Karpet Merah untuk Investor, Siapa Menjaga Keadilan untuk UMKM?

Oleh: I Gusti Putu Anom Kresna Wardhana

JurnalPost.com - Indonesia sedang berada di persimpangan penting dalam peta persaingan ekonomi global. Di satu sisi, kebutuhan untuk menarik investor asing semakin mendesak. Di sisi lain, perlindungan terhadap pelaku usaha lokal, khususnya sektor UMKM, tidak boleh diabaikan. Dalam konteks inilah, transformasi layanan izin tinggal bagi investor menjadi kebijakan strategis yang patut diapresiasi sekaligus dikritisi.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan reformasi signifikan dengan menjadikan digitalisasi sebagai tulang punggung layanan. Pada tanggal 25 Juli 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan Golden Visa sebagai salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dari Investor Asing. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2024 maka terdapat beberapa kemudahan dalam pengajuan Izin Tinggal Investor melalui Golden Visa yang penerbitannya dilakukan secara elektronik melalui email pemohon. Sistem ini menghadirkan mekanisme layanan satu pintu yang lebih cepat, transparan, dan efisien.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan lain, seperti masa izin tinggal hingga 5 sampai 10 tahun serta pembebasan kewajiban izin kerja tambahan bagi investor tertentu. Kebijakan ini secara langsung menekan biaya operasional dan meningkatkan kepastian hukum bagi investor.

Dampaknya terlihat nyata. Berdasarkan data resmi, realisasi investasi melalui skema ini mencapai sekitar US$2,9 miliar atau setara Rp48 triliun dari 1.012 investor. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin kompetitif dalam menarik investasi global. Namun, pertumbuhan investasi tidak boleh dilihat semata dari besarnya angka yang masuk. Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang paling merasakan manfaatnya?

Di lapangan, mulai muncul dinamika baru. Beberapa investor asing dilaporkan mulai masuk ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kondisi ini berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak berimbang, mengingat perbedaan modal, akses, dan kapasitas antara investor asing dan pelaku usaha lokal. Jika tidak diantisipasi, situasi ini dapat menciptakan ketimpangan ekonomi baru serta memicu gesekan sosial di masyarakat.

Sebagai langkah proteksi, pemerintah telah memperketat sejumlah ketentuan. Nilai investasi minimum ditingkatkan dari Rp1 miliar menjadi Rp10 miliar, serta mewajibkan investor untuk menduduki posisi strategis sebagai direktur atau komisaris di perusahaan. Selain itu, terdapat ketentuan setoran modal minimal sebesar Rp2,5 miliar per bidang usaha. Kebijakan ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa investor yang masuk benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen dalam mendukung perekonomian nasional.

Namun demikian, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi semata. Mengacu pada pendekatan sosiologi hukum, keberhasilan hukum sangat bergantung pada kesadaran kolektif. Investor harus melihat kepatuhan sebagai keuntungan, sementara masyarakat perlu berperan aktif sebagai pengawas sosial terhadap potensi penyalahgunaan.

Di sinilah pentingnya membangun ekosistem investasi yang tidak hanya ramah modal, tetapi juga berkeadilan sosial. Di masa depan, Pemerintah perlu mendorong integrasi lintas sektor antara imigrasi, lembaga investasi, perpajakan, hingga perbankan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga mempermudah identifikasi investor yang benar-benar kredibel dibandingkan dengan investor fiktif. Selain itu, transparansi data dan penguatan peran masyarakat menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan sosial.

Transformasi layanan izin tinggal investor adalah langkah maju yang tidak dapat dihindari dalam era globalisasi. Namun, keberhasilan sejatinya tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, melainkan dari sejauh mana kebijakan ini mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Karena pada akhirnya, investasi yang ideal bukan hanya tentang kemudahan bagi pemodal, tetapi juga tentang keberpihakan pada masyarakat luas.

Oleh: I Gusti Putu Anom Kresna Wardhana Penulis merupakan Analis Keimigrasian Pertama pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada