JAKARTA, JurnalPost.com — Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 19 P/HUM/2026 yang mengoreksi sejumlah ketentuan terkait tata kelola kelembagaan kesehatan dinilai harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Majelis Disiplin Profesi (MDP).
Sekretaris Jenderal MDP-WATCH, dr. Tedy Hartono, S.H., M.C.S., mendesak Menteri Kesehatan segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Langkah itu mencakup evaluasi kinerja, penataan kewenangan, perombakan keanggotaan, hingga pembentukan mekanisme seleksi MDP yang lebih transparan dan independen.
Menurut Tedy, putusan MA tidak semestinya dipandang sebatas persoalan pencabutan sejumlah pasal dalam peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Lebih jauh, putusan tersebut menyangkut legitimasi dan independensi lembaga yang bertanggung jawab terhadap penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan.
"Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 P/HUM/2026 bukan sekadar koreksi atas beberapa pasal peraturan. Ia adalah momentum untuk mengoreksi tata kelola dan legitimasi kelembagaan Majelis Disiplin Profesi (MDP)," kata Tedy dalam pernyataan tertulis tertanggal 1 November 2026.
Ia menegaskan Kementerian Kesehatan tidak boleh mengabaikan konsekuensi hukum dari putusan tersebut, terutama yang berkaitan dengan hubungan kewenangan antara pemerintah, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), dan MDP.
Putusan MA Jadi Dasar Evaluasi Kelembagaan MDP
Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026 mengabulkan permohonan hak uji materiil terhadap sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025, serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/775/2025.
Ketentuan tertentu dalam regulasi tersebut dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga harus ditindaklanjuti sesuai amar putusan.
Tedy menilai salah satu aspek penting dalam perkara ini berkaitan dengan penguatan independensi pengawasan etika dan disiplin profesi.
Ia merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa pengawasan etika dan disiplin profesi tidak dilakukan oleh pemerintah, melainkan oleh organ khusus yang dibentuk Konsil Kesehatan Indonesia dengan melibatkan unsur terkait.
Menurutnya, penegasan tersebut membawa konsekuensi penting terhadap penataan kedudukan dan mekanisme pertanggungjawaban MDP.
"Ini perubahan mendasar, bukan soal administratif," tegasnya.
Karena itu, Tedy meminta Menteri Kesehatan menyampaikan secara terbuka langkah tindak lanjut putusan MA, termasuk regulasi apa saja yang akan dicabut atau disesuaikan.
Ia menilai pernyataan pemerintah yang sebatas menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti putusan belum cukup tanpa disertai tindakan nyata.
Tedy Hartono Usulkan Pergantian Seluruh Anggota MDP
Selain penyesuaian regulasi, Tedy mendorong evaluasi menyeluruh terhadap anggota MDP yang saat ini menjabat.
Evaluasi tersebut, menurutnya, perlu mencakup proses pengangkatan anggota, pelaksanaan tugas, mekanisme pemeriksaan pengaduan, hingga pertanggungjawaban atas keputusan yang telah dikeluarkan.
Ia menekankan evaluasi bukan dimaksudkan sebagai penghakiman terhadap individu, melainkan langkah institusional untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip hukum dan tata kelola yang baik.
"Seluruh anggota MDP yang kini menjabat sepatutnya diminta melaporkan kinerjanya secara terbuka: bagaimana mereka diangkat, bagaimana tugas dijalankan, bagaimana pengaduan ditangani, dan bagaimana keputusan dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Lebih jauh, Tedy mengusulkan agar pemerintah melakukan perombakan keanggotaan MDP sebagai bagian dari upaya memulihkan kepercayaan masyarakat dan kalangan profesi kesehatan.
"Saya berpendapat penggantian seluruh anggota MDP yang sekarang menjabat perlu ditempuh untuk memulihkan kepercayaan publik," katanya.
Meski demikian, ia menegaskan usulan pergantian seluruh anggota tersebut merupakan rekomendasi reformasi kelembagaan, bukan perintah yang secara eksplisit tercantum dalam amar putusan MA.
Dengan demikian, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan mekanisme hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan legalitas baru.
Dorong Moratorium dan Mekanisme Transisi
Tedy juga mengusulkan moratorium terhadap pembentukan, pengangkatan, maupun pelaksanaan kewenangan MDP yang masih bertumpu pada ketentuan yang telah dinyatakan tidak sah.
Menurutnya, diperlukan mekanisme transisi yang jelas sampai penataan MDP dilaksanakan melalui prosedur yang sesuai dengan putusan pengadilan.
Namun, kebijakan transisi tersebut harus dirancang secara hati-hati agar tidak mengakibatkan kekosongan penegakan disiplin profesi.
Perkara yang sedang berjalan, termasuk pengaduan masyarakat dan pemeriksaan terhadap tenaga medis maupun tenaga kesehatan, tetap harus mendapatkan kepastian penanganan.
"Moratorium ini harus dirancang cermat: perkara berjalan tetap terjamin penanganannya, dan hak pengadu maupun tenaga kesehatan tidak boleh terabaikan," jelasnya.
Menurut Tedy, pembenahan kelembagaan tidak boleh justru merugikan pasien yang sedang mencari keadilan ataupun tenaga kesehatan yang membutuhkan kepastian hukum.
Seleksi Anggota MDP Harus Terbuka dan Bebas Intervensi
Dalam proses pembentukan keanggotaan MDP ke depan, Tedy menekankan pentingnya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, dan dapat diawasi publik.
Tahapan seleksi yang diusulkannya mencakup pengumuman pendaftaran calon anggota, pemeriksaan administrasi, pengujian kompetensi, penelusuran rekam jejak, penilaian integritas, hingga uji kepatutan dan kelayakan.
Ia mengingatkan agar pengisian keanggotaan MDP tidak menjadi ruang kompromi kepentingan ataupun pembagian posisi bagi kelompok tertentu.
"Tidak boleh ada skenario, intervensi, atau pembagian kursi untuk kelompok tertentu. Kursi MDP harus ditentukan oleh kapasitas, independensi, dan keberpihakan pada keadilan," tegasnya.
Tedy berpandangan bahwa kredibilitas lembaga penegak disiplin profesi sangat bergantung pada independensi orang-orang yang menjalankan kewenangannya.
Oleh sebab itu, proses seleksi harus mengedepankan kompetensi profesional, objektivitas, integritas, dan kemampuan memberikan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Perlindungan Pasien dan Tenaga Kesehatan Harus Seimbang
Tedy menegaskan reformasi MDP pada akhirnya harus diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap pasien sekaligus menjamin hak tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin harus didasarkan pada standar profesi, standar pelayanan, dan prosedur operasional yang berlaku.
Selain itu, setiap pihak harus memperoleh kesempatan membela diri, menjalani pemeriksaan yang berimbang, serta mendapatkan keputusan dengan pertimbangan yang jelas dan dapat diuji.
Menurutnya, MDP tidak boleh menjadi instrumen tekanan ataupun alat kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan pihak tertentu.
Ia juga mengingatkan bahwa Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026 tidak dapat dimaknai sebagai perintah untuk menghapus keberadaan MDP.
Yang harus dibenahi adalah dasar pengaturan, mekanisme pembentukan, hubungan kewenangan, dan pertanggungjawaban kelembagaan agar sejalan dengan prinsip independensi serta ketentuan hukum.
Tedy berharap pemerintah menjadikan putusan tersebut sebagai titik awal reformasi tata kelola disiplin profesi kesehatan, bukan sekadar formalitas perubahan regulasi.
"MDP harus menjadi rumah keadilan disiplin profesi, bukan rumah kekuasaan. MA telah memberi arah hukumnya. Kini yang diuji adalah keberanian pemerintah melaksanakannya," pungkas Tedy Hartono, Sekretaris Jenderal MDP-WATCH.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda