 4,8 poin persentase.

Kemajuan jelas terjadi. Persoalannya adalah mengapa manfaat pertumbuhan belum menjangkau masyarakat lebih luas dan lebih cepat.

Data tersebut juga perlu dibaca berdasarkan periode pengukurannya. Pertumbuhan ekonomi 2025 masih merupakan estimasi awal, angka 2026 adalah proyeksi, sementara tingkat kemiskinan 37 persen berasal dari survei tahun 2024. Ketiganya tidak tepat dianggap menggambarkan kondisi pada tahun yang sama.

Namun jika dibaca secara hati-hati, ada satu persoalan yang tetap terlihat: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti pemerataan kesempatan.

Negara Masih Menjadi Motor Utama Ekonomi

Selama bertahun-tahun, pendapatan minyak dan gas yang disimpan melalui Petroleum Fund telah memberikan Timor-Leste kemampuan fiskal yang besar untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Bagi negara yang relatif muda, sumber daya tersebut tentu menjadi kekuatan penting. Jalan dapat dibangun, fasilitas publik dapat diperluas, belanja pemerintah dapat menggerakkan kegiatan ekonomi, dan konsumsi masyarakat ikut terjaga.

Namun cadangan keuangan yang besar tidak dengan sendirinya menciptakan ekonomi domestik yang kokoh.

Ukuran keberhasilannya justru terletak pada apakah uang yang dibelanjakan hari ini mampu menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil, usaha yang lebih produktif, serta sumber pendapatan yang tetap bertahan pada masa depan.

Laporan Bank Dunia pada April 2026 menggambarkan pertumbuhan Timor-Leste masih sangat bergantung pada belanja publik. Pada 2025, belanja pemerintah mencapai sekitar 93 persen dari produk domestik bruto atau PDB, sementara defisit fiskal berada di kisaran 49 persen PDB.

Pertumbuhan terutama ditopang sektor jasa dan konstruksi, sedangkan pertanian serta manufaktur masih relatif lemah.

Kondisi tersebut bukan berarti belanja negara tidak penting. Sebaliknya, karena pemerintah memainkan peran yang begitu dominan dalam ekonomi, kualitas setiap keputusan pengeluaran menjadi semakin menentukan.

Pertanyaannya bukan hanya berapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi apa yang tersisa setelah uang itu digunakan.

Tantangan lain datang dari tingginya ketergantungan terhadap impor. Bank Dunia mencatat nilai impor barang Timor-Leste pada 2025 mencapai sekitar US$960 juta. Pada periode yang sama, ekspor nonmigas hanya sekitar US$41 juta.

Perbedaan yang sangat besar tersebut menunjukkan bahwa kemampuan produksi domestik masih terbatas, baik untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri maupun untuk menjual produk ke pasar luar negeri.

Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran dan permintaan domestik bertambah, sebagian uang tersebut berpotensi mengalir kembali ke luar negeri melalui pembelian barang impor.

Namun, seberapa besar kebocoran tersebut terhadap ekonomi lokal tentu tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan angka perdagangan. Dampaknya harus dilihat berdasarkan jenis proyek, komponen barang yang digunakan, tenaga kerja yang terserap, dan pemasok yang terlibat.

Di sinilah menurut saya terdapat perbedaan penting antara pertumbuhan yang terlihat dengan pertumbuhan yang terasa.

Sebuah gedung baru mudah terlihat. Jalan baru juga mudah didokumentasikan. Tetapi manfaat pembangunan bagi masyarakat membutuhkan ukuran yang lebih dalam.

Apakah proyek itu menciptakan pekerjaan bagi warga setempat? Apakah pelaku usaha lokal mendapat kontrak? Apakah fasilitas tersebut menurunkan biaya usaha? Apakah kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik?

Tanpa jawaban atas pertanyaan semacam itu, PDB dapat meningkat secara meyakinkan di tingkat nasional, sementara perubahan dalam kehidupan masyarakat berlangsung jauh lebih lambat.

Kesempatan Ekonomi Masih Terkonsentrasi

Data pasar kerja memperlihatkan bahwa pekerjaan baru memang tercipta di Timor-Leste. Namun penyebarannya belum merata.

Berdasarkan survei kegiatan usaha 2024 yang dikutip Bank Dunia, jumlah pekerjaan dalam usaha nonmigas meningkat sekitar 14.400 antara 2021 dan 2024, atau bertambah 27,6 persen.

Ini tentu merupakan perkembangan positif.

Masalahnya, lebih dari 80 persen pekerjaan yang tercakup dalam survei usaha tersebut berada di Dili. Rata-rata upah di Dili juga tercatat sekitar 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata upah di munisipalitas lain.

Angka lebih dari 80 persen tersebut harus dibaca dengan hati-hati. Data itu tidak berarti bahwa 80 persen seluruh pekerjaan di Timor-Leste berada di Dili karena survei tersebut tidak mencakup seluruh pekerjaan informal dan pertanian.

Namun bahkan dengan keterbatasan itu, konsentrasi peluang ekonomi di ibu kota terlihat sangat kuat.

Gambaran tersebut sejalan dengan kesenjangan tingkat kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Survei Standar Hidup 2024 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan mencapai 45,5 persen. Di perkotaan, angkanya jauh lebih rendah, yaitu 18,4 persen.

Data tersebut tidak berarti bahwa satu kebijakan tertentu menjadi penyebab langsung tingginya kemiskinan di desa. Namun, data itu menunjukkan bahwa tempat seseorang tinggal masih memiliki hubungan kuat dengan peluangnya mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Mengapa kesenjangan tersebut terus bertahan?

Ada sejumlah kemungkinan yang patut diperiksa.

Dili memiliki pasar, fasilitas, proyek, dan kegiatan usaha yang jauh lebih terkonsentrasi. Sementara itu, masyarakat di luar ibu kota dapat menghadapi tantangan berupa keterbatasan irigasi, kondisi jalan penghubung, biaya transportasi, akses pembiayaan hingga persoalan kepastian penggunaan lahan.

Di sisi lain, keterampilan yang dimiliki pencari kerja belum tentu sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Ketika peningkatan permintaan ekonomi juga lebih mudah dipenuhi dengan barang impor dibandingkan produksi domestik, kesempatan bagi pekerja dan pelaku usaha lokal menjadi semakin terbatas.

Karena itu, saya tidak melihat persoalan ini sebagai bukti bahwa pertumbuhan ekonomi Timor-Leste gagal atau hanya dinikmati satu kelompok.

Pekerjaan baru telah tercipta. Tingkat kemiskinan juga turun.

Persoalannya terletak pada kecepatan dan penyebaran manfaat pertumbuhan tersebut.

Setiap kabar baik mengenai pertumbuhan nasional perlu disertai pertanyaan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat: pekerjaan apa yang tercipta, di mana pekerjaan itu berada, berapa upah yang dibayarkan, dan siapa yang memiliki kemampuan untuk mengaksesnya?

Mengikuti Uang Publik hingga Menjadi Hasil

Pada titik inilah kebijakan fiskal mempunyai peran yang sangat penting.

Pemerintah tidak hanya bertugas menjaga roda ekonomi tetap bergerak. Kebijakan fiskal juga dapat digunakan untuk memperluas kesempatan melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan berbagai layanan dasar lainnya.

Dalam keuangan publik dikenal dua tujuan yang sering dibicarakan, yakni efisiensi dan pemerataan.

Efisiensi berkaitan dengan bagaimana sumber daya yang terbatas dapat menghasilkan manfaat ekonomi sebesar mungkin. Pemerataan berkaitan dengan bagaimana kesempatan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil.

Keduanya tidak selalu harus dipertentangkan.

Belanja untuk memperbaiki jalan desa, meningkatkan kesehatan masyarakat, menyediakan pendidikan berkualitas, atau membantu warga memperoleh keterampilan kerja dapat sekaligus meningkatkan pemerataan dan produktivitas.

Dengan besarnya APBN Timor-Leste, penilaian terhadap kualitas belanja tersebut menjadi semakin penting.

APBN konsolidasi 2026 awalnya disahkan sebesar US$2,291 miliar. Setelah perubahan anggaran yang disetujui pada Juni 2026, nilainya meningkat menjadi sekitar US$2,392 miliar.

Perubahan tersebut penting dicatat karena angka anggaran awal tidak lagi menggambarkan posisi terakhir.

Namun bagi masyarakat, persoalan yang jauh lebih penting dibandingkan besarnya angka APBN adalah apa yang berhasil dihasilkan dari uang tersebut.

Bayangkan pemerintah mengalokasikan US$100 juta untuk sebuah program pembangunan.

Hal pertama yang perlu diketahui tentu apakah anggaran tersebut digunakan sesuai peraturan dan tidak disalahgunakan. Namun penilaian terhadap kebijakan publik seharusnya tidak berhenti pada kepatuhan administratif.

Pertanyaan berikutnya jauh lebih penting.

Siapa yang mendapatkan kontrak?

Berapa pekerja lokal yang memperoleh penghasilan?

Berapa banyak barang dan jasa yang dibeli dari perusahaan domestik?

Berapa keluarga yang memperoleh akses lebih baik ke sekolah, fasilitas kesehatan, air bersih, atau pasar?

Pertanyaan seperti itu mengubah cara kita memandang APBN.

Sebuah jalan dengan biaya besar dapat menjadi investasi yang sangat bernilai jika mampu menurunkan biaya perjalanan, mempercepat distribusi barang, dan menghubungkan petani dengan pasar.

Sebaliknya, sebuah gedung dapat selesai tepat waktu dan seluruh anggarannya terserap, tetapi memberikan manfaat terbatas apabila jarang digunakan.

Demikian pula dengan gaji tenaga kesehatan. Secara administratif mungkin dikategorikan sebagai belanja rutin, tetapi keberadaan tenaga kesehatan di daerah yang sebelumnya kekurangan pelayanan dapat menghasilkan dampak sosial yang sangat besar.

Karena itu, membedakan belanja hanya berdasarkan kategori “modal” dan “rutin” tidak cukup. Hasil akhirnya tetap menjadi ukuran yang paling penting.

Melindungi Hari Ini, Membangun Kemampuan untuk Esok

Timor-Leste juga menghadapi pilihan fiskal yang tidak sederhana.

Ketika sekitar 37 persen penduduk berdasarkan survei 2024 masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional, program perlindungan sosial jelas tetap dibutuhkan.

Bantuan sosial yang tepat dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan makanan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memastikan anak tetap bersekolah.

Namun pada saat bersamaan, pemerintah juga harus berinvestasi agar masyarakat memiliki kemampuan memperoleh pendapatan sendiri dan tidak terus bergantung pada bantuan negara.

Pilihan tersebut semakin penting karena keberlanjutan Petroleum Fund mempunyai batas.

Pada Agustus 2026, IMF memperingatkan bahwa apabila kebijakan fiskal saat ini berlanjut tanpa reformasi, defisit besar dapat menyebabkan Petroleum Fund habis pada akhir dekade 2030-an.

Angka tersebut merupakan proyeksi berdasarkan sejumlah asumsi, bukan tanggal pasti kapan dana akan habis. Namun pesan ekonominya tetap penting: setiap dolar yang digunakan hari ini mempunyai biaya peluang terhadap kebutuhan generasi berikutnya.

Karena itu, menurut saya, pilihan kebijakan tidak seharusnya ditempatkan sebagai pertentangan antara bantuan sosial dan investasi produktif.

Keduanya justru perlu dirancang sebagai satu rangkaian kebijakan.

Perlindungan sosial mencegah keluarga rentan jatuh semakin jauh. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan investasi produktif kemudian membantu mereka memperoleh kemampuan untuk maju.

Ada setidaknya tiga hal yang layak menjadi perhatian.

Pertama, belanja tambahan perlu diarahkan pada hambatan yang paling nyata di luar pusat pertumbuhan.

Perbaikan dan pemeliharaan jalan menuju pasar, irigasi yang benar-benar berfungsi, layanan kesehatan dasar, pendidikan, serta pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dapat memberikan dampak langsung terhadap kemampuan masyarakat menghasilkan pendapatan.

Setiap program sebaiknya mempunyai indikator hasil sejak awal.

Untuk jalan, misalnya, pemerintah dapat mengukur perubahan waktu dan biaya transportasi. Untuk program pertanian, dapat dilihat perubahan produktivitas atau pendapatan petani. Untuk pelatihan kerja, ukuran keberhasilannya bukan hanya jumlah peserta yang lulus, tetapi berapa banyak yang kemudian mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha.

Kedua, perlindungan sosial perlu semakin tepat sasaran.

Data Survei Standar Hidup 2024 dapat digunakan untuk memperbarui pemahaman pemerintah mengenai kondisi rumah tangga dan kesenjangan antarwilayah.

Sistem pendaftaran serta pengaduan juga perlu benar-benar dapat dijangkau masyarakat desa, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan dokumen maupun akses transportasi.

Keberhasilan perlindungan sosial seharusnya tidak dinilai semata-mata dari berkurangnya jumlah penerima bantuan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah keluarga yang paling rentan menerima dukungan dalam jumlah yang memadai dan pada waktu yang tepat.

Ketiga, hasil penggunaan APBN perlu semakin terbuka menurut wilayah dan kelompok penerima manfaat.

Untuk program besar, masyarakat semestinya dapat mengetahui lokasi belanja, penerima kontrak, jumlah tenaga kerja lokal yang terserap, jumlah penduduk yang menerima pelayanan, serta perubahan kondisi yang dihasilkan program tersebut.

Informasi semacam ini akan membantu parlemen dan masyarakat menilai apakah sebuah program layak diteruskan, perlu diperbaiki, atau justru harus diganti.

Pada akhirnya, Timor-Leste telah menunjukkan bahwa ekonominya dapat tumbuh dan tingkat kemiskinan dapat turun.

Namun data terbaru juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di perdesaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Kesempatan dalam sektor usaha masih banyak terkonsentrasi di Dili. Pada saat yang sama, kegiatan ekonomi masih sangat bergantung pada belanja pemerintah dan barang impor.

Karena itu, keberhasilan pembangunan berikutnya tidak cukup hanya dibuktikan dengan angka pertumbuhan ekonomi atau besarnya APBN.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah semakin banyak masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari Dili, memiliki kesempatan untuk bekerja, menghasilkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi benar-benar menjadi kemajuan bersama ketika bukan hanya manfaatnya yang meningkat, tetapi kesempatan untuk menciptakan kemakmuran juga semakin tersebar.

Sumber Data

Bank Dunia, Timor-Leste Economic Report, April 2026.

Pemerintah Timor-Leste, hasil Survei Standar Hidup Timor-Leste 2024, diumumkan 16 September 2026.

Pemerintah Timor-Leste, perubahan APBN 2026, Juni 2026.

International Monetary Fund (IMF), pernyataan misi Article IV, Agustus 2026.