JurnalPost.com - Persoalan keselamatan pelayaran serta keterbatasan infrastruktur di jalur penyeberangan Pulau Balang Lompo, Kecamatan Liukang Tupabbiring, kembali menjadi sorotan. Kurangnya alat keselamatan hingga pendangkalan muara sungai menjadi risiko besar yang setiap hari harus dihadapi para nahkoda kapal.
Salah seorang nahkoda asal Pulau Balang Lompo, Daeng Paha (52), menyampaikan kekhawatirannya terkait standar keselamatan kapal yang dinilainya masih jauh dari ideal. Ia mengungkapkan bahwa dengan kapasitas angkut kapal mencapai 50 penumpang, jumlah pelampung yang tersedia sangat terbatas.
"Saat ini saya ada 15 buah pelampung, sementara daya muat penumpang paling standar 50 orang. Jadi untuk mengantisipasi (keselamatan), ada gabus (styrofoam) yang disiapkan," ujar Daeng Paha saat ditemui di Dermaga Pangkajene.
Ia berharap adanya perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep, untuk pemenuhan alat keselamatan pelayaran.
"Kalau ada bantuan, mohon diberikan bantuan pelampung," harapnya.
Selain persoalan alat keselamatan, kondisi alam dan buruknya akses di Muara Sungai Pangkajene juga menjadi kendala serius bagi para nahkoda. Daeng Paha mengaku selalu memperhatikan informasi cuaca dari BMKG serta berkoordinasi dengan warga pulau sebelum memutuskan berlayar.
Tak jarang, jadwal keberangkatan kapal harus ditunda selama beberapa jam guna menghindari cuaca buruk dan angin kencang. Namun, hambatan yang paling menyita waktu menurutnya adalah pendangkalan muara sungai yang hingga kini belum pernah dilakukan pengerukan.
"Itu juga perlu diperhatikan pemerintah. Muaranya dangkal, biasa kami tertahan sekitar 2 sampai 3 jam di muara menunggu air pasang. Sudah lama begitu, tapi tidak pernah diperhatikan," keluhnya.
Ironisnya, di tengah berbagai kendala tersebut, para nahkoda tetap dikenakan retribusi parkir sebesar Rp10.000 setiap kali kapal bersandar.
Menanggapi keluhan terkait keselamatan pelayaran, Kepala UPP Maccini Baji, Johansyah, menegaskan bahwa pihaknya terus mengintensifkan sosialisasi keselamatan, terutama pasca-insiden terbaliknya kapal jolloro di perairan Pangkep beberapa waktu lalu.
Terkait keterbatasan jumlah pelampung yang dikeluhkan para nahkoda, Johansyah menyatakan komitmennya untuk mengupayakan solusi pada tahun anggaran berikutnya.
"Saya selalu mengingatkan agar memakai life jacket. Tahun depan saya usahakan ada anggaran untuk stok jaket pelampung yang bisa dipinjamkan gratis ke warga," jelas Johansyah saat melakukan pengawasan rutin di Dermaga Pangkajene, Senin (29/12/2025).
Selain penggunaan pelampung, ia juga mengimbau agar setiap kapal dilengkapi radio komunikasi guna memudahkan koordinasi dalam kondisi darurat. Namun demikian, Johansyah menegaskan akan menindak tegas nahkoda yang melanggar aturan pelayaran.
Berdasarkan data UPP Maccini Baji, masih banyak kapal penyeberangan rakyat yang belum terdaftar secara resmi atau tidak memiliki Surat Ukur maupun Pas Kapal.
"Terkait nahkoda yang memaksakan berlayar saat cuaca buruk, kasus tersebut akan diserahkan kepada pihak penyidik (PPNS atau Kepolisian) untuk proses hukum lebih lanjut," pungkasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, UPP Kelas II Maccini Baji secara rutin melakukan kontrol guna memastikan keamanan dan keselamatan transportasi laut di wilayah perairan Kabupaten Pangkep. (*hasbi)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda