JAKARTA, JurnalPost.com — Kongres X Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) yang digelar pada 28–29 Oktober 2026 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, menghasilkan kepemimpinan baru di tingkat pusat. I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, yang akrab dikenal sebagai Alit Kelakan, terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GPM periode 2026–2030.
Alit memperoleh kepercayaan peserta kongres melalui mekanisme musyawarah mufakat. Keputusan tersebut sekaligus menandai pergantian kepemimpinan dari Izedrik Emir Moeis yang telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Ketua Umum DPP GPM.
Dalam sambutan seusai pemilihan, Alit menyampaikan terima kasih kepada para kader yang telah memberikan amanat kepemimpinan kepadanya.
Ia menilai musyawarah mufakat yang berlangsung dalam kongres merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi sebagaimana diajarkan Bung Karno, dengan mengutamakan kebersamaan dalam pengambilan keputusan.
Bagi Alit, kepemimpinan organisasi bukan sekadar menjalankan kewenangan struktural. Ia menekankan bahwa kemajuan GPM harus dibangun melalui partisipasi aktif seluruh kader, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Kepemimpinan Kolektif dan Penguatan Kader
Salah satu perhatian utama Alit dalam memimpin GPM adalah membangun kembali kekuatan organisasi melalui konsolidasi yang berkelanjutan.
Ia memandang soliditas antarkader sebagai fondasi penting untuk menjalankan berbagai agenda perjuangan Marhaenis.
Karena itu, komunikasi dan diskusi internal perlu terus dikembangkan agar setiap keputusan organisasi memiliki dukungan serta dapat dilaksanakan secara bersama-sama.
Selain konsolidasi, Alit memberikan perhatian khusus terhadap pemahaman ideologi kader.
Menurutnya, Marhaenisme tidak seharusnya hanya dipelajari sebagai teori politik. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu diterapkan dalam aktivitas organisasi maupun kehidupan masyarakat.
“Kalau ngerti Pancasila harus ngerti Marhaenisme, kalau mau paham Pancasila harus paham Marhaenisme,” tegas Alit.
Melalui pernyataan tersebut, Alit ingin menempatkan penguatan pemahaman ideologi sebagai bagian penting dari proses pembinaan kader GPM.
Ia berharap kader tidak hanya memahami gagasan Marhaenisme secara konseptual, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan persoalan sosial yang berkembang di lingkungan masing-masing.
Dorong GPM Lebih Dekat dengan Persoalan Masyarakat
Selain membenahi organisasi dan memperkuat pemahaman ideologi, Alit menempatkan pendampingan kaum Marhaen sebagai agenda penting kepemimpinannya.
Ia menyoroti perlunya keterlibatan kader dalam menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan yang berkaitan dengan sistem kekuasaan, ekonomi, dan budaya.
Menurut Alit, gerakan Marhaenis harus memiliki kehadiran nyata dalam kehidupan masyarakat. Perjuangan yang dijalankan tidak cukup berhenti pada pernyataan sikap, melainkan perlu diwujudkan melalui langkah yang memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang didampingi.
“GPM harus berdaya politik, ekonomi, dan sosial,” ujarnya.
Pandangan tersebut menjadi salah satu arah yang ingin dibangun Alit selama memimpin GPM hingga 2030.
Untuk mendukung pelaksanaannya, ia mengharapkan keterlibatan para kader serta dukungan tokoh senior organisasi.
Alit juga secara khusus meminta dukungan mantan Ketua Umum DPP GPM Izedrik Emir Moeis beserta para senior Marhaenis agar pengalaman dan pengetahuan mereka dapat menjadi bagian dari penguatan organisasi pada masa mendatang.
Perjalanan Alit Kelakan dari Aktivis Mahasiswa hingga DPR RI
Alit Kelakan memiliki rekam jejak panjang dalam organisasi kemahasiswaan, politik, dan pemerintahan.
Keterlibatannya dalam gerakan mahasiswa antara lain ditandai dengan jabatan sebagai Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Denpasar pada periode 1994–1996.
Setelah itu, ia dipercaya menjadi anggota Presidium GMNI periode 1996–1998.
Hubungannya dengan lingkungan organisasi Marhaenis juga berlanjut melalui Persatuan Alumni GMNI. Alit tercatat pernah menjabat sebagai Ketua DPD Persatuan Alumni GMNI Provinsi Bali periode 2018–2023.
Di bidang politik, ia memiliki pengalaman dalam kepengurusan PDI Perjuangan di tingkat daerah maupun pusat.
Sementara itu, perjalanan kariernya di pemerintahan dimulai ketika ia menjadi anggota DPRD Provinsi Bali periode 1999–2003.
Pada 2003, Alit mengemban jabatan sebagai Wakil Gubernur Bali mendampingi Gubernur Dewa Made Beratha hingga 2008.
Setelah menyelesaikan tugas di pemerintahan provinsi, ia melanjutkan kiprahnya di lembaga perwakilan nasional.
Alit terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Bali untuk periode 2009–2014.
Ia kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 dan kembali memperoleh kepercayaan masyarakat untuk menjabat pada periode 2024–2029.
Pengalaman di berbagai organisasi dan lembaga pemerintahan tersebut menjadi latar belakang Alit ketika menerima tanggung jawab memimpin DPP GPM.
Menjaga Semangat Marhaenisme di Tengah Perubahan Zaman
Kongres X GPM tahun ini mengangkat tema “Marhaenist Future: Dedication of Life, Tetap Setia di Jalan Ideologi.”
Tema tersebut menegaskan keinginan organisasi untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai Marhaenisme sembari menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan politik.
Pelaksanaan kongres pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda memberi makna tersendiri bagi organisasi yang menempatkan peran pemuda sebagai bagian dari gerakan perjuangannya.
Dengan terpilihnya Alit Kelakan, GPM memasuki periode kepemimpinan baru yang akan berlangsung hingga 2030.
Konsolidasi organisasi, penguatan ideologi, dan pendampingan masyarakat menjadi tiga agenda yang akan menentukan bagaimana GPM mengembangkan perannya dalam empat tahun mendatang.
Keberhasilan agenda tersebut pada akhirnya bergantung pada kemampuan kepengurusan baru membangun kerja sama antarkader dan menerjemahkan gagasan perjuangan menjadi kegiatan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda