Ketika Harga Minyak Naik, Siapa yang Membayar?

Oleh: Nabila Ramadhani Badillah
Prodi Akuntansi Sektor Publik
Politeknik Keuangan Negara STAN

JurnalPost.com - Harga minyak dunia sering terasa seperti angka yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Pergerakannya dibahas dalam dolar per barel, dipengaruhi kondisi geopolitik, produksi negara-negara minyak, hingga permintaan energi global. Namun, dampaknya sebenarnya jauh lebih dekat daripada yang kita bayangkan.

Ketika harga minyak naik, biaya yang terkait dengan energi juga ikut mendapat tekanan. Transportasi menjadi lebih mahal, distribusi barang dapat meningkat, dan jika kondisi tersebut berlangsung lama, kenaikan biaya akhirnya bisa merambat ke harga berbagai kebutuhan masyarakat.

Situasi ini kembali menjadi perhatian di Indonesia pada September 2026. Di tengah kenaikan harga minyak, pemerintah memilih mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan alasan menjaga daya beli masyarakat.

Bagi konsumen, kebijakan tersebut tentu memberikan rasa aman. Harga di SPBU tidak serta-merta berubah ketika harga minyak dunia naik. Namun, harga BBM yang tetap bukan berarti kenaikan harga minyak menghilang begitu saja.

Ada selisih biaya yang tetap harus ditanggung.

Jika bukan konsumen yang membayarnya secara langsung melalui kenaikan harga BBM, maka beban tersebut pada akhirnya masuk dalam perhitungan keuangan negara.

Dari sinilah muncul pertanyaan penting: ketika harga minyak dunia naik, sebenarnya siapa yang membayar?

Subsidi sebagai Pelindung Masyarakat

Subsidi energi merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk meredam dampak perubahan harga energi terhadap masyarakat. Melalui subsidi, kenaikan harga minyak dunia tidak seluruhnya diteruskan kepada konsumen.

Perannya cukup penting karena BBM berkaitan langsung dengan begitu banyak aktivitas ekonomi.

Masyarakat menggunakannya untuk pergi bekerja, kuliah, menjalankan usaha, mengangkut hasil produksi, hingga mendistribusikan barang dari satu wilayah ke wilayah lain. Karena itu, kenaikan harga BBM tidak hanya memengaruhi orang yang memiliki kendaraan pribadi.

Ketika biaya bahan bakar meningkat, ongkos transportasi dan distribusi juga berpotensi ikut naik. Pada akhirnya, konsumen dapat menghadapi harga barang yang lebih tinggi.

Dalam kondisi seperti ini, keputusan mempertahankan harga BBM bersubsidi dapat menjadi bantalan bagi masyarakat.

Namun, ada konsekuensi yang tidak selalu terlihat langsung dari SPBU.

Harga yang tetap bukan berarti pemerintah tidak mengeluarkan biaya tambahan. Ketika harga minyak meningkat sementara harga BBM subsidi dipertahankan, selisih tersebut tetap harus diperhitungkan dalam APBN.

Masalahnya, APBN memiliki banyak fungsi.

Anggaran negara bukan hanya digunakan untuk subsidi energi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, pelayanan publik, dan berbagai program pemerintah lainnya.

Karena itu, keputusan mempertahankan harga BBM tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi. Perlindungan terhadap masyarakat memang penting, tetapi kemampuan anggaran negara untuk membiayai kebutuhan publik lainnya juga harus tetap diperhatikan.

Ketika Harga Minyak Melampaui Perkiraan

Tantangan berikutnya adalah harga minyak dunia berada di luar kendali langsung pemerintah Indonesia.

Pergerakannya dapat dipengaruhi konflik geopolitik, perubahan produksi minyak, kebijakan negara-negara eksportir, kondisi ekonomi dunia, hingga gangguan rantai pasok energi.

Pada September 2026, pemerintah menyebut rata-rata harga minyak Indonesia sejak Januari hingga September berada pada kisaran US$85–90 per barel. Angka tersebut berada di atas asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.

Perbedaan antara asumsi dan realisasi tersebut penting karena APBN disusun berdasarkan sejumlah perkiraan ekonomi.

Ketika kondisi aktual berubah cukup jauh dari asumsi awal, pemerintah harus melakukan penyesuaian. Jika harga minyak menjadi lebih mahal, sementara harga BBM subsidi dipertahankan, kebutuhan anggaran untuk menjaga kebijakan tersebut berpotensi semakin besar.

Pemerintah bahkan menyampaikan bahwa tambahan anggaran subsidi menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan akibat kenaikan harga minyak dunia.

Bagi masyarakat, yang terlihat mungkin sederhana: harga BBM tetap.

Namun, di balik angka pada papan harga SPBU terdapat keputusan fiskal mengenai seberapa besar anggaran negara harus digunakan untuk meredam perubahan harga energi.

Dengan kata lain, biaya tersebut tidak hilang. Bebannya hanya berpindah.

Subsidi dan Persoalan Ketepatan Sasaran

Selain besarnya anggaran, menurut saya ada persoalan lain yang tidak kalah penting: siapa yang menikmati subsidi tersebut?

Ketika harga BBM nonsubsidi meningkat sementara harga BBM subsidi dipertahankan, selisih harga keduanya menjadi semakin lebar.

Perbedaan tersebut dapat mendorong sebagian konsumen berpindah ke jenis BBM bersubsidi. Pemerintah juga mencatat adanya peningkatan konsumsi Pertalite setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan.

Situasi seperti ini dapat menciptakan persoalan baru.

Semakin besar konsumsi BBM bersubsidi, semakin besar pula kebutuhan anggaran untuk mempertahankan harganya. Karena itu, persoalan subsidi tidak cukup hanya dibahas dari sisi murah atau mahalnya harga BBM.

Hal yang lebih penting adalah ketepatan sasaran.

Menurut saya, subsidi yang baik bukan berarti setiap orang harus mendapatkan harga energi yang sama murah. Subsidi seharusnya lebih diarahkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan.

Alasannya sederhana: subsidi berasal dari uang negara.

Ketika subsidi dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi, efektivitas kebijakan menjadi berkurang. Pada saat yang sama, ruang fiskal yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya ikut terbebani.

Karena itu, memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi sama pentingnya dengan mempertahankan harga BBM itu sendiri.

Jangan Hanya Memikirkan Harga Hari Ini

Kenaikan harga minyak juga mengingatkan bahwa persoalan energi Indonesia tidak dapat terus-menerus diselesaikan dengan menahan harga BBM.

Subsidi dapat menjadi solusi ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dalam jangka pendek. Namun, subsidi bukan jawaban untuk seluruh persoalan energi dalam jangka panjang.

Selama kebutuhan Indonesia terhadap minyak masih besar, perubahan harga minyak dunia akan terus membawa risiko bagi perekonomian dan keuangan negara.

Saat harga minyak murah, tekanan tersebut mungkin tidak terlalu terasa. Namun ketika harga melonjak, pemerintah kembali dihadapkan pada pilihan antara menaikkan harga energi atau menambah beban anggaran.

Karena itu, kebijakan energi juga perlu diarahkan pada upaya mengurangi ketergantungan tersebut.

Diversifikasi sumber energi, peningkatan efisiensi, pengembangan energi alternatif, serta penguatan produksi energi dalam negeri perlu menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Hasil dari kebijakan seperti ini memang tidak dapat dirasakan dalam hitungan hari.

Namun, langkah tersebut penting agar setiap kali harga minyak dunia melonjak, APBN tidak selalu menjadi penyangga utama.

Jadi, Siapa yang Membayar?

Pada akhirnya, kenaikan harga minyak menunjukkan bahwa tidak ada pilihan kebijakan yang benar-benar tanpa biaya.

Jika pemerintah menaikkan harga BBM mengikuti kenaikan harga minyak dunia, masyarakat berpotensi merasakan dampaknya secara langsung. Biaya transportasi meningkat dan harga berbagai barang dapat ikut terdorong naik.

Sebaliknya, apabila harga BBM dipertahankan melalui subsidi, tekanan tersebut berpindah ke keuangan negara.

Karena APBN berasal dari sumber daya publik dan digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat, sebenarnya beban kenaikan harga minyak pada akhirnya tetap bersinggungan dengan kepentingan masyarakat luas.

Hanya bentuk pembayarannya yang berbeda.

Dalam satu skenario, masyarakat membayar secara langsung melalui harga energi yang lebih mahal. Dalam skenario lain, pemerintah menanggung sebagian biaya melalui anggaran negara.

Menurut saya, karena itulah pembahasan mengenai subsidi energi seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah harga BBM akan naik atau tetap.

Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah apakah subsidi tersebut diberikan kepada kelompok yang tepat, seberapa besar kemampuan APBN menanggungnya, dan apa langkah yang dilakukan agar Indonesia tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap kali harga minyak dunia melonjak.

Harga minyak internasional memang tidak dapat dikendalikan Indonesia.

Namun, bagaimana dampaknya dikelola merupakan pilihan kebijakan.

Subsidi tetap dapat menjadi alat untuk melindungi masyarakat. Akan tetapi, kebijakan tersebut perlu dilakukan secara tepat sasaran dan disertai strategi energi jangka panjang agar perlindungan terhadap daya beli masyarakat tidak justru mengurangi kemampuan negara membiayai kebutuhan publik lainnya.