Makan Bergizi Gratis: Antara Janji Kesejahteraan dan Jebakan Populisme

Oleh: Deza Putra Adelyen Demisioner Ketua Komisariat GmnI Universitas Andalas, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas JurnalPost.com - Presiden Prabowo Subianto mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 60 juta orang dan menciptakan satu juta lapangan kerja. Angka besar, angka yang memukau telinga. Tapi angka bukan kebijakan, angka bisa jadi kampanye terselubung. Program ini menargetkan 82,9 juta penerima pada Desember 2026, seperti dilaporkan Liputan6.com, 1 Februari 2026. Ambisi kolosal untuk negara yang baru saja keluar dari pusaran inflasi pangan 2023-2024. Pertanyaannya sederhana: apakah program ini solusi struktural atau sekadar instrumen legitimasi politik?

Logika Ekonomi di Balik Layar

Mengutip analisis CELIOS dalam Makan Tidak Bergizi Tidak Gratis (2025), program semacam ini mengandung biaya tersembunyi. Tidak ada yang gratis dalam ekonomi. Seseorang membayar, entah pembayar pajak, generasi mendatang lewat utang, atau penerima lewat kualitas rendah. CNBCIndonesia.com melaporkan program ini menyerap anggaran Rp 171 triliun pada 2025 (Rp 71 triliun alokasi awal ditambah Rp 100 triliun tambahan) dan meningkat menjadi Rp 335 triliun pada 2026. Angka fantastis untuk program yang belum memiliki evaluasi dampak jangka panjang. Bandingkan dengan temuan Abhijit Banerjee dan Esther Duflo dalam Good Economics for Hard Times (2019): bantuan tunai langsung lebih efektif dibanding subsidi natura karena memberi ruang pilihan bagi penerima. Program MBG menciptakan ketergantungan, penerima tidak dididik memproduksi gizi sendiri. Petani lokal tidak diberdayakan memasok bahan pangan, uang negara mengalir ke kontraktor besar yang menguasai rantai pasok. Lapangan kerja satu juta? Berapa persen yang permanen? Berapa yang hanya juru masak kontrak enam bulan? Profesor Jeffrey Sachs dalam The End of Poverty (2005) mengingatkan: pembangunan bukan soal membagi ikan, tapi mengajarkan memancing. Program ini membagi ikan, banyak ikan, tapi tidak ada kail yang dibagikan.

Populisme sebagai Strategi Kekuasaan

Marhaenisme mengajarkan pembebasan rakyat melalui penguasaan alat produksi, bukan melalui ketergantungan pada kemurahan negara. Program Makan Bergizi Gratis justru menciptakan struktur ketergantungan baru, rakyat dijinakkan lewat perut. Jan-Werner Müller dalam What Is Populism? (2016) mendefinisikan populisme sebagai politik yang membangun hubungan langsung pemimpin-massa, melewati institusi. Program ini beroperasi persis seperti itu, presiden berbicara langsung ke rakyat: “Saya beri kalian makan.” Tidak ada mekanisme kontrol parlemen yang ketat, tidak ada transparansi rantai pasok, tidak ada evaluasi independen. Data SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) 2024 menunjukkan prevalensi stunting turun dari 21,5% (2023) menjadi 19,8% (2024), penurunan 1,7 poin persentase dalam satu tahun. Ini adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Namun, penting dicatat bahwa penurunan ini terjadi sebelum program Makan Bergizi Gratis dimulai pada Januari 2025. Artinya, dampak nyata MBG terhadap stunting belum bisa diukur. Terlalu dini untuk menyimpulkan efektivitasnya. Lebih berbahaya lagi, program ini menciptakan electoral machine. Penerima bantuan cenderung mendukung pemberi bantuan. Penelitian Simeon Nichter dalam Votes for Survival (2018) membuktikan: di negara berkembang, bantuan sosial besar-besaran menjelang pemilu meningkatkan dukungan elektoral signifikan. Makan Bergizi Gratis bukan hanya program sosial, ini investasi politik jangka panjang. Solusinya bukan menghentikan program, tapi mengubah orientasinya. Pertama, integrasikan dengan pemberdayaan petani lokal, setiap kabupaten wajib memasok 70 persen bahan pangan dari produksi lokal. Ini menciptakan multiplier effect: petani sejahtera, ekonomi lokal bergerak, ketergantungan impor turun. Kedua, transformasi dari subsidi konsumsi menjadi subsidi produksi. Alihkan sebagian anggaran untuk program pelatihan gizi keluarga dan urban farming, berikan: bibit, pupuk, pelatihan. Bukan hanya piring makanan jadi. Ketiga, audit terbuka oleh lembaga independen. Libatkan akademisi, LSM, dan media. Publikasikan data rantai pasok, rekanan, harga per porsi, nutrisi aktual yang diterima. Transparansi adalah antivirus korupsi. Keempat, batasi durasi. Program ini tidak boleh permanen. Tiga tahun, lalu evaluasi total. Jika stunting tidak turun signifikan, uang dialihkan ke program lain yang lebih efektif. Prabowo membanggakan 60 juta penerima, tapi berapa dari mereka yang benar-benar terlepas dari kemiskinan gizi? Berapa yang hanya jadi statistik kampanye? Program besar tanpa evaluasi ketat adalah taman bermain korupsi dan inefisiensi. Rakyat butuh gizi, itu benar. Tapi rakyat lebih butuh kemampuan menyediakan gizi sendiri, memberi makan sekali adalah belas kasih, mengajari memproduksi pangan adalah pembebasan. Pemerintah harus memilih: ingin dikagumi atau ingin efektif? Makan Bergizi Gratis bisa jadi warisan terbaik rezim ini, atau bisa jadi monumen kemubaziran terbesar. Pilihannya ada di ujung jari pemerintah, dan pilihan itu harus dibuat sekarang, dengan transparansi penuh, evaluasi ketat, dan komitmen pada pemberdayaan sejati. Bukan hanya memberi piring, tapi memberi kuasa.