KALBAR, JURNALPOST - Kepolisian Daerah Kalimantan barat lakukan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK).(18/02/19)
Pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi itu sebagaimana disebutkan IRWASDA POLDA KALBAR Kombes Pol Drs Andi Musa SH.MH dalam kata sambutannya mewakili Kapolda Kalbar mengatakan, beberapa keberhasilan agenda besar yang telah terlaksana di Kalimantan barat merupakan sinergitas antar instansi pemerintah maupun masyarakat di Kalimantan barat dan sebagai bukti nyata terhadap tinggi nya toleransi.
Pada semester satu tahun ini, ada dua agenda kembali akan kita sukseskan yaitu perayaan Cap Go Meh serta Pileg dan Pilpres 2019 khususnya tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Dikatakan Irwasda lebih lanjut, syarat utama terjadi nya prioritas pembangunan baik pusat maupun daerah terletak pada pada Tata kelola pemerintahannya, kunci perbaikan itu adalah reformasi birokrasi profesional yang mampu melayani rakyat, tetapi lebih dari itu yaitu meletakkan pondasi kebangsaan untuk memenangkan persaingan global.
Seiring dengan kemajuan zaman, tuntutan masyarakat semakin berubah, transparansi menguat, praktik suap dan pungli menjadi musuh bersama. Publik juga mengharapkan unsur pelayanan pemerintah yang berbelit harus dipangkas karena yang dibutuhkan kedepannya adalah kecepatan melayani, cepat beradaptasi, cepat mengadopsi hal baru dan cepat mengejar ketinggalan. Inilah kunci suksesnya negara untuk menjadi bangsa pemenang, bangsa yang berdaya saing tinggi, melakukan reformasi sistem yang sejalan kecepatan teknologi dan informasi, dan bila landscape kehidupan sudah berubah sedemikian drastisnya’ maka birokrasi Haris didorong melalui transformasi yang fundamental. Cara tercepat yang dapat ditempuh adalah melalui pembangunan Zona Integritas, sebab zona Integritas merupakan miniatur dari implementasi reformasi birokrasi.
Dalam pembangunannya terdapat enam komponen pengungkit yaitu, manajemen perubahan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas publik dan bebas dari KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang harus dicapai semaksimal mungkin. Dengan terbangunnya zona integritas, maka target target dalam roadmap reformasi birokrasi secara otomatis dapat dicapai. Dalam tahapan ini, pemerintah menargetkan terwujudnya “birokrasi berkinerja tinggi” melalui tiga sasaran yakni birokrasi yang efektif, efesien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
Seluruh Aparatur Negara, Baik Bhayangkara Polri, Prajurit TNI Maupun ASN pada kementerian/lembaga, pemerintah pusat hingga daerah, sejatinya dan hakikatnya adalah alat negara, perpanjangan negara untuk hadir melayani di tengah masyarakat, dan menjalankan program negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Maka, framework kita harus utuh, bahwa pengabdian terbaik kepada masyarakat harus dilandasi oleh perubahan paradigma birokrasi yang semakin modern dan profesional, bukan terkungkung pada sesuatu yang kaku, patologis, tradisional apalagi tidak merespon perkembangan zaman.
Perubahan-perubahan itu harus menyeluruh dari kepala sampai telapak kaki, dari pejabat pimpinan tinggi sampai level pelaksana. Bukan berubah karena mengikuti keadaan semata, tapi berubah karena kesadaran. Berubah sebagai manifestasi komitmen untuk melayani, dari seluruh jajaran organisasi sampai kepada unit-unit terkecil. Pada skala global saat ini, indonesia dan dunia sedang menghadapi perubahan yang cepat di industri 4.0 (four point zero) yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik. Untuk itu, kita sebagai aparatur pemerintahan dan masyarakat kalimantan barat wajib mendukung upaya-upaya yang telah diprogramkan oleh pemerintah agar indonesia dapat bersaing dengan negara lainnya. Mewujudkan kondisi tersebut bukan hal yang mudah, namun juga bukan suatu hal yang mustahil. Tiap-tiap instansi pemerintah perlu membangun komitmen bersama dan melakukan perubahan secara terstruktur, mulai dari membangun budaya kerja, memangkas birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan profesionalisme sdm, serta melakukan pengawasan secara efektif.
Dengan momentum acara hari ini, kami bertekad, ke depan polda kalbar selaku pelaksana tugas dan wewenang polri di wilayah kalimantan barat dapat menggali lebih dalam apa yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat kalimantan barat khususnya pelayanan polri yang ada di polda kalbar, sehingga aparatur harus menjauhkan diri dari sikap dan tindak sebagai “penguasa”. Polri tumbuh dan berkembang dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, prinsip tersebut juga sejalan dengan paham kepolisian di semua negara yang disebut new modern police philosophy, yakni “vigilant quiescant” (kami berjaga sepanjang waktu agar masyarakat tentram).
Selanjutnya, dengan memohon ridho tuhan yang maha kuasa, dengan ini saya mewakili seluruh personel polda kalbar, mencanangkan pembangunan zona integritas sembilan satker mapolda kalbar menuju wilayah bebas dari korupsi (wbk).
Demikian sambutan itu disampaikan irwasda polda kalbar Drs Andi Musa, SH, MH
Turut hadir dalam acara tersebut kakan ksop pontianak, capt. Bintang.m,mar.mmtr, rizky rachmat dari dinkes kota pontianak. Mahasiswa universitas tanjungpura (fmipa.red), Hari Sarwono kepala PT. Azabri, muhammad yani bps provinsi kalbar, marihot gultom kanwil pbn prov kalbar, zulham dari ambm bri serta undangan lainnya.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda