Ketika Survei Menjadi Tameng Kebijakan Bagi Eksistensi Politik

Oleh: Muhammad Ghatfan Abdullah

JurnalPost.com - Dalam politik modern, angka sering kali tampil lebih meyakinkan daripada pengalaman manusia. Persentase kepuasan, grafik dukungan, dan indikator keberhasilan dapat memberi kesan bahwa sebuah kebijakan telah diterima publik. Namun, persoalannya bukan hanya apakah data itu benar atau salah, melainkan bagaimana data itu digunakan. Sebab dalam komunikasi politik, angka tidak selalu hanya membaca realitas; ia juga dapat membentuk realitas.

Hal ini terlihat dalam polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, beberapa kali dikaitkan dengan klaim bahwa Gen Z menjadi kelompok yang paling puas terhadap MBG. Dalam tayangan Medcom pada 28 April 2026, disebutkan bahwa Gen Z menjadi pendukung utama program MBG dengan tingkat kepuasan “tembus di atas 80 persen” (Medcom.com, 2026). Secara sekilas, angka ini dapat terdengar sebagai bukti keberhasilan. Tetapi justru di titik itulah kritik perlu dimulai.

Rilis survei Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026 memang mencatat bahwa 72,8 persen publik merasa puas terhadap program MBG. Dalam kategori generasi, Gen Z disebut memiliki tingkat kepuasan 80,7 persen. Survei tersebut melibatkan 1.220 responden nasional dengan metode multistage random sampling, wawancara tatap muka, dan margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (Indikator Politik Indonesia, 2026). Data ini penting, tetapi tidak boleh dibaca secara tunggal.

Dalam survei yang sama, hanya 35,5 persen responden yang mengaku memiliki anggota keluarga penerima MBG. Untuk kelompok Gen Z, angkanya hanya 29 persen. Artinya, kepuasan terhadap MBG tidak selalu berasal dari pengalaman langsung sebagai penerima manfaat. Sebagian jawaban bisa saja berangkat dari persepsi umum, citra program, paparan media, atau pandangan bahwa makan gratis terdengar sebagai gagasan yang baik. Maka, pertanyaan yang perlu diajukan adalah: “puas” terhadap apa? Terhadap ide program, atau terhadap pelaksanaannya di lapangan?

Kritik ini sejalan dengan pemikiran Pierre Bourdieu dalam esainya Public Opinion Does Not Exist. Bourdieu mengingatkan bahwa opini publik dalam survei bukan realitas murni yang tinggal ditemukan, melainkan hasil konstruksi dari proses pengukuran: siapa yang ditanya, pertanyaan apa yang diajukan, dan bagaimana jawaban diringkas menjadi angka (Bourdieu, 1973). Dengan kata lain, angka survei bukan kebohongan, tetapi juga bukan kebenaran final. Ia adalah hasil dari metode tertentu yang harus dibaca bersama konteks sosialnya.

Masalah menjadi lebih serius ketika angka kepuasan dipakai sebagai tameng komunikasi politik. Dalam studi David Rothschild dan Neil Malhotra yaitu ‘Are public opinion polls self-fulfilling prophecies?’, dijelaskan bahwa jajak pendapat dapat memengaruhi opini publik, bukan sekadar mengukurnya. Fenomena ini dikenal sebagai bandwagon effect: orang dapat terdorong mengikuti posisi yang terlihat sebagai mayoritas (Rothschild & Malhotra, 2014). Ketika publik terus mendengar bahwa “mayoritas puas”, sebagian orang dapat merasa bahwa mendukung program adalah sikap yang wajar, sedangkan mengkritik adalah posisi pinggiran.

Hal ini berhubungan dengan teori spiral of silence dari Elisabeth Noelle-Neumann. Dalam artikel klasiknya di Journal of Communication, Noelle-Neumann menjelaskan bahwa orang cenderung diam ketika merasa pendapatnya minoritas atau berisiko dikucilkan (Noelle-Neumann, 1974). Dalam konteks MBG, klaim “mayoritas puas” dapat membuat orang tua, guru, siswa, atau masyarakat yang kecewa merasa suaranya tidak penting. Mereka mungkin tetap memiliki keluhan, tetapi memilih membicarakannya secara terbatas: di rumah, di grup kecil, atau dari mulut ke mulut.

Padahal, fakta lapangan menunjukkan bahwa MBG masih menyimpan persoalan serius. BPOM menyebut lebih dari seribu siswa dilaporkan mengalami keracunan MBG pada periode Januari 2026. Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa banyak kasus berkaitan dengan sanitasi dapur, cara pengolahan, dan distribusi makanan yang sangat sensitif terhadap waktu dan suhu (detikHealth.com, 2026). Hal Ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan persoalan keselamatan anak.

Pada April 2026, BGN menghentikan sementara 1.780 dari 26.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG karena belum memenuhi persyaratan dasar seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (detikHealth.com, 2026). Di Surabaya, sekitar 200 siswa dari 12 sekolah dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG (detikHealth.com, 2026). Di Cilegon, 49 siswa MTs Al Inayah juga diduga keracunan hingga dapur penyedia ditutup dan dievaluasi (detikNews.com, 2026).

Ombudsman Papua Barat juga mendesak evaluasi menyeluruh setelah menemukan berbagai persoalan, mulai dari dugaan keracunan, makanan berjamur dan busuk, keterlambatan distribusi, hingga penggunaan kemasan tidak layak. Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung bahkan menulis bahwa “gratis bukan alasan membungkam kritik”, karena MBG dibiayai dana publik dan warga berhak mengawasi kualitas layanan (Ombudsman RI, 2026).

Di sinilah teori agenda-setting yang cukup terkenal dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw menjadi relevan. Dalam artikel klasik The Agenda-Setting Function of Mass Media di Public Opinion Quarterly, keduanya menunjukkan bahwa media berpengaruh dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik (McCombs & Shaw, 1972). Jika komunikasi pemerintah dan media lebih sering menonjolkan angka kepuasan daripada kasus keracunan, dapur bermasalah, atau kritik warga, maka perhatian publik dapat diarahkan pada keberhasilan simbolik, bukan pada evaluasi substantif.

Hal ini diperkuat oleh teori framing yang digagas oleh Robert M. Entman. Dalam Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, Entman menjelaskan bahwa framing bekerja dengan memilih aspek tertentu dari realitas dan membuatnya lebih menonjol (Entman, 1993). Maka dari itu kalimat “Gen Z paling puas dengan MBG” bukan sekadar informasi, ia adalah bingkai. Ia menonjolkan penerimaan generasi muda, sementara pengalaman warga yang dirugikan dapat terdorong ke pinggir.

Selain itu, survei juga perlu dibaca dengan kesadaran terhadap social desirability bias. Roger Tourangeau dan Ting Yan dalam Sensitive Questions in Surveys menjelaskan bahwa responden dapat memberi jawaban yang dianggap aman, pantas, atau diterima secara sosial, terutama pada pertanyaan sensitif (Tourangeau & Yan, 2007). Dalam masyarakat dengan relasi kuasa yang kuat, penerima bantuan mungkin merasa sungkan mengkritik program negara. Jawaban “puas” bisa berarti benar-benar puas, tetapi bisa juga berarti merasa tidak enak, takut, atau sekadar menerima karena tidak punya pilihan yang lebih baik.

Di Indonesia, politik bantuan sering kali membuat hubungan warga dengan negara bergeser. Program publik yang seharusnya dipahami sebagai hak warga negara dapat dibungkus sebagai kemurahan hati kekuasaan. Di sinilah teori social construction of target populations dari Anne Schneider dan Helen Ingram penting. Mereka menjelaskan bahwa desain kebijakan tidak hanya mendistribusikan manfaat, tetapi juga membentuk cara publik memandang kelompok sasaran (Schneider & Ingram, 1993). Dalam kasus MBG, masyarakat rentan dapat dikonstruksi sebagai penerima yang harus bersyukur, bukan sebagai warga yang berhak mengawasi.

Karena itu, persoalan utama bukanlah menolak survei. Survei tetap penting sebagai instrumen membaca kecenderungan publik. Namun, survei menjadi berbahaya ketika dipakai untuk menutup suara warga yang dirugikan. Data harus menjadi alat koreksi, bukan alat pembenaran. Jika angka kepuasan tinggi tetapi kasus keracunan terjadi, dapur belum memenuhi standar, dan kritik warga muncul di berbagai daerah, maka kewajiban pemerintah bukan merayakan persentase, melainkan memperbaiki sistem.

Keberhasilan kebijakan publik tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak orang yang mengaku puas. Ia harus diuji dari keselamatan penerima manfaat, transparansi tata kelola, kualitas pelaksanaan, perlindungan terhadap kritik, dan keberanian negara mengakui kekurangan. Program sebesar MBG tidak cukup dikomunikasikan dengan grafik keberhasilan. Ia harus dijalankan dengan etika pelayanan publik.

Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan hanya “berapa persen yang puas?”, melainkan “siapa yang belum terdengar?” dan “apa yang sudah diperbaiki?”. Sebab dalam kebijakan publik, satu anak yang keracunan tidak boleh dikalahkan oleh angka kepuasan. Angka boleh menjadi petunjuk, tetapi manusia tetap harus menjadi pusat.