Ketika Nilai Rupiah Tertekan oleh Fiskal, Haruskah BI Tetap Turun Tangan?

JurnalPost.com - Saat atap rumah bocor, orang yang pertama mengambil ember belum tentu orang yang bertugas memperbaiki genteng. Ember hanya mencegah lantai tergenang air, tidak menyelesaikan masalah. Sumber kebocoran tetap harus ditambal dari atas. Begitu pula ketika rupiah melemah. Bank Indonesia berada paling dekat dengan “genangan” di pasar valuta asing: volatilitas, arus modal keluar, lonjakan permintaan dolar, dan risiko inflasi impor.

Andaikan sumber kebocorannya berasal dari kekhawatiran terhadap arah fiskal, perlukah BI tetap melakukan operasi moneter untuk menjaga nilai tukar rupiah? Jawabannya: perlu. Akan tetapi, operasi moneter harus diperlakukan sebagai jembatan menuju perbaikan fiskal.

Tekanan terhadap rupiah biasanya lahir dari campuran faktor global dan domestik. Anggaplah kekhawatiran fiskal memang menjadi faktor dominan. Pertanyaannya bukan siapa yang bersalah, melainkan siapa yang dapat mencegah dampaknya meluas.

Pada 31 Juli 2026, JISDOR berada di Rp18.058 per dolar AS. Sebelumnya pada 22 Juli, BI mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75% dengan terus mengoptimalkan intervensi pasar. Cadangan devisa pada akhir Juni masih sebesar 145,6 miliar dolar AS, setara dengan sekitar 5,5 bulan impor. Hal ini berarti BI masih memiliki ember untuk menampung kebocoran, tetapi ember tersebut memiliki kapasitas yang terbatas.

Masalah Fiskal Masuk Melalui Ekspektasi

Kekhawatiran fiskal tidak selalu muncul karena defisit anggaran melewati batas. Kementerian Keuangan menyampaikan hingga semester I-2026, defisit APBN tercatat Rp196,5 triliun atau 0,76% terhadap PDB. Namun, pasar valuta asing juga menilai arah belanja, ketahanan penerimaan, kebutuhan penerbitan utang, dan siapa yang akan menyerap surat utang tersebut.

Di sinilah terdapat paradoksnya. Angka fiskal terlihat terkendali, tetapi nilai rupiah tetap tertekan apabila investor meragukan arah kebijakan fiskal ke depan. Masalah fiskal yang memengaruhi nilai rupiah adalah melalui premi risiko. Ketika investor meminta imbal hasil lebih tinggi untuk memegang aset rupiah, harga SBN turun, biaya pembiayaan naik, dan permintaan dolar dapat meningkat.

Mengapa BI Tidak Boleh Diam?

Ada pandangan bahwa BI sebaiknya membiarkan rupiah mencari keseimbangan baru. Biarkan pasar memberi konsekuensi dari keputusan yang dilakukan pemerintah agar pemerintah terdorong untuk memperbaiki kebijakan fiskal. Secara teori, argumen ini terdengar disiplin. Dalam praktik, biaya penyesuaian pasar tidak hanya ditanggung oleh pembuat kebijakan.

Pelemahan yang terlalu cepat menaikkan biaya impor, pembayaran utang, energi, bahan baku dan mesin produksi. Pelaku usaha kemudian menghadapi pilihan: menaikkan harga, menunda ekspansi, atau mengurangi tenaga kerja. Membiarkan rupiah mengalami overshooting demi memberi pelajaran fiskal sama artinya mengirim tagihan kepada rumah tangga dan dunia usaha yang tidak ikut menyusun APBN.

Operasi moneter tetap relevan untuk memutus kepanikan. Intervensi dapat menyediakan likuiditas dolar ketika pasar menipis, meredam fluktuasi, dan mencegah ekspektasi negatif menjadi kenyataan. Namun, BI tidak harus bertarung melawan fundamental. BI hanya perlu mencegah pasar kehilangan akal sebelum fundamental diperbaiki.

Di sisi lain, upaya menjaga nilai rupiah juga memiliki biaya. Imbal hasil instrumen moneter yang lebih tinggi memang dapat menarik modal asing, tetapi juga dapat membuat harga uang di dalam negeri lebih mahal. Intervensi yang terlalu lama dapat mengurangi cadangan devisa. Lebih berbahaya lagi, respons BI yang selalu hadir dapat menciptakan moral hazard: fiskal tidak segera berbenah karena tekanan nilai tukar terus dijaga oleh bank sentral.

Stabilisasi Berbatas Waktu

Jalan keluar terbaik adalah membangun stabilisasi yang bersyarat. BI dapat menahan volatilitas berlebihan tanpa menjanjikan kurs tertentu. Pada saat yang sama, pemerintah harus membayar “waktu” yang dibeli BI dengan sinyal kebijakan fiskal yang dapat diverifikasi. Pasar membutuhkan penjelasan mengenai belanja, penerimaan, strategi jatuh tempo utang, serta batas yang jelas agar pembiayaan program prioritas tidak menekan pasar SBN secara berlebihan.

Operasi moneter bukanlah perbaikan atas genteng fiskal yang bocor. Ia hanya menahan genangan agar rumah tetap dapat dihuni. Tanpa perbaikan dari atas, ember sebesar apa pun pada akhirnya akan penuh.

BI tetap harus menjaga rupiah, bahkan ketika sumber tekanan terutama datang dari fiskal. Namun, ukuran keberhasilannya adalah apakah waktu yang dibeli bank sentral benar-benar digunakan pemerintah untuk memperbaiki arah belanja, penerimaan, dan pembiayaan. Pertanyaannya: sampai kapan suku bunga, likuiditas, dan cadangan devisa sanggup menjadi ember, sementara genteng fiskal belum selesai diperbaiki?

Penulis: Ircham Andrianto Taufick – Kepala Tim Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara