Ketika Kebijakan Moneter Menemukan Jalan ke Sektor Riil

Penulis adalah pegawai di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, Jawa Timur.

JurnalPost.com - Kebijakan moneter tidak cukup hanya bekerja di ruang rapat bank sentral. Perubahan suku bunga, pengelolaan likuiditas, dan stabilisasi nilai tukar rupiah baru memiliki makna apabila pengaruhnya mengalir menuju pasar keuangan, perbankan, dunia usaha, dan rumah tangga. Di sinilah kedalaman pasar keuangan menjadi jembatan yang menentukan apakah sinyal kebijakan berhenti sebagai angka atau benar-benar menggerakkan kegiatan ekonomi.

Langkah Bank Indonesia memperluas surat berharga yang dapat digunakan sebagai underlying operasi moneter patut dilihat dalam kerangka tersebut. Obligasi dan sukuk korporasi berkualitas tinggi kini memperoleh ruang lebih besar dalam transaksi repo operasi moneter. Kebijakan ini mempertemukan dua kepentingan sekaligus, yakni memperkuat efektivitas transmisi moneter dan memperdalam pasar surat berharga korporasi yang selama ini belum seaktif pasar surat berharga negara.

Kebijakan tersebut juga menandai perubahan penting dalam cara operasi moneter dijalankan. Bank Indonesia tidak lagi hanya berfokus menyerap atau menambah likuiditas, tetapi juga berusaha membentuk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang lebih likuid, efisien, serta terhubung dengan pembiayaan ekonomi. Pendekatan pro-market membuat instrumen operasi moneter dapat berfungsi sebagai pengungkit aktivitas pasar, bukan sekadar perangkat teknis untuk menjaga suku bunga jangka pendek.

Surat Berharga Menjadi Jembatan Likuiditas

Dalam transaksi repo, surat berharga berfungsi sebagai jaminan untuk memperoleh likuiditas dalam jangka waktu tertentu. Ketika obligasi dan sukuk korporasi berkualitas tinggi diterima sebagai underlying, surat berharga tersebut memiliki fungsi yang semakin strategis. Perbankan tidak hanya memperoleh imbal hasil dari kepemilikannya, tetapi juga mempunyai aset yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas melalui operasi moneter Bank Indonesia.

Dengan fungsi tersebut, surat berharga dapat menjadi jembatan antara likuiditas di pasar keuangan dan kebutuhan pembiayaan sektor riil. Semakin mudah suatu obligasi digunakan dalam transaksi repo, semakin besar pula daya tariknya bagi perbankan dan investor. Peningkatan permintaan kemudian dapat mendorong aktivitas perdagangan di pasar sekunder, memperkuat pembentukan harga, serta menciptakan sumber pembiayaan yang lebih beragam bagi korporasi.

Dampaknya mulai terlihat pada obligasi dan sukuk PT Sarana Multigriya Finansial. Sejak diluncurkan pada 10 November 2025 hingga 30 September 2026, transaksi repo operasi moneter dengan underlying surat berharga PT SMF mencapai Rp1,25 triliun. Volume transaksi surat berharga PT SMF di pasar sekunder juga meningkat dari rata-rata Rp31,9 miliar per hari pada Oktober 2025 menjadi Rp179,9 miliar per hari pada akhir Agustus 2026. Artinya, aktivitas perdagangan meningkat lebih dari lima kali lipat dalam waktu kurang dari setahun.

Respons perbankan juga tampak dari sisi kepemilikan. Nilai obligasi PT SMF yang dimiliki bank meningkat 18 persen, dari Rp8,69 triliun menjadi Rp10,22 triliun. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan surat berharga sebagai underlying operasi moneter dapat menciptakan permintaan baru sekaligus memperluas basis investor. Semakin banyak pelaku yang memperdagangkan suatu instrumen, semakin besar peluang terbentuknya harga yang wajar, transparan, dan mencerminkan kondisi pasar.

Perluasan berikutnya dilakukan terhadap obligasi dan sukuk PT Sarana Multi Infrastruktur. Dalam lelang repo perdana pada 28 September 2026, transaksi dengan underlying surat berharga PT SMI mencapai Rp60 miliar. Nilainya memang masih terbatas dibandingkan dengan transaksi PT SMF, tetapi langkah awal ini memiliki arti penting karena PT SMI mengemban mandat strategis dalam pembiayaan infrastruktur.

Hubungan antara operasi moneter dan pembangunan tentu tidak berlangsung secara langsung. Bank Indonesia bukan lembaga yang membiayai proyek perumahan atau infrastruktur. Namun, ketika obligasi lembaga pembiayaan pembangunan menjadi lebih likuid dan lebih mudah digunakan dalam pengelolaan dana perbankan, daya tarik instrumen tersebut berpeluang meningkat.

Kondisi ini dapat membantu penerbit memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih efisien sekaligus mengurangi ketergantungan sektor riil terhadap kredit perbankan.

Menjaga Mutu di Tengah Perluasan

Keberhasilan kebijakan ini tidak boleh hanya diukur dari bertambahnya jenis surat berharga yang diterima dalam operasi moneter. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan bahwa setiap instrumen tetap memiliki kualitas tinggi, harga yang transparan, dan didukung tata kelola penerbit yang dapat dipercaya.

Sebutan “berkualitas tinggi” harus diterjemahkan melalui kriteria yang ketat, antara lain peringkat kredit, kesehatan keuangan penerbit, likuiditas instrumen, rekam jejak pembayaran, serta keterbukaan informasi.

Prinsip kehati-hatian diperlukan karena perluasan aset yang dapat diterima bank sentral berpotensi menimbulkan persepsi bahwa risiko surat berharga telah beralih kepada otoritas. Padahal, risiko kredit tetap melekat pada penerbit dan keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pelaku pasar.

Karena itu, valuasi yang berhati-hati, penerapan haircut, pembatasan konsentrasi, dan evaluasi kelayakan secara berkala harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan.

Penguatan tata kelola juga penting untuk menjaga kepercayaan investor. Pasar keuangan yang dalam tidak hanya membutuhkan banyak instrumen, tetapi juga memerlukan aturan yang jelas, transparansi data, pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten.

Likuiditas tidak boleh tumbuh secara artifisial. Aktivitas transaksi harus mencerminkan kebutuhan pasar dan menghasilkan pembentukan harga yang kredibel.

Koordinasi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pelaku pasar pun menjadi semakin penting. Bank Indonesia berkepentingan memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter. Kementerian Keuangan memiliki kepentingan memperluas sumber pembiayaan pembangunan, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan bertugas menjaga kesehatan penerbit serta melindungi investor.

Tanpa koordinasi yang kuat, perluasan instrumen dapat berjalan lebih cepat daripada kesiapan infrastruktur dan tata kelola pasar.

Pendalaman pasar keuangan bukan tujuan yang berdiri sendiri. Pasar yang dalam, likuid, dan efisien dibutuhkan agar tabungan masyarakat dapat disalurkan menjadi pembiayaan produktif. Indonesia memerlukan semakin banyak pilihan instrumen agar kebutuhan dana untuk perumahan, infrastruktur, industri, dan kegiatan ekonomi hijau tidak hanya bergantung pada neraca perbankan.

Perluasan underlying operasi moneter membuka jalan menuju arah tersebut. Transaksi repo PT SMF senilai Rp1,25 triliun, peningkatan volume perdagangan hariannya, kenaikan kepemilikan obligasi oleh bank, serta lelang perdana PT SMI sebesar Rp60 miliar memberikan sinyal bahwa desain kebijakan dapat memengaruhi perilaku pasar.

Tugas berikutnya adalah memastikan jalan itu semakin luas tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian. Kebijakan moneter yang kuat bukan hanya mampu menjaga stabilitas, melainkan juga sanggup menjadikan surat berharga sebagai jembatan likuiditas menuju pembiayaan yang menghidupkan sektor riil.