Berita hukum mencakup berbagai hal, mulai dari kasus-kasus yang sedang berjalan di pengadilan, perubahan undang-undang, hingga analisis mengenai kebijakan publik yang berkaitan dengan hukum. Dengan adanya berita hukum, masyarakat menjadi lebih sadar akan hak dan kewajibannya, serta memahami bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat penting, karena hukum bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan kita; hukum adalah bagian dari realitas yang kita hadapi setiap hari.
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya melakukan kegiatan pengamatan langsung terhadap proses persidangan di Pengadilan Agama Surabaya
Pada Senin, 5 Oktober 2026, penulis berkesempatan mengamati langsung jalannya persidangan di Pengadilan Agama Surabaya sebagai bagian dari kegiatan PLKH Litigasi Per...
Pengamatan Sidang di Pengadilan Agama Surabaya
Mahasiswa Fakultas Hukum Untag Surabaya mengamati langsung proses persidangan di Pengadilan Agama Surabaya sebagai bagian dari pembelajaran mata kuliah PLKH Litigasi...
Potret sidang perceraian di Pengadilan Agama Surabaya dengan kursi lawan kosong, tingginya angka perkara, putusan verstek, hingga layanan e-Court.
Banjir dan longsor bukan hanya karena curah hujan tinggi, melainkan akibat alih fungsi hutan dan lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
Temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong mengungkap kembali persoalan keadilan hukum. Publik menagih reformasi nyata dan pengawasan independen di penjara.
Menyoroti problematika open dumping dalam pengelolaan TPA di Indonesia serta efektivitas penegakan hukum aturan sampah yang dibuat oleh pemerintah sendiri.
Mahasiswa hukum UNTAG Surabaya menjalani Kuliah Kerja Praktek di Pengadilan Negeri Lamongan untuk mempelajari administrasi perkara dan proses persidangan.
Sengketa kontrak antara PT WAM Multi Teknik dan PT Lautan Jaya Kumala bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Cikarang. Dalam Perkara Nomor 255, PT WAM Multi Teknik.
Fenomena main hakim sendiri melanggar asas praduga tak bersalah dan due process of law di Indonesia. Pelaku dijerat sanksi pidana berdasarkan KUHP.
Kritik terhadap penegakan hukum di Indonesia yang mulai kehilangan legitimasi, merosotnya kepercayaan publik, serta tantangan dalam pemberantasan korupsi.
