JurnalPost.com - Pada 21 Agustus 2026, Maudy Ayunda mengunggah sebuah video berjudul Mindfulness in the Age of Bad News melalui kanal YouTube pribadinya. Dalam video tersebut, Maudy membagikan pengalaman personalnya menghadapi derasnya pemberitaan buruk, baik yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia.
Ia mengaku bahwa paparan informasi negatif secara terus-menerus membuatnya merasa tertekan, frustrasi, marah, bahkan menangis. Kondisi tersebut mendorongnya untuk mulai mengatur konsumsi informasi agar tetap mampu menjalani aktivitas sehari-hari tanpa terus-menerus terbebani secara emosional.
Awalnya, video tersebut tidak banyak mendapat perhatian. Namun, sekitar tiga minggu setelah diunggah, potongannya mulai beredar luas di media sosial dan memicu perdebatan publik.
Pertanyaan yang muncul sebenarnya cukup sederhana, tetapi memiliki makna yang jauh lebih dalam: apakah menyebut berbagai krisis yang dialami masyarakat sebagai bad news merupakan cara pandang yang adil bagi semua orang?
Apa yang disampaikan Maudy tentang pentingnya menjaga kesehatan mental tentu tidak keliru. Di tengah arus informasi yang hampir tidak pernah berhenti, seseorang memang bisa mengalami kelelahan emosional akibat terlalu sering membaca atau menyaksikan kabar buruk.
Fenomena ini dikenal sebagai news fatigue, yakni kondisi ketika seseorang merasa jenuh, lelah, atau kewalahan menghadapi paparan berita secara berlebihan.
Mengurangi konsumsi informasi dalam situasi tertentu bukan berarti seseorang kehilangan kepedulian. Justru, mengambil jeda dapat menjadi cara untuk menjaga kondisi mental agar tetap mampu berpikir jernih dan peduli terhadap persoalan sosial dalam jangka panjang.
Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika kita mulai mempertanyakan siapa yang memiliki kesempatan untuk mengambil jeda tersebut.
Sebab, tidak semua orang mempunyai kemewahan untuk menjauh dari kenyataan yang sedang mereka hadapi.
Asap yang Tidak Bisa Di-mute
Bayangkan hidup di sebuah wilayah yang setiap harinya diselimuti kabut asap. Udara yang seharusnya menjadi kebutuhan paling mendasar justru berubah menjadi ancaman kesehatan.
Situasi semacam ini dialami masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali meluas pada 2026.
Di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun meninggal dunia pada 31 Agustus 2026 setelah sebelumnya mengalami gangguan kesehatan dan sesak napas di tengah kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut.
Dinas Kesehatan Murung Raya menjelaskan bahwa kematian anak tersebut tidak dapat secara langsung disimpulkan sebagai akibat paparan asap atau infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), karena korban juga memiliki riwayat penyakit lain.
Penjelasan tersebut penting agar tragedi yang terjadi tidak disederhanakan menjadi hubungan sebab-akibat yang belum terbukti secara medis.
Namun, kejadian itu tetap memperlihatkan betapa rentannya masyarakat ketika harus menjalani kehidupan di lingkungan dengan kualitas udara yang memburuk.
Ancaman karhutla juga dirasakan para petugas yang berada di garis depan pemadaman. Dua relawan pemadam kebakaran di Kalimantan Tengah, Akhmad Rijani dan Ahmadin, dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami gangguan kesehatan seusai menjalankan tugas penanganan kebakaran.
Sementara itu, data Kementerian Kesehatan mencatat 50.891 kasus ISPA yang berkaitan dengan paparan asap karhutla sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 12.600 kasus dialami anak-anak berusia di bawah lima tahun.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik yang muncul di layar ponsel. Di baliknya terdapat keluarga yang harus menghadapi kekhawatiran, anak-anak yang membutuhkan perlindungan, dan masyarakat yang aktivitas sehari-harinya terganggu akibat kualitas udara yang buruk.
Bagi mereka, asap bukanlah informasi negatif yang dapat dihindari dengan menutup aplikasi berita.
Asap adalah sesuatu yang harus mereka hirup. Kenyataan yang tidak bisa di-mute, dilewati, atau dihentikan hanya dengan mematikan notifikasi.
Ketika Makanan Bergizi Justru Menimbulkan Kekhawatiran
Persoalan serupa juga terlihat dalam berbagai insiden keracunan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang dirancang untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, justru menghadapi persoalan serius dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026 yang disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, tercatat 560 kejadian keracunan terkait MBG dengan 50.059 orang terdampak. Data kumulatif tersebut mencakup kejadian sejak program berjalan pada 2025, tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.
Pada awal September 2026, laporan dugaan keracunan juga muncul di sejumlah wilayah, termasuk Rembang, Sidoarjo, dan Agam.
Belum selesai kekhawatiran terhadap rangkaian kejadian tersebut, pada 17 September 2026 sebanyak 37 siswa di Kota Kediri dilaporkan mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan MBG. Sebagian di antaranya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Pemeriksaan terhadap dapur penyedia makanan di Kediri kemudian menemukan sejumlah persoalan terkait kebersihan dan proses pengolahan makanan. Operasional dapur terkait pun dihentikan sementara untuk evaluasi.
Rangkaian kejadian tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana sebuah program yang bertujuan memperbaiki kesehatan anak-anak justru berulang kali dihadapkan pada persoalan keamanan pangan?
Tentu tidak adil jika seluruh pelaksanaan MBG dianggap gagal hanya karena sejumlah dapur bermasalah. Program tersebut memiliki tujuan yang penting dan dapat memberikan manfaat apabila dijalankan dengan pengawasan serta standar keamanan yang memadai.
Namun, besarnya jumlah kejadian juga tidak bisa dianggap sebagai persoalan kecil.
Badan Gizi Nasional sendiri mengakui bahwa ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur menjadi salah satu persoalan utama dalam kasus gangguan kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG.
Bagi orang tua yang harus mengantarkan anaknya ke rumah sakit setelah menyantap makanan dari sekolah, masalah ini bukan sekadar berita buruk yang bisa dilewati begitu saja.
Ada kecemasan yang nyata. Ada waktu, tenaga, dan rasa aman yang harus dikorbankan.
Mereka tidak sedang memilih apakah ingin membaca berita tentang keracunan makanan atau tidak. Mereka sedang menghadapi langsung dampak dari persoalan tersebut.
Privilege yang Perlu Dipertanyakan
Setelah videonya mendapat kritik, Maudy Ayunda memberikan tanggapan melalui kolom komentar pada 13 September 2026.
Dalam tanggapannya, ia mengakui bahwa ada perspektif penting yang belum cukup dibahas dalam video tersebut.
“Being able to step away from the news is itself a privilege.”
Pernyataan tersebut berarti bahwa kemampuan seseorang untuk menjauh sejenak dari berita merupakan sebuah privilese.
Pengakuan Maudy ini justru menyentuh inti persoalan yang diperdebatkan publik.
Menjaga kesehatan mental melalui mindfulness bukanlah sesuatu yang salah. Setiap orang berhak melindungi dirinya dari tekanan emosional yang berlebihan.
Namun, kemampuan untuk mengambil jarak dari sebuah krisis sering kali berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat seseorang hidup.
Bagi sebagian orang, persoalan sosial hadir sebagai informasi yang muncul melalui layar ponsel. Mereka bisa memilih kapan ingin membacanya, kapan berhenti, dan kapan kembali menjalani aktivitas seperti biasa.
Sementara itu, bagi masyarakat yang terdampak langsung, persoalan yang sama hadir sebagai kenyataan sehari-hari.
Orang tua yang anaknya mengalami keracunan tidak bisa begitu saja mengabaikan persoalan keamanan pangan. Begitu pula masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak karhutla tidak dapat memilih untuk berhenti menghirup udara di sekitarnya.
Di sinilah letak perbedaan antara bad news dan bad reality.
Berita buruk adalah informasi tentang sebuah peristiwa. Sementara itu, realitas buruk adalah keadaan yang benar-benar harus dijalani seseorang, terlepas dari apakah peristiwa tersebut diberitakan atau tidak.
Ketika kedua hal ini dipandang sebagai persoalan yang sama, terdapat risiko bahwa masalah struktural justru dipahami sebatas persoalan bagaimana individu mengelola respons emosionalnya.
Padahal, karhutla tidak akan selesai hanya karena masyarakat berhenti membaca berita tentang kebakaran. Begitu pula persoalan keamanan pangan tidak akan hilang hanya karena publik mengurangi paparan informasi mengenai kasus keracunan.
Keduanya membutuhkan tindakan nyata, evaluasi kebijakan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Menjaga Kesehatan Mental Tanpa Kehilangan Kepedulian Sosial
Perdebatan mengenai video Maudy Ayunda seharusnya tidak berakhir pada upaya menentukan siapa yang paling benar atau paling salah.
Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat dapat memahami bahwa menjaga kesehatan mental dan mempertahankan kepedulian sosial bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan.
Kita boleh merasa lelah membaca berita buruk. Kita juga berhak mengambil jeda ketika informasi yang diterima mulai mengganggu kondisi emosional.
Namun, jeda tersebut semestinya tidak membuat kita melupakan bahwa persoalan yang diberitakan tetap berlangsung di luar layar.
Ada masyarakat yang masih menghadapi ancaman kabut asap. Ada keluarga yang menuntut jaminan keamanan makanan bagi anak-anak mereka. Ada pula pihak-pihak yang terus menunggu perbaikan kebijakan agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
Karena itu, pembicaraan tentang kesehatan mental perlu berjalan beriringan dengan kesadaran terhadap ketimpangan sosial.
Tidak semua orang memiliki sumber daya, keamanan, dan kesempatan yang sama untuk mengelola tekanan dari lingkungan sekitarnya.
Kesadaran akan privilese bukan berarti seseorang harus merasa bersalah karena memiliki kehidupan yang lebih nyaman. Sebaliknya, kesadaran tersebut dapat menjadi titik awal untuk memahami pengalaman orang lain yang hidup dalam situasi berbeda.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar kemampuan untuk mengambil jarak dari berita buruk, melainkan juga keberanian untuk mempertanyakan mengapa kenyataan buruk terus berulang.
Kritik terhadap tata kelola karhutla harus tetap disuarakan. Pengawasan terhadap dapur penyedia MBG harus diperkuat. Keselamatan dan kesehatan masyarakat tidak boleh berhenti sebagai bahan perdebatan di media sosial.
Sebab, menjaga kesehatan mental memang penting, tetapi kepedulian sosial juga tidak boleh kehilangan tempatnya.
Kita bisa mematikan layar ponsel ketika merasa lelah. Namun, bagi mereka yang sedang menghadapi krisis secara langsung, kenyataan tetap berjalan meskipun tidak ada seorang pun yang menontonnya.
Barangkali, pertanyaan terpentingnya bukan lagi bagaimana cara kita menghindari bad news, melainkan apa yang bisa dilakukan agar semakin sedikit orang harus hidup dalam bad reality.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda