Sekolah Rakyat Perlu Berbenah demi Pemerataan Pendidikan

JurnalPost.com - Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, pada 7 Juni 2026 menjadi momen yang mengharukan. Para siswa menyambut kedatangan Presiden dengan penuh semangat. Beberapa di antaranya menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan bersekolah, mendapatkan fasilitas pendidikan, makanan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan motivasi kepada para siswa agar belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru, dan tidak mudah menyerah menghadapi keadaan.

Momen seperti ini tentu patut diapresiasi. Bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, kesempatan memperoleh pendidikan gratis dapat menjadi jalan untuk mengubah masa depan mereka.

Namun, di balik suasana penuh harapan tersebut, ada persoalan yang tidak boleh diabaikan. Ketangguhan anak dalam menghadapi keterbatasan ekonomi seharusnya tidak menjadi alasan bagi negara untuk mengurangi tanggung jawabnya dalam menyediakan pendidikan yang adil.

Pendidikan bukan hanya tentang kemauan seorang anak untuk belajar, tetapi juga tentang kemampuan negara memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Belum lama beroperasi, Sekolah Rakyat telah menghadirkan manfaat bagi ribuan anak. Meski demikian, sebuah pertanyaan penting tetap perlu diajukan: apakah program ini sudah menjangkau mereka yang paling membutuhkan dengan cara yang tepat?

Menurut saya, Sekolah Rakyat merupakan program yang memiliki tujuan baik, tetapi masih membutuhkan pembenahan. Program ini sebaiknya tidak dihentikan, melainkan ditata ulang agar mampu menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu dengan penggunaan anggaran yang lebih efektif.

Niat Baik yang Belum Menjawab Seluruh Persoalan

Sekolah Rakyat mulai beroperasi secara bertahap pada 14 Juli 2025. Kemudian, pada 12 Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada April 2026, program ini telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi.

Pemerintah juga menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029. Dengan kapasitas yang direncanakan mencapai sekitar 1.000 siswa pada setiap sekolah, program tersebut diharapkan mampu menampung hingga 500.000 peserta didik.

Secara konsep, Sekolah Rakyat memiliki tujuan yang cukup baik. Program pendidikan berasrama ini memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memperoleh pendidikan secara gratis, termasuk berbagai fasilitas penunjang kebutuhan sehari-hari.

Namun, persoalan pendidikan nasional memiliki cakupan yang jauh lebih luas.

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026 mencatat terdapat sekitar 3,97 juta anak tidak sekolah di Indonesia. Angka tersebut mencakup anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, dan lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan.

Jika dibandingkan secara sederhana, target daya tampung 500.000 siswa Sekolah Rakyat hingga 2029 hanya sekitar seperdelapan dari jumlah anak tidak sekolah yang tercatat pada April 2026.

Perbandingan tersebut memang tidak dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program secara langsung karena target Sekolah Rakyat dan jumlah anak tidak sekolah memiliki cakupan serta periode yang berbeda.

Namun, angka tersebut menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat tidak mungkin menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan anak tidak sekolah di Indonesia.

Bagi saya, persoalannya bukan pada jumlah sekolah yang berhasil dibangun, melainkan seberapa besar perubahan yang benar-benar dirasakan oleh anak-anak yang selama ini kesulitan memperoleh pendidikan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat berjalan beriringan dengan penguatan sekolah reguler, bantuan pendidikan, serta program penanganan anak putus sekolah yang sudah tersedia.

Ketika Anak yang Membutuhkan Justru Tidak Mengetahui Programnya

Salah satu persoalan yang paling saya khawatirkan adalah kemungkinan masih banyak keluarga kurang mampu yang belum mengetahui keberadaan Sekolah Rakyat.

Saya membaca kisah seorang ibu di Makassar bernama Ina, yang memiliki anak perempuan putus sekolah karena kesulitan ekonomi.

Ina mengaku tidak mengetahui adanya program Sekolah Rakyat karena jarang menggunakan telepon genggam dan tidak mengikuti pemberitaan.

Kisah tersebut memperlihatkan persoalan yang sering kali luput dari perhatian.

Informasi mengenai program bantuan pendidikan mungkin sudah banyak disebarkan melalui media sosial, televisi, dan berbagai saluran resmi. Namun, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi tersebut.

Bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, akses terhadap internet dan perangkat komunikasi bukan selalu menjadi prioritas utama.

Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pengumuman dan sosialisasi melalui media digital.

Petugas sosial, pemerintah desa, kelurahan, ketua RT dan RW, serta sekolah perlu dilibatkan secara aktif untuk menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya juga menjelaskan bahwa penerimaan Sekolah Rakyat dilakukan melalui penjangkauan langsung berdasarkan data keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Menurut saya, pendekatan tersebut perlu diperkuat hingga benar-benar menjangkau keluarga yang selama ini sulit mendapatkan informasi.

Di Sulawesi Selatan, Dinas Sosial menyebutkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap Sekolah Rakyat cukup besar. Namun, sebagian calon peserta tidak memenuhi persyaratan karena tidak termasuk kelompok sasaran program.

Persyaratan tentu diperlukan agar bantuan tepat sasaran. Akan tetapi, pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses pendataan berjalan akurat dan dapat diperbaiki apabila ditemukan keluarga yang sebenarnya membutuhkan tetapi belum tercatat dengan benar.

Jangan sampai anak yang paling membutuhkan pendidikan justru tertinggal karena keluarganya tidak mengetahui program tersebut atau mengalami kendala administratif.

Transparansi mengenai kriteria penerimaan, proses verifikasi, dan penentuan prioritas juga menjadi penting mengingat jumlah tempat yang tersedia masih terbatas.

Tidak Semua Keluarga Cocok dengan Sistem Asrama

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah penerapan sistem pendidikan berasrama.

Sekolah Rakyat menggunakan konsep asrama untuk menyediakan lingkungan belajar yang terintegrasi dengan pemenuhan kebutuhan dasar siswa.

Sistem ini tentu memiliki kelebihan. Anak-anak dapat belajar dalam lingkungan yang terstruktur, memperoleh pendampingan, serta mendapatkan fasilitas yang mungkin sulit mereka peroleh di rumah.

Namun, menurut saya, tidak semua keluarga memiliki kondisi dan kebutuhan yang sesuai dengan sistem tersebut.

Ada orang tua yang masih merasa berat berpisah dengan anaknya, terutama pada usia sekolah dasar. Ada pula keluarga yang mempertimbangkan kedekatan emosional, kondisi kesehatan anak, dan kebutuhan pendampingan di rumah.

Kondisi tersebut terlihat dalam pelaksanaan penerimaan Sekolah Rakyat di beberapa daerah. Sebagian orang tua dilaporkan belum siap melepas anak usia sekolah dasar untuk tinggal di asrama, sehingga kuota peserta didik belum sepenuhnya terpenuhi.

Hal ini menunjukkan bahwa hambatan pendidikan tidak selalu berkaitan dengan biaya sekolah.

Faktor keluarga, kondisi sosial, jarak, pekerjaan, dan kesiapan psikologis anak juga dapat memengaruhi keputusan untuk melanjutkan pendidikan.

Menurut saya, penolakan terhadap sistem asrama tidak seharusnya langsung dianggap sebagai penolakan terhadap pendidikan gratis.

Pemerintah perlu memahami alasan di balik keputusan tersebut.

Bagi anak yang membutuhkan perlindungan dan lingkungan belajar yang lebih stabil, sistem asrama mungkin menjadi pilihan yang tepat.

Namun, bagi anak yang masih dapat bersekolah di dekat rumah, dukungan berupa biaya transportasi, perlengkapan belajar, dan bantuan pendidikan lainnya mungkin lebih sesuai.

Karena itu, pemerataan pendidikan sebaiknya tidak hanya menawarkan satu bentuk layanan bagi seluruh keluarga.

Setiap anak memiliki kondisi yang berbeda, sehingga kebijakan pendidikan juga perlu memberikan ruang bagi kebutuhan tersebut.

Anggaran Besar Harus Diikuti Manfaat yang Lebih Luas

Pembahasan mengenai Sekolah Rakyat juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan anggaran.

Dalam alokasi anggaran pendidikan 2026, pemerintah menyediakan Rp24,9 triliun untuk program Sekolah Rakyat.

Dari jumlah tersebut, Rp20 triliun dialokasikan untuk pembangunan fasilitas di 200 lokasi, sedangkan Rp4,9 triliun diperuntukkan bagi kebutuhan operasional.

Sebagai perbandingan, pemerintah juga mengalokasikan Rp64,3 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan bagi sekitar 53,6 juta siswa di Indonesia.

Perbandingan tersebut menunjukkan adanya perbedaan skala anggaran dan jumlah penerima manfaat, meskipun kedua program memiliki tujuan, jenis pembiayaan, dan kebutuhan yang tidak sama.

Besarnya alokasi untuk pembangunan fisik Sekolah Rakyat menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi dan prioritas penggunaan anggaran pendidikan.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, termasuk pihak yang mengkritik tingginya biaya pembangunan program tersebut. Ia menilai pengeluaran yang terlalu besar untuk infrastruktur berisiko menjadi pemborosan apabila tidak sebanding dengan manfaat yang diterima anak-anak dari keluarga miskin.

Kritik tersebut layak menjadi bahan evaluasi.

Menurut saya, pembangunan gedung baru memang diperlukan di wilayah yang belum memiliki fasilitas pendidikan memadai. Namun, apakah semua daerah harus menggunakan pendekatan yang sama?

Bagaimana jika sebagian anggaran dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah yang sudah ada, menyediakan transportasi bagi anak di daerah terpencil, atau memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang kesulitan membiayai pendidikan?

Pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya diukur melalui pembangunan fasilitas fisik.

Gedung yang baik memang dapat mendukung pembelajaran, tetapi keberadaan gedung saja tidak menjamin seluruh anak memperoleh kesempatan pendidikan.

Saya juga tidak sepakat apabila kritik terhadap anggaran langsung dijadikan alasan untuk menghentikan Sekolah Rakyat.

Program yang memberikan manfaat nyata kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap perlu mendapat dukungan.

Namun, dukungan tersebut harus diikuti pengawasan terhadap penggunaan anggaran, evaluasi hasil pembelajaran, dan keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan program.

Sekolah Rakyat Perlu Ditata Ulang, Bukan Dihentikan

Menurut saya, langkah paling tepat bukan menghentikan Sekolah Rakyat, melainkan memperbaiki cara program tersebut dijalankan.

Penataan ulang dapat dimulai dengan memanfaatkan gedung sekolah yang tidak lagi digunakan, bangunan pemerintah yang masih layak, atau fasilitas pendidikan lain yang memungkinkan untuk digunakan melalui kerja sama sesuai ketentuan.

Bangunan yang sudah tersedia dapat diperiksa dan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan, termasuk fasilitas asrama apabila memang diperlukan.

Sementara itu, pembangunan gedung baru sebaiknya diprioritaskan pada daerah yang benar-benar mengalami kekurangan sarana pendidikan.

Di wilayah yang masih memiliki sekolah dengan daya tampung memadai, pemerintah dapat mempertimbangkan bentuk bantuan lain.

Misalnya, subsidi transportasi bagi anak yang tinggal jauh dari sekolah, penyediaan perlengkapan belajar, bantuan biaya pendidikan, serta pendampingan bagi anak yang berisiko putus sekolah.

Dengan pendekatan seperti itu, anggaran pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas, tetapi juga menjawab persoalan nyata yang membuat anak kesulitan bersekolah.

Selain itu, koordinasi antara Sekolah Rakyat dan sistem pendidikan nasional yang telah ada harus terus diperkuat.

Sekolah Rakyat sebaiknya menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan yang saling melengkapi dengan sekolah negeri, sekolah swasta, pendidikan nonformal, dan program bantuan pendidikan lainnya.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa anak-anak yang tidak memenuhi kriteria Sekolah Rakyat tetap memperoleh pendampingan untuk mengakses pilihan pendidikan yang tersedia.

Jangan sampai seorang anak kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena tidak lolos seleksi pada satu program.

Pemerataan Pendidikan Bukan Sekadar Membangun Sekolah

Pada akhirnya, keberadaan Sekolah Rakyat memperlihatkan bahwa pemerintah sedang berupaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Program ini telah memberikan harapan bagi banyak keluarga yang sebelumnya menghadapi keterbatasan dalam membiayai pendidikan anak.

Namun, niat baik saja belum cukup untuk memastikan sebuah kebijakan berjalan secara adil dan efektif.

Program pendidikan harus terus dievaluasi berdasarkan kebutuhan masyarakat, ketepatan sasaran, kualitas layanan, dan keberlanjutan manfaat yang diberikan.

Menurut saya, Sekolah Rakyat tidak perlu dihentikan hanya karena masih memiliki berbagai kekurangan. Justru kekurangan tersebut harus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan.

Pemerintah perlu lebih aktif menjangkau keluarga miskin yang belum mengetahui program, memperbaiki akurasi pendataan, mempertimbangkan kebutuhan keluarga terhadap sistem asrama, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan secara efisien.

Sebab, pemerataan pendidikan bukan sekadar persoalan membangun lebih banyak sekolah atau menyediakan fasilitas yang terlihat megah.

Pemerataan pendidikan berarti memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keluarganya miskin, tempat tinggalnya jauh, atau tidak memiliki akses terhadap informasi.

Sekolah Rakyat boleh menjadi salah satu jalan menuju pemerataan pendidikan, tetapi jangan sampai pembangunan sekolah justru menjadi tujuan utama, sementara anak-anak yang paling membutuhkan masih tertinggal.

Bagi saya, keberhasilan program ini baru benar-benar terlihat ketika semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan yang layak, bukan hanya ketika semakin banyak gedung Sekolah Rakyat berhasil dibangun.