JAKARTA, JurnalPost.com - Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) menggelar Kongres X di Anjungan Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (28/10/2026). Kegiatan yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 itu menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus pembahasan arah perjuangan Marhaenisme di tengah perubahan sosial dan politik.
Mengusung tema “Marhaenist Future: Dedication of Life, Tetap Setia di Jalan Ideologi”, kongres tersebut menempatkan penguatan kaderisasi, pendidikan ideologi, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai sejumlah agenda utama.
Pembukaan kongres menghadirkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai pembicara utama. Hadir pula Ketua Umum DPP GPM Izedrik Emir Moeis serta Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri, Wahyu Chandra Kusuma Purwonegoro.
Dalam forum tersebut, para pembicara menyoroti pentingnya menjaga relevansi pemikiran Marhaenisme yang dikembangkan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, khususnya dalam menghadapi persoalan sosial, ekonomi, dan kebangsaan.
GPM Dorong Penguatan Ideologi dan Regenerasi Kader
Ketua Panitia Kongres X GPM, Ericko Pandu Sumbogo, menjelaskan bahwa tema kongres mencerminkan komitmen organisasi untuk mempertahankan kesinambungan perjuangan Marhaenis sekaligus mempersiapkan generasi penerus.
Menurutnya, kesetiaan terhadap ideologi tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan atau simbol organisasi. Nilai-nilai yang diperjuangkan juga perlu diterjemahkan menjadi kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penguatan struktur organisasi, regenerasi kepemimpinan, dan pembinaan kader menjadi bagian penting agar GPM mampu menghadapi perkembangan zaman.
Melalui tema Dedication of Life, GPM ingin menempatkan pengabdian sebagai landasan gerakan, terutama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat yang menjadi perhatian utama ajaran Marhaenisme.
Kongres ini juga menjadi ruang bagi para kader untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus membahas program yang dapat dijalankan secara berkelanjutan.
Hasto Kristiyanto Ajak Kader Dalami Pemikiran Bung Karno
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam pidato kuncinya mengajak kader GPM kembali mendalami pemikiran Soekarno dan memahami Marhaenisme dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini.
Hasto menekankan pentingnya mengkaji kembali pemikiran Bung Karno agar tidak berhenti sebagai warisan sejarah, melainkan menjadi bahan pemikiran dalam merespons persoalan sosial dan kebangsaan.
Menurutnya, Marhaenisme sebagai gagasan yang berorientasi pada pembebasan rakyat dari ketertindasan perlu terus dibahas dan dikembangkan melalui pendidikan serta kegiatan organisasi.
Persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan keadilan ekonomi menjadi sejumlah isu yang relevan untuk dikaji melalui perspektif pemikiran tersebut.
Sebelumnya, dalam audiensi bersama pengurus GPM pada 11 Mei 2026, Hasto juga pernah menegaskan pentingnya membangun ketahanan organisasi melalui pendidikan ideologi dan kedisiplinan kader.
“Ketahanan organisasi tidak dibangun hanya dari struktur, tetapi dimulai dari ideologi, disiplin kaderisasi, dan kesadaran perjuangan. Organisasi yang memiliki fondasi ideologis kuat akan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan zaman dan dinamika nasional,” ujar Hasto dalam audiensi tersebut.
Pandangan mengenai penguatan organisasi itu kembali menjadi salah satu perhatian dalam Kongres X GPM yang berlangsung di Jakarta.
Emir Moeis Soroti Pendidikan dan Kebudayaan
Sementara itu, Ketua Umum DPP GPM Izedrik Emir Moeis menempatkan pendidikan dan kebudayaan sebagai bagian penting dalam arah program organisasi.
Ia menilai pengenalan kembali pemikiran Bung Karno kepada generasi muda perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama agar nilai-nilai Marhaenisme dapat dipahami dalam kaitannya dengan persoalan masyarakat.
Dalam pandangannya, pendidikan ideologi tidak seharusnya terbatas pada pengenalan sejarah organisasi atau tokoh yang menjadi sumber pemikirannya.
Kader juga perlu memiliki kemampuan memahami perkembangan masyarakat dan menerjemahkan nilai-nilai yang dipelajari menjadi kegiatan sosial yang relevan.
Perhatian terhadap bidang kebudayaan turut menjadi bagian dari pembahasan, mengingat kedudukannya dalam pemikiran kebangsaan Soekarno.
Melalui penguatan pendidikan dan kebudayaan, GPM berharap dapat memperluas ruang pembelajaran bagi kader sekaligus meningkatkan kontribusi organisasi di tengah masyarakat.
Kemendagri Ingatkan Pentingnya Semangat Berdikari
Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri, Wahyu Chandra Kusuma Purwonegoro, turut memberikan pandangan mengenai peran organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menekankan pentingnya memahami serta mengamalkan nilai-nilai Marhaenisme, termasuk semangat berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri.
Menurut Wahyu, orientasi terhadap kepentingan masyarakat kecil perlu menjadi perhatian dalam menjalankan kegiatan organisasi.
Prinsip kemandirian juga dinilai penting agar organisasi mampu mengembangkan program dan membangun kapasitas kelembagaannya.
Pandangan tersebut disampaikan dalam konteks penguatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi warga dalam kehidupan sosial dan kebangsaan.
Kongres X GPM juga dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Ketua Dewan Pembina GPM William M. Tutuarima, Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning Proletariyati, Sekretaris Dewan Pakar PA GMNI Karyono, serta Jacobus K. Mayong Padang.
Kongres Diharapkan Hasilkan Program Kerja Nyata
Selain menjadi forum konsolidasi, Kongres X GPM diarahkan untuk merumuskan rekomendasi strategis dan program kerja organisasi ke depan.
Sejumlah perhatian yang mengemuka meliputi penguatan kaderisasi, peningkatan kapasitas organisasi, perluasan kegiatan sosial, dan pengembangan pendidikan ideologi bagi generasi muda.
Tantangan berikutnya adalah memastikan keputusan kongres dapat diterjemahkan menjadi program yang terukur dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di luar agenda kongres, GPM juga menghadapi dinamika kepengurusan. Sejumlah pemberitaan mencatat adanya kelompok kepengurusan lain yang menyelenggarakan Kongres XI di Bali pada Juni 2026 dan menetapkan Arya Wedakarna sebagai ketua umum.
Kongres X di TMII sendiri diselenggarakan oleh jajaran GPM di bawah kepemimpinan Emir Moeis. Perbedaan klaim kepengurusan tersebut menjadi persoalan tersendiri dalam perjalanan organisasi.
Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, penyelenggaraan kongres juga dikaitkan dengan peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan berpartisipasi menyelesaikan persoalan bangsa.
Bagi GPM, keberlanjutan organisasi tidak hanya bergantung pada kemampuan mempertahankan identitas ideologis, tetapi juga pada regenerasi kepemimpinan dan pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hasil kongres nantinya menjadi salah satu ukuran bagaimana komitmen penguatan organisasi dan pengabdian kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam kegiatan nyata.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda