Menelusuri Aliran Dana Dugaan Penipuan, Mungkinkah Terkait Pendanaan Kampanye Pemilu 2024?

Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

JurnalPost.com — Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan seharusnya tidak berhenti pada pembuktian mengenai bagaimana seseorang memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dalam perkara yang melibatkan transaksi miliaran rupiah, penggunaan dokumen yang diduga palsu, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain, penyidikan perlu dilakukan secara lebih mendalam.

Salah satu langkah penting adalah menelusuri aliran dana untuk mengetahui siapa saja yang menerima manfaat dan apakah uang yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut digunakan untuk kepentingan lain, termasuk pembiayaan kegiatan politik.

Persoalan ini menjadi relevan dalam pembahasan dugaan penipuan yang melibatkan seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam informasi awal yang menjadi dasar pembahasan, anggota tersebut diduga membujuk sejumlah rekannya sesama anggota Polri untuk menyerahkan Surat Keputusan (Skep) pengangkatan sebagai anggota kepolisian dengan iming-iming imbalan sekitar Rp30 juta.

Dokumen tersebut diduga digunakan sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga perbankan. Total pinjaman disebut mencapai sekitar Rp10,2 miliar. Dugaan perbuatan yang disebut berlangsung pada periode 2021–2025 itu juga dikaitkan dengan penggunaan dokumen yang diduga palsu, termasuk pemalsuan tanda tangan pejabat kepolisian.

Rangkaian informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian melalui proses hukum. Namun, dari sudut pandang hukum pidana, persoalannya menjadi lebih kompleks apabila muncul indikasi bahwa sebagian dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai kampanye Pemilu 2024.

Apabila indikasi tersebut ditemukan, penyidik perlu menjawab dua persoalan yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Pertama, apakah benar telah terjadi tindak pidana penipuan, pemalsuan dokumen, atau tindak pidana lainnya. Kedua, apakah uang yang diperoleh kemudian dipindahkan, dibelanjakan, disamarkan, atau digunakan untuk membiayai kegiatan politik.

Pembedaan tersebut penting karena pembuktian tindak pidana asal tidak serta-merta menjelaskan keseluruhan perjalanan uang yang diduga berasal dari kejahatan.

Penelusuran Aliran Dana sebagai Perluasan Pembuktian

Dalam perkara yang melibatkan transaksi bernilai miliaran rupiah, penyidik perlu melakukan rekonstruksi keuangan secara menyeluruh. Rekonstruksi tersebut harus mampu menggambarkan hubungan antara proses pengajuan pinjaman, pencairan dana, penggunaan rekening, transaksi tunai, pembelian aset, hingga pihak yang menjadi penerima manfaat akhir.

Penyidikan tidak cukup hanya membuktikan bahwa seseorang memperoleh pinjaman melalui dokumen yang diduga palsu. Penegak hukum juga perlu memastikan ke mana dana pencairan tersebut dialirkan dan untuk kepentingan siapa uang itu digunakan.

Penelusuran dapat dilakukan melalui pemeriksaan rekening perbankan, dokumen pencairan kredit, catatan transaksi, komunikasi elektronik, dokumen pembelian aset, serta keterangan pihak-pihak yang menerima atau memindahkan dana.

Apabila ditemukan transaksi yang diduga berkaitan dengan kampanye Pemilu 2024, penyidik perlu memeriksa waktu transaksi, asal dana, tujuan pembayaran, pihak yang memerintahkan pemindahan uang, serta pihak yang memperoleh manfaat ekonominya.

Melalui pendekatan tersebut, penyidikan tidak hanya menghasilkan kronologi dugaan tindak pidana, tetapi juga peta pergerakan dana yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan pihak lain maupun tindak pidana lanjutan.

Dugaan Pendanaan Kampanye dan Relevansi Tindak Pidana Pencucian Uang

Apabila terdapat indikasi bahwa uang yang diperoleh melalui penipuan digunakan untuk membiayai kampanye Pemilu 2024, penegak hukum perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Secara historis, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut memasukkan penipuan sebagai salah satu tindak pidana asal yang hasilnya dapat menjadi objek pencucian uang. Ketentuan itu juga mencantumkan pemalsuan uang, yang perlu dibedakan dari pemalsuan dokumen.

Sementara itu, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 mengatur sejumlah bentuk perbuatan pencucian uang, antara lain menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menyembunyikan, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, sesuai dengan unsur masing-masing ketentuan.

Namun, sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada 2 Januari 2026, ketentuan pidana pencucian uang tersebut telah diintegrasikan ke dalam Pasal 607 dan Pasal 608 KUHP. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap dugaan perbuatan yang terjadi pada 2021–2025 harus memperhatikan ketentuan peralihan dan hukum pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

Dalam konteks pendanaan kampanye, penggunaan uang yang berasal dari tindak pidana tidak secara otomatis membuktikan terjadinya pencucian uang.

Penyidik tetap harus membuktikan asal-usul harta kekayaan, bentuk perbuatan yang dilakukan, unsur pengetahuan atau keadaan yang dipersyaratkan undang-undang, serta unsur hukum lainnya.

Pertanyaan pentingnya adalah apakah dana tersebut digunakan secara langsung oleh pihak yang diduga melakukan penipuan atau terlebih dahulu dipindahkan melalui rekening orang lain, dicampurkan dengan dana yang sah, dibelikan aset, maupun disalurkan melalui pihak tertentu.

Apabila ditemukan pola transaksi seperti itu, penyidik memiliki alasan untuk mendalami kemungkinan tindak pidana pencucian uang. Namun, setiap kesimpulan harus tetap didasarkan pada alat bukti yang sah, bukan semata-mata pada dugaan atau besarnya nilai transaksi.

Menelusuri Hubungan antara Hasil Kejahatan dan Dana Kampanye Pemilu 2024

Penelusuran terhadap kemungkinan penggunaan hasil tindak pidana untuk kegiatan politik harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis bukti.

Status seseorang sebagai anggota legislatif, pengurus partai politik, pasangan dari pihak yang diduga melakukan tindak pidana, atau pihak yang memperoleh keuntungan politik tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keterlibatan dalam kejahatan.

Penyidik perlu menemukan hubungan konkret antara dana yang diduga berasal dari tindak pidana dan pengeluaran kampanye.

Hubungan tersebut dapat ditelusuri melalui transaksi pembayaran jasa konsultan politik, produksi alat peraga kampanye, kegiatan pertemuan dengan pemilih, penyediaan transportasi, pembayaran tim pemenangan, maupun pengeluaran lain yang dapat diidentifikasi melalui bukti transaksi.

Aspek waktu juga menjadi bagian penting dalam pembuktian.

Apabila dugaan perbuatan berlangsung sejak 2021 hingga 2025, tidak seluruh dana yang diperoleh selama periode tersebut dapat langsung dikaitkan dengan Pemilu 2024.

Penyidik harus membedakan tanggal pencairan pinjaman, tanggal pemindahan dana, waktu pengeluaran, serta tanggal pelaksanaan kegiatan kampanye yang diduga menerima pembiayaan.

Selain itu, catatan transaksi keuangan dapat dibandingkan dengan laporan dana kampanye yang disampaikan kepada penyelenggara pemilu.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara laporan dan transaksi aktual, temuan tersebut dapat menjadi petunjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Meski demikian, perbedaan data tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti telah terjadinya tindak pidana.

Perlu dipastikan apakah transaksi tersebut termasuk kategori dana kampanye yang wajib dilaporkan, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta apakah dugaan pelanggarannya berada dalam ranah administrasi pemilu atau memenuhi unsur tindak pidana tertentu.

Dengan demikian, penanganan dugaan penipuan, pencucian uang, dan pelanggaran pendanaan kampanye perlu dilakukan melalui koordinasi antarlembaga tanpa mencampuradukkan kewenangan masing-masing.

Peran PPATK, Perbankan, dan Koordinasi Penegakan Hukum

Penelusuran aliran dana dalam perkara semacam ini dapat melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan kewenangannya.

Melalui analisis transaksi keuangan, PPATK dapat membantu mengidentifikasi pola transaksi tidak wajar, hubungan antarrekening, perpindahan dana, serta kemungkinan penggunaan pihak lain sebagai perantara.

Informasi tersebut dapat menjadi bahan penting bagi penyidik untuk mengembangkan pemeriksaan terhadap asal-usul dan penggunaan dana.

Namun, hasil analisis PPATK bukan pengganti pembuktian pidana di pengadilan. Informasi keuangan tetap harus dikembangkan melalui proses penyidikan, pemeriksaan dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli jika diperlukan, dan alat bukti lain yang sah.

Demikian pula, transaksi dalam jumlah besar tidak selalu menunjukkan terjadinya pencucian uang. Penilaian harus mempertimbangkan konteks transaksi serta unsur tindak pidana yang relevan.

Di sisi lain, lembaga perbankan memiliki peran penting dalam menyediakan informasi mengenai proses pengajuan kredit, identitas pemohon, dokumen agunan, rekening pencairan, serta riwayat transaksi setelah dana dicairkan.

Apabila terdapat dugaan pemalsuan tanda tangan pejabat atau dokumen pendukung, pemeriksaan keaslian dokumen dan prosedur verifikasi kredit menjadi langkah yang diperlukan.

Pemeriksaan tersebut dapat membantu menjelaskan bagaimana pinjaman diperoleh, apakah terdapat kelemahan dalam proses verifikasi, serta kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui atau turut membantu perbuatan tersebut.

Koordinasi juga dapat dilakukan dengan lembaga yang berwenang menangani pelanggaran pemilu apabila ditemukan bukti yang mengarah pada penggunaan dana untuk kepentingan kampanye.

Pertanggungjawaban Pihak yang Membantu atau Menerima Dana

Apabila hasil penelusuran menemukan bahwa pihak lain menerima atau menggunakan dana yang berasal dari tindak pidana, pertanggungjawaban pidananya harus dinilai berdasarkan peran, tindakan, dan pengetahuan masing-masing.

Pihak yang secara sadar membantu pengajuan pinjaman menggunakan dokumen palsu, mengatur pemindahan dana, menyamarkan asal-usul harta, atau menerima hasil kejahatan dalam keadaan yang memenuhi unsur delik dapat diperiksa lebih lanjut.

Namun, hubungan keluarga, jabatan politik, keanggotaan partai, maupun status sebagai penerima transfer tidak cukup untuk menyimpulkan seseorang telah melakukan tindak pidana.

Penyidik perlu membedakan pihak yang mengetahui asal-usul dana, pihak yang berperan aktif dalam rangkaian perbuatan, serta pihak yang mungkin menerima uang tanpa mengetahui sumber dana tersebut.

Pembedaan ini menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku, pihak yang turut serta atau membantu tindak pidana, pelaku pencucian uang, atau justru tidak memiliki dasar pertanggungjawaban pidana.

Apabila dana yang diduga berasal dari kejahatan digunakan untuk kepentingan kampanye calon tertentu, penyidik juga harus membuktikan apakah penerima manfaat mengetahui atau terlibat dalam penggunaan dana tersebut.

Keuntungan politik yang mungkin diperoleh seseorang tidak boleh dianggap sebagai pengganti bukti mengenai kesalahan individual.

Prinsip kehati-hatian ini penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan objektif sekaligus menghormati asas praduga tak bersalah.

Pemulihan Aset dan Kepentingan Masyarakat

Penelusuran aliran dana bukan hanya bertujuan memperluas pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mengidentifikasi aset yang dapat dipulihkan berdasarkan ketentuan hukum.

Apabila terbukti terdapat harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, penegak hukum dapat mempertimbangkan tindakan penyitaan, perampasan, pengembalian aset kepada pihak yang berhak, atau mekanisme pemulihan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya tersebut penting karena penghukuman terhadap pelaku tidak selalu berarti bahwa seluruh hasil kejahatan telah berhasil ditemukan atau dikembalikan.

Tanpa penelusuran aset secara menyeluruh, terdapat kemungkinan bahwa seseorang menjalani hukuman pidana, sementara keuntungan dari tindak pidana masih dikuasai atau dinikmati oleh pihak lain.

Meski demikian, pemulihan aset harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang tepat.

Dana atau aset yang berhasil ditemukan tidak dapat secara otomatis dialokasikan untuk tujuan tertentu tanpa mempertimbangkan hak korban, status hukum aset, serta dasar penyitaan atau perampasannya.

Oleh karena itu, penelusuran aset perlu diarahkan untuk memastikan hasil kejahatan tidak tetap dinikmati pihak yang tidak berhak sekaligus membuka peluang pemulihan kerugian korban sesuai hukum.

Penegakan Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Pelaku Utama

Dugaan penipuan yang menggunakan dokumen pengangkatan anggota Polri sebagai agunan pinjaman bernilai miliaran rupiah perlu dipandang bukan hanya sebagai persoalan kejahatan terhadap dokumen atau lembaga perbankan.

Apabila terdapat bukti awal yang menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan untuk membiayai kampanye Pemilu 2024, penegak hukum perlu menelusuri kemungkinan hubungan antara tindak pidana asal, pergerakan dana, penerima manfaat, dan tindak pidana pencucian uang.

Pendekatan ini menuntut penyidikan yang berorientasi pada aliran dana, bukan semata-mata pada identitas pihak yang diduga melakukan kejahatan.

Setidaknya terdapat tiga pertanyaan mendasar yang perlu dijawab, yaitu dari mana uang berasal, ke mana uang mengalir, dan siapa yang mengetahui serta menikmati hasilnya.

Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari terbuktinya tindak pidana dan dijatuhkannya hukuman kepada pelaku. Keberhasilan juga perlu dilihat dari kemampuan negara mengungkap jaringan transaksi, meminta pertanggungjawaban pihak yang terbukti terlibat, serta memulihkan aset sesuai ketentuan hukum.

Apabila dugaan penggunaan hasil kejahatan untuk pembiayaan kampanye dapat dibuktikan secara sah, pengungkapan tersebut akan menjadi bagian penting dari upaya menjaga integritas pemilu.

Penegakan hukum yang menyeluruh diperlukan agar hasil tindak pidana tidak berubah menjadi sumber kekuatan ekonomi maupun politik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.