Enam Persen dan Pertanyaan yang Tak Boleh Hilang

JurnalPost.com - Ada satu angka yang terdengar menjanjikan dalam pembahasan anggaran negara: 6 persen.

Angka itulah yang menjadi target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan sasaran pertumbuhan ekonomi 2026 yang berada di level 5,4 persen.

Di ruang kebijakan, angka 6 persen tentu penting. Ia menunjukkan ambisi untuk membawa ekonomi Indonesia tumbuh lebih cepat. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah mesin pendorong, mulai dari investasi, konsumsi masyarakat, hilirisasi, industrialisasi, hingga berbagai program prioritas nasional.

Namun, menurut saya, ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan apakah angka 6 persen itu realistis atau terlalu optimistis.

Pertumbuhan 6 persen itu sebenarnya untuk siapa?

Pertanyaan tersebut terdengar sederhana. Namun jawabannya akan menentukan apakah RAPBN 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan atau hanya menjadi dokumen dengan asumsi makro yang terlihat meyakinkan.

Sebab masyarakat tidak merasakan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk persentase.

Masyarakat merasakannya melalui pekerjaan yang tersedia, pendapatan yang meningkat, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, usaha kecil yang memperoleh lebih banyak pelanggan, serta anak muda yang lebih mudah mendapatkan pekerjaan.

Pada tingkat paling sederhana, pertumbuhan ekonomi dirasakan ketika sebuah keluarga mempunyai keyakinan bahwa kondisi ekonominya tahun depan akan lebih baik dibandingkan tahun ini.

Di sinilah kita perlu berhati-hati terhadap apa yang bisa disebut sebagai ilusi angka pertumbuhan.

Sebuah negara dapat mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi, tetapi manfaat dari pertumbuhan tersebut belum tentu tersebar secara merata. Pertumbuhan dapat terkonsentrasi pada sektor tertentu, wilayah tertentu, bahkan kelompok usaha tertentu.

Karena itu, keberhasilan RAPBN 2027 tidak seharusnya berhenti pada satu pertanyaan: apakah ekonomi berhasil tumbuh 6 persen?

Ada pertanyaan lanjutan yang jauh lebih substantif. Berapa banyak pekerjaan berkualitas yang tercipta? Seberapa besar pendapatan riil masyarakat meningkat? Berapa banyak UMKM yang benar-benar naik kelas? Seberapa tinggi produktivitas pekerja Indonesia bertambah?

Dan yang tidak kalah penting: seberapa besar manfaat pertumbuhan tersebut dinikmati kelompok masyarakat yang selama ini berada di lapisan bawah?

Pertumbuhan Tidak Otomatis Berarti Pemerataan

Pemerintah sebenarnya telah memberikan sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6–6,5 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada rentang 4,30–4,87 persen.

Namun, target-target sosial tersebut jangan dipandang sebagai bonus yang otomatis muncul setelah ekonomi tumbuh.

Justru sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi harus dirancang sejak awal agar menghasilkan perbaikan sosial.

Kita terlalu sering terjebak dalam logika sederhana: tumbuhkan ekonomi terlebih dahulu, kemudian pemerataan akan mengikuti dengan sendirinya.

Pengalaman menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu otomatis.

Investasi dapat masuk dalam jumlah besar tanpa menciptakan lapangan kerja sebanyak yang diharapkan. Industri dapat berkembang tanpa membangun rantai pemasok domestik yang kuat. Hilirisasi dapat menghasilkan ekspor bernilai tinggi, tetapi belum tentu seluruh manfaat nilai tambahnya bertahan di dalam negeri.

Karena itulah target akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen yang disiapkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi 6 persen perlu dilihat dengan ukuran yang lebih luas.

Indonesia tidak sekadar membutuhkan investasi yang lebih banyak.

Indonesia membutuhkan investasi yang lebih berkualitas.

Investasi berkualitas adalah investasi yang menciptakan pekerjaan terampil, menggunakan semakin banyak pemasok lokal, mendorong transfer teknologi, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan produktivitas.

Dengan ukuran semacam itu, keberhasilan investasi tidak cukup dihitung dari berapa triliun rupiah modal yang masuk.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa besar nilai tambah yang benar-benar tinggal di Indonesia?

Hilirisasi Harus Membangun Ekosistem

Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika pemerintah menempatkan hilirisasi dan industrialisasi sebagai bagian penting dari strategi pertumbuhan ekonomi.

Kita jangan terlalu cepat puas ketika melihat ekspor produk olahan meningkat, tetapi lupa menghitung berapa banyak komponen, mesin, teknologi, dan bahkan keahlian yang masih harus didatangkan dari luar negeri.

Hilirisasi yang sesungguhnya tidak cukup hanya dengan mengubah komoditas mentah menjadi barang setengah jadi.

Hilirisasi harus mampu menciptakan ekosistem industri.

Ekosistem itu mencakup bahan baku, teknologi, tenaga kerja, pembiayaan, riset, pemasok lokal, industri pendukung, hingga produk akhir.

Semakin panjang rantai nilai tersebut dan semakin banyak aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalam negeri, semakin kuat pula fondasi pertumbuhan Indonesia.

Di situlah hilirisasi benar-benar menciptakan nilai tambah, bukan sekadar mengubah bentuk barang sebelum diekspor.

Prinsip yang sama berlaku terhadap investasi.

Sebuah pabrik besar mungkin menghasilkan angka investasi yang impresif. Namun apabila mesin didatangkan dari luar negeri, komponen sebagian besar diimpor, teknologi tidak ditransfer, pemasok lokal tidak berkembang, dan jumlah tenaga kerja yang terserap terbatas, maka efek penggandanya terhadap ekonomi domestik juga terbatas.

Karena itu, angka investasi seharusnya dibaca berdampingan dengan kualitas dampak ekonominya.

APBN Harus Menjadi Mesin Produktivitas

Hal yang sama juga perlu diterapkan dalam membaca belanja negara.

Belanja negara dalam RAPBN 2027 direncanakan sekitar Rp4.097,2 triliun. Jumlah tersebut tentu bukan angka kecil. Dengan defisit yang tetap dirancang dalam koridor disiplin fiskal, pemerintah memiliki tanggung jawab besar memastikan anggaran itu tidak hanya menjadi bahan bakar konsumsi jangka pendek.

APBN harus menjadi mesin produktivitas.

Artinya, pembangunan infrastruktur harus mampu menurunkan biaya logistik dan biaya ekonomi.

Anggaran pendidikan harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keterampilan tenaga kerja.

Anggaran kesehatan harus membuat masyarakat lebih sehat sekaligus menjaga produktivitas.

Digitalisasi pemerintahan harus mengurangi biaya transaksi, mempercepat layanan, dan memperbaiki efisiensi.

Sementara kebijakan industri harus melahirkan kapasitas produksi baru dan memperkuat struktur ekonomi nasional.

Setiap rupiah yang dikeluarkan negara seharusnya mampu menjawab satu pertanyaan sederhana:

Produktivitas baru apa yang dihasilkan dari belanja tersebut?

Apabila pertanyaan itu sulit dijawab, maka besarnya anggaran pada akhirnya tidak banyak berarti.

APBN tidak boleh dinilai hanya berdasarkan seberapa besar uang yang berhasil dibelanjakan. Yang jauh lebih penting adalah apa yang berubah setelah uang tersebut dibelanjakan.

Enam Persen Harus Menjadi Kontrak Kinerja

Di titik inilah target pertumbuhan 6 persen sebaiknya tidak diperlakukan sebagai angka yang harus dipertahankan mati-matian.

Target tersebut seharusnya menjadi semacam kontrak kinerja pembangunan.

Jika pemerintah berhasil membawa ekonomi tumbuh 6 persen, publik tidak cukup hanya diberi tahu bahwa PDB telah meningkat sesuai target.

Publik harus bisa melihat hasil konkretnya.

Lapangan kerja bertambah. Pendapatan masyarakat meningkat. Produktivitas naik. UMKM berkembang. Industri lokal semakin kuat. Kemiskinan berkurang. Kesenjangan menyempit. Kelas menengah kembali memiliki ruang untuk tumbuh.

Jika indikator-indikator tersebut tidak bergerak secara berarti, kita pantas mempertanyakan apakah pertumbuhan 6 persen itu benar-benar merupakan pertumbuhan yang berkualitas.

Karena itulah perdebatan mengenai RAPBN 2027 seharusnya dinaikkan satu tingkat.

Jangan hanya bertanya apakah target 6 persen terlalu optimistis.

Jangan pula berhenti pada pujian bahwa pemerintah berani memasang target tinggi.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: mesin apa yang akan menghasilkan pertumbuhan itu dan siapa yang akan menikmati hasilnya?

Pertumbuhan ekonomi bukan kompetisi mengejar angka tertinggi.

Indonesia tidak sedang mengikuti perlombaan tentang siapa yang paling cepat menaikkan PDB. Indonesia sedang berusaha meningkatkan kualitas hidup lebih dari 280 juta penduduknya.

Karena itu, ujian sesungguhnya terhadap target 6 persen tidak akan berlangsung di ruang sidang anggaran, konferensi pers, maupun halaman-halaman dokumen RAPBN.

Ujiannya ada di pasar.

Di pabrik.

Di sawah.

Di toko-toko kecil.

Di kantor.

Di tempat anak-anak muda mencari pekerjaan.

Dan terutama di meja makan rumah tangga Indonesia.

Di sanalah masyarakat akan menentukan apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar terasa.

Pada akhirnya, angka 6 persen boleh menjadi ambisi.

Tetapi jangan sampai ia berubah menjadi obsesi.

Ekonomi yang tumbuh tinggi tetapi manfaatnya terkonsentrasi hanya akan menghasilkan statistik yang terlihat bagus.

Sebaliknya, ekonomi yang tumbuh melalui produktivitas, menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat kelas menengah, membangun industri nasional, dan memperluas kesempatan ekonomi akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar angka.

Ia melahirkan rasa percaya bahwa masa depan memang sedang menjadi lebih baik.

Dan mungkin, itulah ukuran paling jujur untuk menilai keberhasilan RAPBN 2027.

Bukan seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi ditulis, melainkan seberapa banyak kehidupan rakyat yang ikut tumbuh bersamanya.