Prabowo, Menteri Keuangan Baru, dan Arah Politik Ekonomi Indonesia di Era Multipolar

Ditulis oleh: Emir Rajendra Syakieb (NIM: 174251081), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga JurnalPost.com - Sebuah keputusan di awal masa jabatan seorang presiden seringkali lebih dari sekadar kebijakan; ia adalah sebuah manifesto. Bayangkan sebuah skenario di hari pengumuman kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto: posisi strategis Menteri Keuangan, yang selama satu dekade menjadi simbol stabilitas di mata investor global, berpindah tangan. Nama Sri Mulyani Indrawati, seorang teknokrat yang dihormati lembaga-lembaga keuangan dunia, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, figur yang rekam jejaknya diwarnai oleh kritik tajam terhadap hegemoni institusi finansial Barat. Pergantian ini, jika terjadi, bukanlah sekadar rotasi birokrasi. Ia akan menjadi sebuah sinyal seismik—sebuah penanda pergeseran fundamental dalam DNA kebijakan ekonomi dan politik luar negeri Indonesia. Ini memantik sebuah pertanyaan krusial: Apakah Indonesia sedang bersiap mematahkan kemudi, melepas jangkar dari pelabuhan konsensus Washington, dan mengarahkan haluan kapalnya menuju blok kekuatan ekonomi baru yang direpresentasikan oleh BRICS?

Dua Figur, Dua Filosofi Ekonomi

Untuk memahami magnitudo dari potensi perubahan ini, kita perlu membedah dua figur sentral yang merepresentasikan dua kutub filosofi yang berbeda. Sri Mulyani Indrawati “Sang Penjaga Stabilitas Ortodoks”: Selama masa jabatannya, Sri Mulyani adalah arsitek sekaligus penjaga kebijakan fiskal yang prudent. Dengan latar belakang sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, namanya identik dengan kredibilitas, disiplin anggaran, dan keterbukaan terhadap pasar global. Ia adalah “wajah” Indonesia yang dipercaya oleh para investor di New York, London, dan Tokyo. Kebijakannya, yang sering kali sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi neoliberal atau yang dikenal sebagai Washington Consensus, berfokus pada pengendalian inflasi, defisit APBN yang terukur, dan reformasi struktural untuk menarik investasi asing (Mankiw, 2021). Purbaya Yudhi “Sadewa Suara Kritis dari Rahim Krisis”: Di sisi lain, Purbaya Yudhi Sadewa mewakili narasi yang berbeda. Pernyataannya yang paling ikonik dan relevan dalam konteks ini adalah kritiknya yang keras terhadap IMF, yang ia lontarkan jauh sebelum namanya masuk dalam bursa menteri. Kritik ini bukanlah tanpa dasar; ia lahir dari memori kolektif bangsa Indonesia terhadap krisis finansial Asia 1997-1998. Contohnya: dalam CNBC Investment Forum pada 16 Mei 2025, Purbaya menyebut IMF “bodoh”, mengatakan bahwa lembaga tersebut sering keliru dalam memproyeksikan ekonomi Indonesia.  Ia juga menyatakan bahwa ramalan IMF yang menurunkan proyeksi pertumbuhan untuk Indonesia terlalu pesimistis, dan optimisme bahwa ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih dari 4,8% meskipun IMF meramalkan 4,7%.

Dari Figur ke Dunia: Konteks Geopolitik yang Berkembang

Konteks geopolitik di mana perubahan sosok Menteri Keuangan ini terjadi semakin menguatkan bahwa kita sedang menyaksikan pergeseran ambition dan orientasi. Presiden Prabowo Subianto sejak awal menegaskan visi “dunia multipolar”, di mana Indonesia ingin lebih berdaulat dalam memilih sekutu dan mitra. Adapun beberapa bukti terbaru: Pada 25 Mei 2025, kunjungan resmi Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang ke Jakarta menghasilkan komitmen untuk memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Prabowo hadir sebagai pembicara utama di SPIEF 2025 (Saint Petersburg International Economic Forum) pada 20 Juni 2025, sebuah forum yang dipandang sebagai alternatif penting terhadap forum- Barat seperti G7, dan menegaskan posisi Indonesia tidak hanya sebagai pengikut tetapi sebagai pemain aktif dalam diplomasi global (beliau mengatakan bahwa dengan forum seperti itu, Indonesia bisa membangun kemitraan ekonomi yang lebih seimbang). Keputusan Prabowo untuk turut hadir di parade militer besar di Beijing pada 3 September 2025 meskipun ada kerusuhan di dalam negeri seminggu sebelumnya — ini diinterpretasikan sebagai sinyal bahwa Indonesia sekarang merasa cukup stabil secara domestik untuk menampilkan diri di panggung dunia, sekaligus memperlihatkan komitmen terhadap aktor global seperti Tiongkok dan sekutu-nya. Semua ini memperlihatkan bahwa figur dan filosofi yang sebelumnya hanya dibicarakan kini mulai diiringi oleh tindakan diplomatik dan kebijakan luar negeri yang lebih proaktif dan berani mengambil ruang di luar orbit Barat.

Implikasi Pergeseran Paradigma: Peluang dan Pertaruhan Besar

Langkah drastis ini tentu membawa konsekuensi dua sisi: peluang besar dan pertaruhan yang tidak kalah besarnya. Peluangnya adalah Kedaulatan Ekonomi. Dengan nakhoda baru, Indonesia berpotensi memiliki “ruang kebijakan” (policy space) yang lebih luas untuk bereksperimen. Pemerintah bisa saja menerapkan kebijakan industri yang lebih protektif, mengalokasikan sumber daya secara masif untuk BUMN strategis, atau merancang sistem jaring pengaman sosial tanpa perlu khawatir melanggar “pakem” dari lembaga donor. Diversifikasi mitra ekonomi dan sumber pendanaan juga dapat mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gejolak politik dan ekonomi di negara-negara Barat. Namun, pertaruhannya sangat tinggi. Pertama, reaksi pasar. Kepergian figur sekaliber Sri Mulyani dapat memicu keguncangan kepercayaan investor jangka pendek, yang berpotensi menyebabkan pelarian modal (capital outflow) dan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Moody’s atau S&P mungkin akan meninjau ulang peringkat utang Indonesia. Kedua, karakter utang baru. Lepas dari IMF tidak berarti bebas dari utang. Model pinjaman dari Tiongkok, misalnya, seringkali datang dalam bentuk pinjaman terkait proyek (project-tied loans) yang persyaratannya mungkin tidak transparan dan berisiko menciptakan “jebakan utang” (debt trap) jika tidak dikelola dengan hati-hati. Ketiga, hilangnya jangkar disiplin eksternal. Suka atau tidak, keberadaan IMF seringkali menjadi “cambuk” bagi pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal. Tanpa tekanan eksternal ini, tantangan terbesar justru datang dari dalam: mampukah pemerintah menahan godaan untuk belanja populis yang dapat membahayakan kesehatan APBN dalam jangka panjang?

Bukan Sekadar Ganti Menteri, Tapi Ganti Arah Bangsa

Pada akhirnya, hipotesis pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa adalah sebuah studi kasus tentang persimpangan jalan yang dihadapi Indonesia. Ini bukanlah lagi perdebatan teknis tentang angka defisit atau tingkat inflasi. Ini adalah perdebatan fundamental tentang identitas dan posisi Indonesia di panggung dunia yang sedang berubah. Pilihan ini mencerminkan pertanyaan yang lebih dalam: Apakah Indonesia akan terus menjadi murid yang patuh dalam sistem global yang ada, dengan segala stabilitas dan keterbatasannya? Atau, apakah ia akan mengambil risiko untuk menjadi arsitek dari takdirnya sendiri dalam tatanan dunia baru yang belum sepenuhnya terbentuk, dengan segala peluang kemandirian dan bahaya ketidakpastiannya? Sebagai warga, akademisi, investor, maupun pengamat kebijakan, kita perlu terus mengawal agar aspirasi kedaulatan dan pertumbuhan tidak menjadi alibi untuk kebijakan yang mengorbankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Perubahan nakhoda boleh terjadi, tapi nahkoda baru harus bertanggung jawab — terhadap rakyat, terhadap institusi, dan terhadap masa depan yang berkelanjutan. Daftar Pustaka Griffith-Jones, S. (2014). A BRICS Development Bank: A New Tool for South-South Cooperation. German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE). Mankiw, N. G. (2021). Principles of Economics (9th ed.). Cengage Learning. Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and Its Discontents. W. W. Norton & Company. Siregar, H. (2023, Mei 15). “Prabowo’s Foreign Policy: A Return to ‘Free and Active’ Principles?” The Diplomat. Wahyudi, A. (2022). “Analisis Kritis Kebijakan IMF di Indonesia Pasca Krisis 1998.” Jurnal Ekonomi Pembangunan, 20(1), 45-58. Reuters. “Plain speaking economist, Purbaya, takes helm as Indonesia’s finance minister.” 9 September 2025. Media Indonesia. “Lawen Proteksionisme Global, PM Tiongkok Ingin Gandeng Indonesia.” 25 Mei 2025. MetroTV News. “Purbaya Tak Terima Ramalan IMF, Ekonomi Indonesia Diyakini Tumbuh Lebih dari 4,8%!” 22 September 2025.